PBB Dibutuhkan Dunia Sebagai Penjaga Keamanan
Desakan mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menggema. Dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB mulai 23 September 2024, sejumlah negara akan mendesakkan reformasi Dewan Keamanan, Dewan HAM, dan sistem keuangan internasional. Seruan reformasi bakal dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi untuk Masa Depan PBB di New York, Amerika Serikat, Minggu (22/9/2024). KTT untuk Masa Depan yang baru pertama kali diadakan ini bagian dari rangkaian Sidang Ke-79 Majelis Umum PBB. Lembaga-lembaga dunia, khususnya DK PBB, dianggap ketinggalan zaman, tidak adil, dan tidak efektif mengatasi tantangan-tantangan dunia termutakhir. Terbukti, DK PBB gagal menghentikan perang di Gaza, Sudan, dan Ukraina. Desakan reformasi sudah cerita lama, menjadi wacana selama 40 tahun dan selalu berakhir gagal.
DK PBB yang mandul dan tak bergigi, menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Jumat (13/9/2024), kian menggerus kredibilitas organisasi secara keseluruhan. Hambatan veto DK PBB dibentuk setelah Perang Dunia II demi memastikan perdamaian dan keamanan internasional. Namun, hak veto lima anggota tetapnya justru menghambat pencapaian tujuan itu. DK PBB seperti terjebak mesin waktu. Ditambah lagi sistem keuangan yang tak efektif. ”Kita sama sekali tidak siap menghadapi berbagai masalah yang muncul,” kata Guterres. Melalui KTT untuk Masa Depan, ada kesempatan memodernisasi struktur tata kelola global. Hasil KTT diharapkan dapat memperbarui lembaga-lembaga dunia agar mampu mengatasi realitas politik dan ekonomi dengan lebih baik. Desakan reformasi juga diutarakan Presiden Finlandia Alexander Stubb.
Dia mengusulkan reformasi DK PBB harus mencakup perluasan keanggotaan, penghapusan hak veto bagi negara mana pun, dan pengusiran anggota mana pun yang terlibat dalam perang ilegal. DK PBB terdiri dari 5 negara anggota tetap dan 10 negara anggota tidak tetap. Anggota tidak tetap dipilih Majelis Umum untuk masa jabatan dua tahun. Pilihan didasarkan pada distribusi geografis, yaitu 2 dari Asia, 2 dari Amerika Latin, 3 dari Afrika, 2 dari Eropa Barat, dan 1 hari bekas komunis Eropa Timur. Ke-15 negara anggota DK PBB sama-sama bertugas menjaga perdamaian dunia. Namun, persaingan geopolitik menghambat kemajuan dalam sejumlah isu, seperti invasi Rusia ke Ukraina. Stubb mengusulka penambahan anggota tetap dari 5 menjadi 10 dengan tambahan satu perwakilan dari Amerika Latin, 2 dari Afrika, dan 2 dari Asia. ”Tidak ada satu negara pun yang boleh memiliki hak veto di DK PBB,” katanya. (Yoga)
Tags :
#InternasionalPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023