Alokasi Belanja Lain-lain Membengkak
Sesuai isi Dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, porsi belanja lain-lain dalam komponen Belanja Pemerintah Pusat tahun depan adalah Rp 631,8 triliun, meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Besarnya alokasi belanja lain-lain berpotensi menimbulkan risiko banyak pos belanja yang tidak transparan dan tidak diungkap secara detail kepada publik. Pada tahun 2020, realisasi belanja lain-lain hanya Rp 120 triliun, turun menjadi Rp 79,7 triliun pada 2021, naik menjadi Rp 404,3 triliun (2022), turun lagi ke Rp 225 triliun (2023), dan Rp 355,4 triliun pada Outlook 2024. Dalam RAPBN 2025, belanja lain-lain itu bahkan menduduki porsi belanja terbesar di antara komponen belanja pemerintah pusat lainnya.
Alokasinya mencapai 23,5 % dari total alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Rp 2.693,2 triliun. Belanja lain-lain itu melebihi belanja modal yang hanya Rp 190,6 triliun, belanja pegawai Rp 513,2 triliun, dan belanja bansos Rp 152,6 triliun. Bahkan, melampaui pembayaran bunga utang yang tiga tahun terakhir ini paling tinggi dalam belanja pemerintah pusat dan dialokasikan Rp 552,8 triliun dalam RAPBN 2025. Dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025 tidak menjelaskan secara rinci jenis kebutuhan apa saja yang dicakup dalam pos belanja lain-lain tersebut. Namun, mengutip laman resmi Kemenkeu, belanja lain-lain umumnya dialokasikan untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Kepala Pusat Kebijakan APBN Kemenkeu, Wahyu Utomo Kamis (22/8). menjelaskan, belanja lain-lain digunakan untuk kebutuhan pembayaran kompensasi BBM dan listrik. Setiap tahun, pemerintah membayarkan kompensasi kepada PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menyediakan pasokan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Ada pula kebutuhan anggaran cadangan, seperti untuk pangan, bencana, dan kebutuhan mendesak lainnya yang diperkirakan bisa terjadi dalam tahun anggaran berjalan. Dalam RAPBN 2025, jumlah alokasi untuk belanja lain-lain meningkat signifikan untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023