Pemerintah diminta membuka peluang lebar investasi swasta pada sektor pembangunan infrastruktur air dalam gelaran World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan di Bali pada 18-25 Mei 2024. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Insannul Kamil menuturkan bahwa agenda World Water Forum (WWF) ke-10 bakal menjadi tonggak awal untuk memuluskan geliat investasi pada bidang infrastruktur air. “Inisiatif Indonesia untuk mengambil posisi menjadi inisiator forum yang membahas semua aspek dari air di dunia itu yang paling penting akan ada banyak hal yang dibahas,” jelasnya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (7/5). 

Menurutnya, beberapa unsur yang perlu dibahas pemerintah dalam forum tersebut di antaranya mengenai percepatan realisasi investasi swasta pada sektor pembangunan infrastruktur air. Selain itu, forum tersebut juga perlu membahas dan menjawab sejumlah persoalan lain mulai dari ketersediaan air, pembiayaan air, hingga pengadaan teknologi air yang memadai. “Seperti isu limbah kapan mau selesai? limbah air itu kan terbuang sekarang, tidak digunakan lagi jadi sumber air, pasti bicara technology soal itu, dan itu [WWF] menjadi showcase banyak sekali yang bisa kita lihat,” katanya. 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Bobby Gafur Umar menekankan perlunya swasembada air menjadi fokus perhatian pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Dia menyebut hal itu perlu dilakukan dalam rangka mencapai target Indonesia Emas pada 2045. “Kita baru saja selesai pemilu, pemenangnya adalah Pak Prabowo dan Gibran. Di mana, dalam visi misinya di asta citanya ada swasembada air,” kata Bobby. Dalam visi dan misinya, Prabowo-Gibran memang menjanjikan swasembada air sebagai salah satu dari delapan misi utama yang akan dijalankan usai keduanya resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Perinciannya, Prabowo-Gibran berkomitmen memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan terdapat 229 unit bendungan yang memasok kebutuhan air baku masyarakat di Indonesia. Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Muhammad Rizal menjelaskan bahwa mayoritas bendungan dibangun oleh pemerintah lewat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, Rizal menuturkan pemerintah juga mendorong fungsionalisasi bendungan sebagai sarana pembangkit listrik tenaga air (PLTA) hingga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung. Dia berharap hal itu mampu mendorong internal rate of return (IRR) proyek bendungan, sehingga mampu mengundang minat investor yang jauh lebih besar. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menuturkan bahwa proses penyelesaian pembangunan ke-61 bendungan itu ditargetkan rampung pada Oktober 2024.