Politik Anggaran Teknologi Informasi Komunikasi 2025
Di tengah pesatnya perkembangan inovasi teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), Indonesia diperkirakan menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Pasifik, karena populasi penduduk dan pengguna jasa teknologi besar jumlahnya. Dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2019–2024, pemerintah menyebut, perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mentransformasi struktur ekonomi dan bisnis. Peluang dan tantangan yang dihadapi negara, antara lain, penggantian tenaga kerja manusia oleh mesin dan kesenjangan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) di Indonesia. Dalam ringkasan eksekutif Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah menyatakan, akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri, termasuk hilirisasi dan ekosistem industri kendaraan listrik; penguatan sektor jasa; penguatan reformasi structural untuk meningkatkan ease of doing business; serta memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi.
Kendati demikian, dari hasil penelusuran, detail anggaran dan fokus kebijakan strategis khusus bidang TIK relatif tidak banyak berubah selama lima tahun terakhir, termasuk dalam Nota Keuangan RAPBN 2025. Pada bagian tugas kerja Kemenkominfo, khususnya, pembangunan infrastruktur TIK secara merata ke seluruh daerah selalu muncul di urutan teratas daftar kebijakan strategis kementerian. Tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2025 pada bagian Kemenkominfo, total anggaran pada 2020 Rp 7,9 triliun, naik menjadi Rp 23,4 triliun pada 2021, turun menjadi Rp 21,3 triliun pada 2022, dan kembali turun menjadi Rp 14,2 triliun pada 2023. Anggaran pada 2024 Rp 14 triliun. Pada 2024, 83,9 % anggaran Kemenkominfo dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional. Sisanya 16,1 % untuk mendukung prioritas lainnya, seperti pengelolaan infrastruktur TIK melalui menara pemancar 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) dan Satria-1.
Pada RAPBN 2025, rencana pagu anggaran Kemenkominfo turun menjadi Rp 7,7 triliun, 59,6 % untuk mendukung prioritas nasional. Sisanya, untuk prioritas lain, di antaranya penguatan infrastruktur TIK dan SDM digital, penguatan ekosistem digital, serta penciptaan ruang digital yang sehat dan produktif. Kebijakan strategis ini dijanjikan berlanjut pada periode 2026–2029. Total anggaran infrastruktur lintas sektoral dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 400,3 triliun, mencakup anggaran untuk layanan dasar dan pangan, konektivitas dan transportasi, energi dan ketenaga listrikan, serta infrastruktur TIK. Anggaran infrastruktur TIK lagi-lagi terutama dipakai untuk operasional dan pemeliharaan satelit Satria-1. Alokasi berikutnya masih terkait pemerataan infrastruktur TIK, yakni penyediaan akses internet untuk layanan publik di 36.830 lokasi dan sistem penyiaran digital di enam lokasi. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023