Pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berada dalam periode menantang. Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berisiko menjadi pukulan yang bisa melahirkan persepsi negatif di mata investor. Apalagi, keputusan tersebut diambil menjelang groundbreaking Tahap 6 yang rencananya dilakukan hari ini, Selasa (4/6) oleh Presiden Joko Widodo. Pengunduran diri Bambang dan Dhony diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Senin (3/6). Menurut Pratikno, Dhony terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri, disusul Bambang. Kabar itu pun mengagetkan banyak pihak lantaran sejauh ini realisasi investasi terutama asing di pusat pemerintahan baru itu terbilang seret. Nusantara pun masih banyak mengandalkan investor domestik serta fi skal negara. Jika sentimen negatif investor asing muncul, bukan tidak mungkin anggaran negara untuk pembangunan IKN bakal makin membengkak di masa mendatang.

Data termutakhir menunjukkan hingga akhir Maret 2024 realisasi investasi di IKN hanya senilai Rp49,6 triliun, sementara dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 2022—2024 terkucur Rp72,3 triliun. Memang, Kepala Negara telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni sebagai Plt Kepala OIKN dan Wakil Kepala OIKN. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan mundurnya pejabat OIKN menjadi faktor nonoperasional yang memengaruhi keputusan investor. Di sisi lain, langkah buntu Otoritas IKN dalam mengundang investor asing harus dikompensasi dengan keterlibatan Indonesia Investment Authority atau INA yang sejatinya sempat menolak tugas tersebut. Sumber Bisnis yang dekat dengan INA mengatakan, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) itu sejak jauh-jauh hari ditugaskan untuk mengundang investor global masuk ke Nusantara. Di sisi lain, modal yang terbatas dan lamanya jangka waktu untuk mendapatkan imbal hasil menjadi aral bagi INA untuk memanfaatkan jaringan investor global ke Nusantara. VP Communication INA Putri Dianita, mengatakan lembaga tersebut telah menjalankan fungsinya sejak menerima tugas untuk menjaring investor belum lama ini.

Hanya saja, Putri enggan memberikan bocoran soal negara yang tengah dijajaki untuk turut terlibat dalam pembangunan megaproyek Nusantara. Menteri PUPR yang juga Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, mengatakan pemerintah akan segera memutuskan status lahan di kawasan tersebut apakah dijual, disewa, atau menggunakan skema KPBU. Sementara itu, kalangan pelaku usaha berharap penunjukan Plt tetap memberikan kepercayaan di mata investor sehingga dinamika di OIKN tidak memengaruhi keputusan penanaman modal. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang, berharap proyek IKN dapat tetap berlanjut sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terlebih, IKN merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang juga menjadi andalan pemerintahan baru. Harmoso, Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) yang menjadi salah satu investor di IKN, memastikan komitmen investasi Hermina tetap berlanjut meski ada pergantian kepemimpinan OIKN. Adapun, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan rencana pemerintahan baru yang akan menambah porsi APBN cukup realistis.