Dalam diskusi Zooming With Primus bertajuk Prospek Bisnis Fintech di Indonesa yang ditayangkan secara live di Beritasatu TV, Kamis (9/7), terungkap bahwa Outstanding pembiayaan industri teknologi finansial (fintech) layanan pinjaman dari pengguna ke pengguna atau peer to peer (P2P) lending yang sempat turun pada April dan Mei 2020, kini melandai seiring menggeliatnya kembali perekonomian. Bahkan tak lama lagi, pembiayaan P2P diperkirakan naik kembali.

Diskusi ini dipandu Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holding (BSMH), Primus Dorimulu itu mengetengahkan Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar Kasan, Chief Financial Officer (CFO) Koinworks Mark Bruny, Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko, serta Chief Executive Officer (CEO) & Founder Amartha Andi Taufan Garuda Putra.

Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Fintech OJK, Munawar Kasan menuturkan, pandemi Covid-19 telah memukul hampir semua sektor perekonomian, termasuk industri fintech P2P lending. Pukulan paling telak terutama terjadi pada April sampai Mei 2020. Data OJK menunjukkan, outstanding pembiayaan P2P masih stabil pada Maret 2020, dengan nilai Rp 14,79 triliun. Angka itu kemudian turun 7,03% menjadi Rp 13,75 triliun pada April. Munawar Kasan menjelaskan, titik balik kinerja fintech P2P lending dipicu dua faktor utama, yakni kondisi perekonomian yang membaik dan kepercayaan pihak lender. Jika kepercayaan para lender untuk menempatkan dananya semakin naik, ditambah adanya fasilitas infrastruktur Fintech Data Center (FDC), industri fintech P2P lending akan kembali bergairah untuk menyalurkan pembiayaan.

CFO Koinworks, Mark Bruny mengungkapkan, permasalahan utama yang dihadapi fintech P2P lending saat ini adalah penghentian sementara penempatan dana dari para lender, khususnya akibat Covid-19. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko menjelaskan, FDC merupakan infrastruktur yang mencakup data base dari seluruh anggota guna meningkatkan mitigasi risiko dari setiap pengajuan pembiayaan. FDC mampu menyeleksi para calon borrower nakal yang bermaksud melakukan kecurangan. AFPI dan anggotanya berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera rampung. Beleid ini sangat penting karena bisa menjadi alat bagi pihak berwenang untuk menindak tegas para pelaku fintech P2P lending ilegal. Saat ini, para oknum hanya bisa ditindak melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) lewat delik aduan. Berdasarkan data OJK, sejak 2018 sampai Juni 2020, Satgas Waspada Investasi telah menindak total fintech P2P lending ilegal sebanyak 2.591 entitas.

Data OJK menyebutkan, kendati outstanding pembiayaan menurun, akumulasi pembiayaan fintech P2P lending pada Mei 2020 meningkat 166,03% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 109,18 triliun. Selain itu, OJK mencatat akumulasi jumlah borrower mencapai 25,19 juta entitas atau tumbuh 187,87% (yoy). Sedangkan akumulasi jumlah lender mencapai 654.201, naik 41,99%.

CEO & Founder Amartha, Andi Taufan Garuda Putra menyatakan, sampai saat ini perseroan telah menyalurkan akumulasi pembiayaan mencapai Rp 2,4 triliun kepada 550 ribu borrower yang didominasi perempuan pengusaha mikro. Pembiayaan Amartha di Jawa relatif stagnan selama pandemi Covid-19. Tren meningkat justru terjadi di luar Jawa. Taufan Garuda Putra menjelaskan, Amartha memberikan pembiayaan kepada sektor informal, seperti warung kelontong, pertanian, hingga peternakan Taufan mengatakan, sektor pertanian dan peternakan sangat diprioritaskan pada masa Covid-19. Sektor tersebut memiliki credit scoring dan data analytic yang lebih baik dibandingkan berbagai sektor lain, seperti perdagangan, yang memerlukan kontak fisik langsung.