Belanja Negara 2026 Dinilai Belum Maksimal
Kebijakan belanja negara tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan pertahanan, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,2% hingga 5,8%. Fokus utama belanja meliputi program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan dan energi, penguatan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan desa dan sistem pertahanan.
Namun, arah kebijakan ini diragukan efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Badiul Hadi, peneliti dari FITRA, menyayangkan bahwa sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri, UMKM, dan perdagangan tidak termasuk dalam 10 besar kementerian/lembaga penerima anggaran terbesar. Ia juga mempertanyakan alokasi besar Rp 217,86 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga baru yang dikhawatirkan tumpang tindih dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan dan Polri mendapat alokasi besar, masing-masing Rp 167,4 triliun dan Rp 109,67 triliun, menandakan penekanan pada sektor keamanan ketimbang penopang ekonomi langsung.
David Sumual, Kepala Ekonom BCA, menambahkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerintah seharusnya lebih fokus pada mendorong investasi dan memperkuat infrastruktur, terutama jika ingin menjadikan program seperti MBG sebagai stimulus ekonomi. Tanpa hal itu, kebijakan yang tidak tepat sasaran justru dapat mengganggu stabilitas ekonomi.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023