SURABAYA — Pemerintah daerah memacu aktivitas perdagangan guna menjaga denyut perekonomian tetap berdetak. Perdagangan antardaerah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan meskipun belum pulih sepenuhnya. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jatim Difi Ahmad Johansyah menilai kinerja ekspor antaradaerah tahun 2020 mengalami kontraksi cukup dalam dibandingkan dengan 2019. Keterpurukan ekonomi hampir di seluruh Provinsi di Indonesia akibat pandemi Covid-19 menjadi penyebabnya. Daya beli serta permintaan domestik terperosok cukup dalam. Selain itu, pemulihan perekonomian China yang lebih cepat dari perkiraan menyebabkan produk dari Negeri Panda memenuhi pasar domestik yang kian menekan kinerja ekspor impor antardaerah.

Berdasarkan data statistik itu, kinerja net ekspor antardaerah Jatim diperkirakan bakal meningkat sejalan dengan program vaksinasi Covid-19 serta penyaluran bantuan sosial yang berdampak pada peningkatan aktivitas korporasi dan rumah tangga. “Perbaikan kinerja ekspor antardaerah ini sejalan dengan berakhirnya kebijakan PSBB di berbagai wilayah di Indonesia serta penyaluran bantuan sosial, serta peningkatan kinerja mitra dagang domestik yang ditopang pembukaan sektor ekonomi dan penerapan normal baru,” katanya, Jumat (9/4). Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan Malut selama ini menyuplai komoditas rempah-rempah, ternak, minyak kayu putih, hasil laut atau perikanan, serta nikel dan biji besi.

“Sebaliknya Jatim menyuplai komoditas seperti ayam beku, beras, bibit tanaman, jagung, pipa besi, serta bahan pangan untuk Malut,” katanya. Pada 2020, transaksi perdagangan Jatim ke Malut mencapai Rp1,3 triliun, sedangkan perdagangan dari Malut ke Jatim mencapai Rp930 miliar, sehingga Jatim mengalami surplus. “Market di Jatim sangat potensial dengan jumlah penduduk mencapai hampir 41 juta orang, dan banyak bahan baku industri yang dibutuhkan Jatim. Selain itu juga ada kerja sama bidang pertanian gapoktan Jatim belajar ke Malut dan sebaliknya,” ujar Khofifah. Misi dagang ke Malut dilakukan pada 8 April 2021. Dalam misi dagang itu, Jatim membawa 50 pelaku usaha, dan Malut membawa 100 pengusaha.

Adapun, pemda yang tengah membangun kerja sama antardaerah adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Provinsi Bali. Perjanjian kerja sama (PKS) di sektor strategis dalam pembangunan kedua daerah dan ditandatangani di Bali pada Rabu (31/3) oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Gubernur Bali Wayan Koster. Zulkieflimansyah menjelaskan kerja sama yang akan dibangun kedua pihak di beberapa sektor potensiyakni di sektor pariwisata, perindustrian, perhubungan, koperasi dan UMKM, kelautan dan perikanan, dan pertanian Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut meliputi promosi bagi produk Koperasi dan UMKM, pengembangan akses pemasaran produk UMKM kedua daerah. Kepala Bidang Pembinaan UMKM NTB Chalid Tomasdang Bulu belum lama ini menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun jaringan koperasi dan UMKM.

(Oleh - HR1)