Polemik Tarif PPN
Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih tertekan dan produk domestik bruto (PDB) kuartal I-2021 masih kontraksi 0,74%, tiba-tiba pemerintah berwacana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gagasan itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 4 Mei lalu, yang dipertegas ulang oleh Menko Perekonomian Hartarto. Usulan kenaikan tarif PPN, dari posisi saat ini sebesar 10%, kemungkinan akandieksekusi tahun depan. Hal ini sejalan dengan target PPN dalam outlook penerimaan perpajakan tahun 2022 sebesar Rp 1.499,3 triliun hingga Rp 1.528,7 triliun. Angka tersebut meningkat 8,37-8,42% dibanding proyeksi penerimaan perpajakan tahun ini senilai Rp 1.444,5 triliun. Ada sejumlah alasan yang melatari ide kenaikan tarif PPN.
Pertama, tarif PPN Indonesia terbilang rendah. Saat ini, ratarata tarif PPN global berkisar 11-30%. Tercatat, sebanyak 104 negara menerap kan tarif PPN di atas 11%, seperti Brasil 17% persen, Argentina 21%, dan Hungaria 27%. Kemudian ada delapan negara yang memberlakukan tarif PPN 10%, antara lain Indonesia, Afganistan, Australia, dan Vietnam. Argumen kedua, efektivitas pemungutan PPN di Indonesia tergolong rendah. Indonesia baru mampu mengumpulkan 63,58% dari potensi PPN. Level itu masih kalah dibanding Singapura sebesar 92,69% dan Thailand 113,83%. Rasio PPN kita terhadap PDB kita pun tergolong rendah. Alasan ketiga adalah untuk mendukung sustainabilitas dan konsolidasi fiskal. Seperti kita tahu, defisit anggaran terhadap PDB harus kembali ke posisi normal di bawah 3% pada 2023, dari rasio tahun ini 5,7% PDB. Mau tidak mau, penerimaan pajak harus digenjot.
Direktorat Jenderal Pajak menyodorkan dua skenario perubahan tariff PPN. Per tama, kenaikan dengan tarif tunggal. Skema ini harus dibarengi dengan menerbitkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana UU 46/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Karena dalam UU itu, tarif PPN berada dalam rentang 5-15%, sementara pemerintah saat ini hanya mematok 10%. Skenario kedua, pemerintah menerapkan multitarif PPN yang sudah dianut banyak negara, antara lain Turki, Spanyol, dan Italia. Model ini lebih adil karena menerapkan tarif PPN rendah untuk barang-barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah dan tarif tinggi untuk barang mewah atau sangat mewah.
(Oleh - HR1)
Tags :
#Pajak Pertambahan NilaiPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023