Pemulihan Konsumsi Jadi Prioritas Pemerintah
Pekerjaan rumah besar menanti pemerintah di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional yang terkena dampak pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berujar konsumsi masyarakat yang melemah menjadi perhatian utama pemerintah untuk segera dicarikan jalan keluarnya.
Skenario kebijakan tatanan baru atau new normal menjadi kunci utama, dengan mulai mendorong aktivitas ekonomi dan sosial secara perlahan, diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
Sri Mulyani sebelumnya menyatakan pemerintah akan memastikan ketersediaan dana bantuan sosial dalam jumlah besar, untuk menjaga daya beli dan minat konsumsi masyarakat. Adapun program bansos, termasuk subsidi tarif listrik, dikucurkan pemerintah dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 172,1 triliun.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan pelemahan konsumsi yang kemudian menyebabkan penurunan tingkat inflasi menjadi perhatian bank sentral.
Meski demikian, inflasi harga pangan ke depan tetap perlu diwaspadai akibat adanya potensi rantai pasokan global yang terganggu. Bank sentral memperkirakan inflasi tahun ini masih akan berada dalam sasaran yang ditetapkan, yaitu pada kisaran 2-4 persen.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menuturkan tren inflasi yang rendah serta konsumsi masyarakat yang melemah akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi 2020.
Meski pemerintah telah merancang skenario tatanan normal baru, menurut Josua, kebijakan itu belum akan banyak berpengaruh pada kinerja perekonomian. Tak hanya mengoptimalkan program bantuan sosial, dia mengatakan, realisasi stimulus untuk dunia usaha juga perlu diprioritaskan.
Bank Dunia dalam laporan terbarunya menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksikan merosot hingga 0 persen atau tidak tumbuh sama sekali. Ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph van Doorn, mengatakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak April, Mei, dan awal Juni ini memukul perekonomian cukup telak. Terlebih, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi secara masal.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023