Mengatasi Kemiskinan dengan Konsolidasi Data
Pemerintah tengah mengonsolidasi dan menyelaraskan data kemiskinan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga guna mempertajam program pengentasan rakyat miskin. Kehadiran data tunggal diharapkan dapat meningkatkan akurasi program bantuan sosial sehingga kemiskinan bisa ditekan keangka 4,5-5 % dari total populasi penduduk. Seusai Rakor Penyelarasan Kebijakan Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Menara Danareksa, Jakarta, Jumat (22/11) Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan, Indonesia bakal memiliki protokol data tunggal yang akan menjadi basis dari berbagai program untuk menekan angka kemiskinan. Protokol data tersebut, merupakan gabungan data dari kementerian dan lembaga yang akan dipadupadankan BPS.
“Data ini akan menjadi acuan baru bagi pemerintah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya. Menurut Budiman, pengonsolidasian data mendesak dilakukan karena metode survei atau sensor pendataan kependudukan yang selama ini dilakukan belum bisa menangkap orang miskin yang tidak jelas tempat tinggalnya atau nomaden. Padahal, jumlah golongan tersebut cukup banyak sehingga perlu penanganan khusus. Berdasarkan hal tersebut, ia menegaskan perlunya berbagai kementerian/lembaga bekerja sama dalam sinkronisasi data tunggal kemiskinan untuk intervensi penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat dan efisien.
”Program pengentasan rakyat dari kemiskinan melibatkan 27 kementerian/lembaga dan 154 program, sehingga akan terus rakor. Ke depan akan ada rakor dengan kementerian lain,” ucap Budiman. Pembuatan data tunggal ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mengintegrasikan berbagai data yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan mengintegrasikannya menjadi satu data besar. Dengan kehadiran data tunggal, kementerian/lembaga dapat meningkatkan akurasi berbagai program bantuan sosial, seperti subsidi energi dan bantuan langsung tunai. Saat ini, pemerintah masih mengacu pada tiga sumber data yang berbeda, mulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kemensos, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas, serta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari BKKBN dan Kemenko Bidang Perekonomian. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023