Jakarta – Pemerintah menyiapkan insentif perpajakan untuk mendorong investasi dan mempercepat pengembangan energi panas bumi atau geothermal di Indonesia. Kebijakan tersebut akan dibarengi dengan pembenahan regulasi menyusul masih besarnya potensi panas bumi nasional yang belum dimanfaatkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 23.202,77 megawatt (MW). Namun, kapasitas yang sudah terpasang baru mencapai sekitar 2.776,39 MW atau 11,6 persen dari total potensi tersebut. Artinya, sekitar 88,4 persen sumber daya panas bumi Indonesia masih belum tergarap.

Bahlil menyebut besarnya sumber daya tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia. Namun dari sisi kapasitas pembangkit yang telah beroperasi, Indonesia masih berada di posisi kedua secara global. Kondisi itu membuat pemerintah mendorong percepatan investasi agar besarnya potensi panas bumi dapat segera dikonversi menjadi sumber energi produktif.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemberian insentif perpajakan kepada pelaku usaha. Kebijakan tersebut muncul setelah pemerintah mengevaluasi keekonomian proyek panas bumi serta masukan dari pelaku industri terkait harga listrik yang dinilai belum cukup menarik untuk mendukung pengembangan proyek baru.

Bahlil mengatakan nilai keekonomian listrik panas bumi saat ini berada di kisaran 9,5 sen dolar AS per kilowatt hour (kWh). Namun, menurutnya, pelaku industri masih menilai tingkat tersebut belum memadai.

“Kita akan memberikan terobosan dengan insentif pajak,” kata Bahlil dalam Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Pemerintah belum merinci bentuk insentif perpajakan yang nantinya akan diberikan. Namun, kebijakan tersebut disiapkan bersamaan dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017 mengenai panas bumi serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 mengenai percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

Revisi PP Nomor 7 Tahun 2017 antara lain diarahkan untuk memperbaiki pengaturan pemanfaatan tidak langsung panas bumi dan meningkatkan tingkat pengembalian investasi. Sementara itu, perubahan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 ditujukan untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan.

Langkah tersebut melanjutkan agenda pemerintah untuk mengatasi berbagai hambatan pengembangan panas bumi. Selain persoalan keekonomian, pemerintah menilai panjangnya proses regulasi dan perizinan turut memengaruhi kecepatan realisasi investasi.

Bahlil mengatakan evaluasi pemerintah menunjukkan masih terdapat hambatan dalam aturan meskipun sejumlah tahapan regulasi sebelumnya telah dipangkas. Karena itu, percepatan proyek panas bumi dinilai membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah sebagai regulator dan pelaku usaha.

Di sisi lain, pemerintah meminta kemudahan dan insentif yang diberikan kepada industri diikuti dengan komitmen dari pemegang konsesi. Bahlil mengingatkan perusahaan yang telah memperoleh konsesi panas bumi agar segera merealisasikan proyek dan tidak menahan wilayah pengelolaan tanpa perkembangan yang jelas.

Menurut pemerintah, keterlambatan pengembangan panas bumi tidak hanya bersumber dari perizinan. Permohonan penghentian sementara serta perpanjangan izin secara berulang dari pengembang juga menjadi perhatian, terutama apabila keterlambatan disebabkan belum siapnya teknologi atau pembiayaan proyek.

Kejar Posisi Nomor Satu Dunia

Pemerintah menargetkan pengembangan panas bumi sebagai salah satu pilar untuk memperkuat ketahanan dan swasembada energi nasional. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah mendorong Indonesia menjadi produsen energi panas bumi terbesar dunia pada 2030.

Potensi panas bumi nasional tersebar di berbagai wilayah. Sumatera memiliki potensi sekitar 9.441 MW, disusul Jawa sekitar 7.588 MW, Sulawesi sekitar 3.006 MW, serta Nusa Tenggara sekitar 1.273 MW. Sejumlah wilayah lain seperti Kalimantan, Bali, Maluku dan Papua juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Pemerintah juga mulai mempercepat proyek baru. Dalam IIGCE 2026, pemerintah menyerahkan Izin Panas Bumi kepada PT PLN (Persero) untuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran dan kepada PT Telaga Rano Geothermal untuk WKP Telaga Ranu. Selain itu, pemerintah menyiapkan penawaran lima WKP dan tujuh Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) sepanjang 2026.

Secara keseluruhan, pipeline wilayah yang tengah disiapkan tersebut memiliki potensi pengembangan sekitar 392 MW dengan rencana investasi sekitar US$2,23 miliar. Lima WKP yang akan ditawarkan mencakup Danau Ranau, Hamiding, Songgoriti, Oka Ile Ange dan Gunung Sirung.

Pengembangan panas bumi ke depan juga tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan listrik. Pemerintah mulai mendorong konsep beyond geothermal atau geothermal economy, yakni pemanfaatan sumber daya panas bumi untuk aktivitas ekonomi lain. Contohnya meliputi pemanfaatan panas bumi untuk pengeringan kopi di Kamojang, pengolahan gula aren di Lahendong, hingga potensi ekstraksi mineral seperti litium dan silika dari proyek panas bumi Dieng.

Dengan pembenahan regulasi, pemberian insentif dan peningkatan keekonomian proyek, pemerintah berharap investasi panas bumi dapat bergerak lebih cepat. Namun, insentif tersebut sekaligus akan diikuti tuntutan kepada pengembang untuk mempercepat realisasi investasi sehingga potensi panas bumi Indonesia tidak hanya berhenti sebagai cadangan sumber daya, tetapi dapat berkontribusi nyata terhadap pasokan energi dan perekonomian nasional.