Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dalam jangka panjang bisa menjaring modal asing US$ 200 miliar. Sovereign Wealth Fund itu akan menawarkan investasi pada sejumlah sektor yang berpotensi memberikan return (imbal hasil) menarik. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, lembaga yang disebut juga Indonesia Investment Authority (INA) ini diharapkan dalam jangka pendek bisa mendapatkan investasi sekitar US$ 20 miliar, tergantung jenis aset dan portofolio yang diinginkan oleh investor. Pola bisnisnya menggunakan negosiasi terkait model investasi, valuasi, serta struktur cash flow. 

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot menuturkan, adanya LPI atau INA akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Hal ini juga mendukung pencapaian target investasi yang ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2021, lanjut dia, pemerintah menetapkan target investasi sebesar Rp 900 triliun. Untuk meningkatkan investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) melalui SWF, pemerintah akan menyiapkan mitra bagi investor asing. Sementara itu, dalam rencana strategis BKPM Tahun 2020- 2024, ditetapkan target investasi sebesar Rp 858,5 triliun tahun 2021 dan Rp 968,4 triliun pada tahun 2022. Sedangkan total realisasi investasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 ditargetkan sebesar Rp 4.983,2 triliun. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Presiden Joko Widodo telah melantik Dewan Pengawas Sovereign Wealth Fund (Dewas SWF) pada Rabu lalu. Hal ini menandakan bahwa LPI siap untuk diimplementasikan. Adapun dewan pengawas tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai ketua, Menteri BUMN Erick Tho hir, dan 3 anggota dari profesional yakni Cyril Noerhadi, Yo zua Makes, dan Haryanto Sahari. “Kelima orang yang di ketuai Menteri Keuangan ini akan mulai memilih CEO SWF dan kemudian akan bekerja,” ujarnya 

Untuk menarik investor asing, pemerintah menanamkan modal awal Rp 15 triliun pada tahun lalu dan akan diperbesar hingga Rp 75 triliun pada tahun ini. Modal awal tersebut telah dianggarkan dalam APBN 2020 dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020. Modal Rp 75 T Untuk menarik investor asing, pemerintah menanamkan modal awal Rp 15 triliun pada tahun lalu dan akan diperbesar hingga Rp 75 triliun pada tahun ini. Modal awal tersebut telah dianggarkan dalam APBN 2020 dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020. 

Kartika menyampaikan, LPI akan mulai beroperasi pada akhir Februari atau awal Maret 2021. Hal ini akan membantu mendorong investasi guna mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi. Kartika mengatakan, Indonesia beberapa tahun terakhir memiliki tantangan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kembali ke level 6%. Pasalnya, komponen terbesar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih berasal dari konsumsi rumah tangga, padahal di masa pandemi Covid-19, komponen konsumsi tertekan sangat dalam. 

Oleh karena itu, investasi perlu dijadikan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. “Pertumbuhan realisasi investasi yang melambat ini dicermati. Setelah banyak melakukan diskusi dengan pemain sektor riil dan keuangan, ada kendala persepsi legal dan political risk. Kemudahan berusaha atau ease of doing business juga masih menjadi tantangan besar,” ujarnya

LPI ini juga dapat menjadi jawaban agar Indonesia membuka diri dan mengakselerasikan kerja sama investasi aset yang bisa dioptimalkan bersama investor internasional. Sebab, Indonesia memiliki keterbatasan dari sisi sumber pendanaan pembiayaan pembangunan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso mengungkapkan, penyaluran stimulus yang efektif akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Cara yang paling elastis dan signifikan pengaruhnya untuk mendongkrak pertumbuhan kredit, lanjut dia, adalah dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. 

Pertama, stimulus dari investasi pemerintah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2020 yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2020 tentang penempatan deposito pemerintah antara lain sebesar Rp 15 triliun di BRI. Stimulus yang disalurkan BRI antara lain juga berupa government spending subsidi bunga terhadap UMKM. Hingga 31 Desember 2020, subsidi bunga yang telah disalurkan BRI mencapai Rp 5,5 triliun kepada 6,6 juta nasabah. 

Sedangkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan vaksinasi dan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi kunci pemulihan ekonomi pada 2021. Menurut dia, semakin cepat pemerintah melaksanakan vaksinasi untuk memutus penyebaran pandemi Covid-19, perekonomian nasional juga akan pulih lebih cepat.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Raden Pardede menuturkan, penanganan pandemi Covid-19 dan program vaksinasi jelas menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional. Sebab, dua hal itu bisa mendorong masyarakat menengah atas belanja barang

(Oleh - HR1)