Pemerintah menargetkan peningkatan devisa negara dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, setelah peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan acara di Tanah Air. Tidak lama lagi, bisnis penyelenggaraan acara di dalam negeri makin bergeliat setelah pemerintah meluncurkan model baru layanan perizinan penyelenggaraan acara secara digital. Perebutan sebagai penyelenggara acara level dunia, diprediksi juga makin kuat setelah layanan baru itu mampu menyederhanakan proses pengurusan perizinan di Tanah Air. Belum lagi, perputaran uang dalam penyelanggaraan event level dunia bisa mencapai triliunan rupiah. Gurihnya usaha penyelenggaraan acara yang ditangani oleh event organizer (EO) terungkap dalam peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event yang diresmikan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (24/6). 

Dalam acara itu, Kepala Negara mengungkapkan bahwa Indonesia memang giat menyelenggarakan konferensi tingkat internasional yang memberikan keuntungan signifi kan bagi pemasukan negara. Belum lama ini, Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum yang dikunjungi lebih dari 50.000 orang peserta. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah pertemuan World Bank dan IMF Annual Meeting dengan peserta mencapai 30.000 peserta. Indonesia juga menerima manfaat dari ajang MotoGP di Mandalika Nusa Tenggara Barat yang memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,3 triliun. Jokowi melihat Taylor Swift yang mengadakan konser selama 6 hari mampu menyedot setidaknya 360.000 orang dengan penonton mayoritas berasal dari Indonesia. Alasannya, penggemar Taylor Swift apabila ditinjau melalui layanan penyiaran musik Spotify di Indonesia mencapai 2,2 juta orang. 

“Sekali lagi, saya pastikan separuh dari yang nonton itu orang Indonesia,” ucapnya.  Presiden juga iri melihat konser musik lainnya, yaitu band Coldplay yang mengadakan pertunjukkan di Indonesia hanya 1 hari, sedangkan Singapura mendapatkan jatah 6 hari. “Kenapa? Karena memang urusan perizinan kita ruwet,” paparnya. Berlapisnya birokrasi perizinan tergambarkan dalam pelaksanaan ajang MotoGP di Mandalika. Panitia acara itu sempat kesulitan mendapatkan izin lantaran harus melalui 13 lapis izin. Oleh karena itu, Presiden berharap digitalisasi layanan perizinan acara bisa mendongkrak bisnis penyelenggaraan acara di Tanah Air. Selain itu, industri pariwisata dan ekonomi kreatif bisa ikut terdongkrak setelah Indeks Kinerja Pariwisata atau Travel and Tourism Development Index (TTDI) naik ke peringkat 22 dunia pada 2024. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berharap digitalisasi bisa menghasilkan kepastian izin acara di Indonesia. Dengan digitalisasi itu, dia meminta izin harus keluar 14 hari sebelum hari H untuk event nasional, dan 21 hari sebelum hari H untuk event internasional.