Indonesia Terima Rp 840 Miliar dari Kerja Sama Pengurangan Emisi
Pemerintah Indonesia akan memperpanjang perjanjian kerja sama pengurangan emisi karbon dengan Norwegia yang sudah terjalin selama 10 tahun. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengatakan perpanjangan kerja sama tersebut didasari oleh keberhasilan Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 11,2 juta ton CO2eq pada 2016-2017.
Atas capaian tersebut, Norwegia akan menggelontorkan dana sebesar US$ 56 juta atau lebih dari Rp 840 miliar. Dana tersebut diterima berdasarkan skema pembayaran berbasis kinerja atau result based payment (RBP) atas penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan di Tanah Air selama periode tersebut.
Lewat perjanjian baru nanti, Alue mengatakan, pemerintah bakal mengoptimalkan fase RBP. Alue berharap kerja sama Indonesia dan Norwegia bisa mewujudkan Persetujuan Paris atau Paris Agreement.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Ruanda Agung Sugardiman mengatakan Indonesia telah melakukan moratorium pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut sejak 2011. Kebijakan ini belakangan sudah bersifat permanen. Selain itu, pemerintah sedang menuju kebijakan satu peta atau one map policy.
Meski begitu, Ruanda tak menjamin penurunan emisi karbon akan konsisten. Pasalnya, kata dia, fluktuasi capaian penurunan emisi sangat tinggi, terutama apabila terjadi pada kebakaran lahan gambut di sejumlah titik Tanah Air.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sebelumnya mengatakan penyerahan dana tersebut akan dilakukan pada Juni mendatang. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan sejumlah dokumen dan laporan sebagai prasyarat pembayaran.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023