Setelah melalui bulan-bulan penuh kecemasan, pelaku ekonomi di Tanah Air kini dapat bernapas dengan lega lantaran iklim sosial, politik, dan ekonomi mulai kondusif. Kemarin, Senin (22/4), Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. Putusan ini sekaligus menguatkan legalitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Tak hanya itu, kabar ini juga sekaligus memberangus wait and see pelaku usaha yang sebelumnya sempat waswas soal hasil sengketa Pilpres 2024 dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Kini, pebisnis pun bersiap melakukan ekspansi yang sempat tertunda sejak pengujung tahun lalu. Apalagi, beberapa indikator ekonomi domestik memberikan gambaran yang cukup menyenangkan. Bank Indonesia (BI) kemarin merilis dua data penting yang memotret situasi ekonomi riil terkini. Pertama, Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mengindikasikan geliat bisnis meningkat. Kedua, Prompt Manufacturing Index (PMI) BI yang pada kuartal I/2024 sebesar 52,80%, lebih tinggi dibandingkan dengan 51,20% pada kuartal sebelumnya.

Becermin pada data dan prognosis tersebut, bisa dikatakan ekonomi domestik relatif stabil untuk mendukung tercapainya angka sasaran ekonomi pada tahun ini. Akan tetapi, pemangku kebijakan masih memiliki tantangan yang tak bisa dianggap remeh, yakni tingginya ketidakpastian global yang bersumber dari geopolitik Timur Tengah, suku bunga Federal Reserve (The Fed), hingga perlambatan ekonomi negara mitra dagang utama. Buktinya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan pada kuartal I/2024 turun 68,4% (year-on-year/YoY) menjadi US$7,3 miliar. Namun, data secara kumulatif yang mengecewakan itu menjadi alarm bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk segera membuka pasar baru sehingga penurunan ekspor tak lantas menggembosi PDB. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan putusan MK dapat mendukung penciptaan iklim usaha yang stabil dan mendukung confi dence berusaha lebih tinggi.Namun, dengan perkembangan geopolitik saat ini, efek positif tersebut tidak akan terlalu terasa di lapangan dalam bentuk realisasi investasi.

Shinta menambahkan, langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi sekaligus memacu ekspor adalah dengan penambahan insentif, pendampingan, dan fasilitas untuk meningkatkan standar produk ekspor.Seirama, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , menambahkan penetapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan putusan MK memberikan kepastian bagi dunia usaha. Masukan lain adalah memberikan insentif dan dukungan untuk mendorong geliat dunia usaha termasuk insentif ekspor dan pembukaan akses perizinan pada pasar baru. Selain itu, pemerintah juga wajib menjaga stabilitas rupiah dan infl asi sehingga turut berkontribusi dalam menjaga daya beli.

Sementara itu, pemerintah memandang kekhawatiran dunia usaha tersebut bukan persoalan yang patut dijadikan alasan untuk menunda ekspansi bisnis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tak memungkiri situasi global masih penuh dengan kewaspadaan sehingga memengaruhi keputusan bisnis. Adapun, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, memandang laju ekonomi berpeluang eksis pada lingkaran target sepanjang pemerintah mengoptimalkan pasar domestik.