Pengelolaan Utang Negara, Red Notice dari Bank Dunia

;

Pengelolaan Utang Negara, Red Notice dari Bank Dunia

Ekonomi R Hayuningtyas Putinda 22 Dec 2020 Bisnis Indonesia

Bisnis, JAKARTA — World Bank atau Bank Dunia memberikan alarm untuk pengelolaan fiskal Indonesia yang berisiko meningkatkan rasio utang. Pasalnya, kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 yang besar bakal berlanjut pada tahun depan. Di sisi lain, prospek penerimaan pajak sejauh ini masih cukup suram. World Bank memprediksi defisit anggaran Pemerintah Indonesia pada tahun ini mencapai 6% dengan rasio utang sebesar 37,5% dari produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan 2019 yang hanya 30,23% dari PDB. Dengan defisit anggaran yang tetap dijaga di atas 3% hingga 2022, World Bank memperkirakan rasio utang Indonesia pada 2022 meningkat signifikan hingga 43% dari PDB.

Hal itu kemudian berdampak pada meningkatnya utang publik dan pembayaran bunga yang diproyeksikan naik menjadi rata-rata 2,4% dari PDB per tahun pada 2021—2022, lebih tinggi dibandingkan dengan 2019 yang hanya 1,7% dari PDB. Untuk itu, World Bank menyarankan agar pemerintah menyiapkan strategi untuk menjaga dukungan fiskal. Di antaranya adalah menaikkan tarif PPh orang pribadi berpenghasilan tinggi atau orang kaya, dan penambahan barang kena cukai (BKC). Satu Kahkonen, Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi sistem perpajakan sebagai cara meringankan tekanan fiskal. Kebijakan perpajakan yang responsif menurutnya sangat diperlukan untuk mendanai penanganan krisis, menjaga posisi utang, dan memperluas ruang fiskal di tengah tekanan pandemi.

Menanggapi laporan World Bank itu, peneliti Indef Bhima Yudhistira mengatakan ada beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga rasio utang pada tahun-tahun mendatang.

Pertama melakukan realokasi anggaran lebih konsisten, yakni mengalihkan penggunaan dana infrastruktur dan pertahanan pada APBN 2021 yang cukup besar ke program vaksinasi.

Kedua mengoptimalisasi penerimaan negara sembari melakukan evaluasi terhadap insentif perpajakan yang telah dikucurkan.

Ketiga mencari pembiayaan dengan cost of fund yang cukup rendah, misalnya pinjaman secara bilateral atau multilateral yang memiliki tingkat bunga jauh lebih ringan dibandingkan dengan menerbitkan surat utang.

Tags :

#Utang

Download Aplikasi Labirin :

Postingan Terkait

Artikel Populer

Penghentian Penggunaan Limbah B3 pada Industri Tahu Sidoarjo

16 May 2025
Tekan Inflasi, Pasar Murah

04 Jan 2025
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan

05 Jun 2024
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan

28 Dec 2023
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS

28 Dec 2023