Objek dan Fasilitas PPN Diatur Ulang
Pemerintah akan mengatur
ulang objek yang dikenai pajak pertambahan
nilai (PPN) dan fasilitas PPN dalam Rancangan
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, hingga saat ini kinerja PPN
Indonesia belum cukup optimal
untuk mendukung penerimaan
pajak yang tergambar dari Cefficiency yang sebesar 63,58%.
Ini artinya, Indonesia hanya
mampu mengumpulkan 63,58%
dari total PPN yang seharusnya
bisa dipungut.
“Ada empat kelompok barang
dan 17 kelompok jasa yang dikecualikan dari PPN dan terlalu
banyak fasilitas (dibebaskan dan
tidak dipungut). Sehingga hal ini
menyebabkan distorsi,” ujar Sri
Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI dengan
agenda Pembahasan RUU KUP
dan RUU Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (HKPD),
Senin (28/6). Ini diambil karena
Indonesia tercatat sebagai salah satu negara
dengan pengecualian PPN terbanyak di Asia,
sehingga potensi penerimaan pajak nasional
sukar diwujudkan.
Oleh sebab itu, pemerintah
akan mengatur ulang objekobjek kena PPN sekaligus pemberian fasilitasnya dalam Revisi
Undang Undang 6/1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
Ia merinci barang dan jasa
yang akan dikecualikan dari
pemungutan PPN dalam RUU
KUP meliputi barang yang sudah menjadi objek Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (PDRD)
seperti restoran, hotel, parkir,
dan hiburan. Kemudian uang
emas batangan untuk cadangan
devisa negara, surat berharga
negara dan jasa penceramah.
(Oleh - HR1)
Tags :
#Pajak Pertambahan NilaiPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023