Utang Pemerintah Semakin Berat
Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan pemerintah pusat tahun 2020 jelas-jelas telah menunjukkan tren penambahan utang dan biaya bunga yang telah melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun yang sama. Karena itu, pemerintah dan DPR harus dapat mengendalikan diri dalam membuat kebijakan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkendali, sekaligus cermat mengatasi pagebluk Covid-19. Tidak ada perbaikan ekonomi tanpa mengatasi pandemi.
Jadi, kebijakan politik ekonomi anggaran usulan presiden dan keputusan di DPR menjadi penyebab utang Indonesia yang sangat besar sekarang ini dan defisit anggaran menjadi sangat lebar. Di masa presiden sebelumnya, politik anggaran dijalankan dengan hati-hati, perubahan defisit dari 1% terhadap PDB menjadi 2% begitu susah. Tetapi sekarang perubahan defisit dari 2% PDB menjadi 6% PDB dilakukan dengan gampang karena alasan untuk penanganan Covid-19.
Jadi, pelebaran defisit untuk alasan mengatasi Covid-19 menjadi tidak benar. Yang masuk akal adalah dugaan lobi politik yang kuat masuk ke dalam pemerintahan dan DPR, selain korupsi bisa berpeluang lebih besar dilakukan pada masa krisis, seperti kasus Bansos. Masalah utang yang bersamaan dengan krisis pandemi saat ini akan menjadi beban berat dan lebih berat lagi pada periode pemerintahan berikutnya. Beban berat utang sekarang ini akan terus bertambah dan kemudian diwariskan pada pemimpin berikutnya. Kecuali ada keinginan untuk mengerahkan kekuatan politik dan publik untuk melanggengkan kepemimpinan nasional menjadi tiga periode dengan mengubah Undang-Undang Dasar.
(Oleh - HR1)
Tags :
#UtangPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023