Rencana pemerintah untuk memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat dinilai salah alamat. Dampak negatifnya adalah iuran itu akan memukul industri aviasi yang baru pulih dari pandemi Covid-19. Pengamat penerbangan, Alvin Lie, menyampaikan, ketimbang diselipkan pada harga tiket pesawat, seharusnya pemerintah menambahkan iuran itu pada tarif hotel atau pada saat wisatawan mengajukan visa on arrival (VOA). “Rencana pemerintah memungut iuran untuk pariwisata diselipkan ke harga tiket sangat tidak etis dan sangat tidak patut,” kata Alvin kepada Bisnis, Minggu (21/4). Berdasarkan survei yang dilakukan Alvin bersama tim pada awal Januari 2024, hanya 12,1% penumpang pesawat yang tujuannya murni untuk berwisata atau liburan. Survei diikuti oleh 7.414 responden dengan metode stratifi ed random sampling. 

Survei tersebut dilakukan di lima bandara besar di Indonesia, yakni Bandara Internasional Kualanamu, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Melihat hasil survei tersebut, Alvin berpendapat penarikan iuran melalui tiket pesawat tidak layak. Apalagi sejak 2019, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak kunjung mengubah harga tiket pesawat. Alih-alih mengubah harga tiket pesawat, pemerintah justru mengerek naik pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% dan menaikkan passenger service charge (PSC) atau biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada 2022.

Rencana pemerintah untuk memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat pertama kali terungkap dalam unggahan akun X miliknya, @alvinlie21. Rencana penarikan iuran tersebut tertuang dalam undangan rapat koordinasi pembahasan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Dana Pariwisata Berkelanjutan, yang dijadwalkan bakal digelar pada Rabu (24/4). Pemerintah tengah membentuk Indonesia tourism fundatau dana abadi pariwisata. Rancangan peraturan presiden (Perpres) tengah disusun untuk membentuk lembaga dan tata kelola dana abadi pariwisata. Alokasi dana pariwisata mencapai Rp2 triliun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pernah menyebut sumber pendanaan tourism fund tidak akan membebankan pelaku usaha pariwisata dalam negeri. Penimbunan dana abadi berasal dari pendapatan pemerintah dari tarif visa dan devisa pariwisata yang mencapai US$25 miliar per tahun. 

Sebelumnya, PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports memperkirakan pergerakan penumpang pesawat akan mencapai 169 juta penumpang pada 2024, angka gabungan dari pegerakan di bandara-bandara yang dioperasikan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Direktur Operasi PT Angkasa Pura I Wahyudi mengatakan AP I menargetkan dapat mencatatkan pergerakan penumpang sebanyak 78 juta orang pada 2024, naik 12% dari pencapaian 2023.Secara terperinci, Wahyudi mengatakan bandara I Gusti Ngurah Rai Bali akan menjadi penyumbang pergerakan penumpang terbesar pada bandara-bandara yang dikelola AP I dengan proyeksi 21,46 juta orang. Menyusul di belakangnya adalah Bandara Juanda Surabaya dengan 14,01 juta pergerakan penumpang, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sebanyak 10,52 juta penumpang. Sementara itu, VP of Corporate Communications PT Angkasa Pura II Cin Asmoro menargetkan jumlah penumpang 91,08 juta orang pada 20 bandara yang dikelolanya, tumbuh 13% dari realisasi 2023.