Mengangkat Masyarakat Termiskin dari Tangga Terbawah dengan Pendidikan Inklusif
Tantangan mengentaskan rakyat dari kemiskinan menuju Indonesia Emas 2045 makin berat berdasarkan data acuan orang miskin dari Bank Dunia baru-baru ini. Indonesia berupaya menggapai target kemiskinan ekstrem nol % dan kemiskinan sesuai Inpres No 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Merujuk laporan Bank Dunia edisi April 2025, yang dikutip Kompas.id (10/6/2025), batas pengeluaran penduduk miskin di negara berpenghasilan menengah-atas ditentukan 6,85 USD (setara Rp 40.641) per orang perhari. Dalam laporan edisi Juni 2025, batas itu naik menjadi 8,3 USD (Rp 49.244) per orang per hari. Menurut laporan Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia, yang merupakan negara berpenghasilan menengah-atas, dengan pengeluaran di bawah Rp 49.244 per hari mencapai 68,2 % dari total populasi yang pada 2024 sebanyak 285,1 juta orang.
Artinya, berdasarkan standar Bank Dunia, 194,4 juta warga Indonesia masuk dalam kategori miskin. Angka itu jauh berbeda dari data BPS. Berdasarkan garis kemiskinan nasional, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 tercatat 24,06 juta orang atau hanya 8,57 % dari total populasi. Pengentasan rakyat dari kemiskinan tak melulu dengan pendekatan ekonomi. Makalah kebijakan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) pada 2017 menunjukkan tingkat kemiskinan global bisa dikurangi lebih dari setengahnya jika semua orang dewasa menyelesaikan sekolah menengah. Namun, dunia pendidikan menghadapi tingkat putus sekolah yang terus tinggi dibanyak negara. Hal ini mengakibatkan kemungkinan tingkat penyelesaian pendidikan akan tetap jauh di bawah target untuk generasi mendatang. UNESCO menekankan pentingnya mengakui pendidikan sebagai pendorong utama untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk.
Berbagai riset menunjukkan pendidikan berdampak langsung dan tak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pendidikan menyediakan keterampilan yang meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan sekaligus membantu melindungi warga dari kerentanan sosial-ekonomi. Perluasan pendidikan lebih merata bisa mengurangi ketimpangan dan mengangkat warga termiskin dari tangga terbawah. ”Pendidikan bisa memutus mata rantai kemiskinan,” kata Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, Jumat (13/6). Intervensi khusus untuk menjamin anak-anak dari keluarga miskin mengakses layanan pendidikan menjadi komitmen pemerintah. Pendidikan yang membekali pengetahuan dan kecakapan yang diperlukan bisa membuka pilihan pada pekerjaan dan meningkatkan pendapatan yang dibutuhkan, terutama oleh keluarga miskin. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023