Penambahan alokasi pupuk bersubsidi bagi para petani di Provinsi Sumatra Barat diyakini dapat menjadi katalis baru bagi wilayah ini yang dalam 3 tahun terakhir mampu menorehkan hasil yang cukup positif. Meski, ada sejumlah daerah yang mengalami penurunan produksi sepanjang tahun lalu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menunjukkan bahwa sepanjang 2023, wilayah ini mampu menjaga tren peningkatan produksi beras. Pada 2023, produksi beras wilayah ini mampu menyentuh 843.927,06 ton, atau naik 6,11% secara tahunan (year-on-year/YoY). Capaian tersebut mampu melampaui peningkatan produksi pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,27% Yo Y. Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan bahwa penambahan pupuk bersubsidi oleh Kementerian Pertanian merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang kemudian dituangkan menjadi surat Kementerian Pertanian Nomor 51/SR.210/M/03/2024 perihal alokasi tambahan pupuk bersubsidi. Dalam surat itu, imbuhnya, disebutkan bahwa volume pupuk bersubsidi pada tahun ini sebanyak 9,55 juta ton, termasuk pupuk organik untuk sembilan jenis komoditas yang dialokasikan pada 34 provinsi.

Dia menjelaskan bahwa kuota pupuk bersubsidi yang ditambah itu terbagi pada tiga jenis. Pertama, pupuk urea ada penaingkatan sebanyak 48.684 ton, dari sebelumnya 68.638 ton menjadi 117.322 ton. Kedua, pupuk NPK sebelumnya 61.111 ton menjadi 130.643 ton atau ada penambahan 69.532 ton. Ketiga, pupuk NPK (fk) yang bertambah menjadi 2.284 ton dari sebelumnya hanya 385 ton. “Saya merasa sangat berterima kasih kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas tambahan kuota pupuk tersebut. Tentu petani akan gembira dengan peningkatan kuota ini,” katanya. Untuk itu, imbuhnya, dengan adanya kebijakan Menteri Pertanian pada 2024, Mahyeldi menyampaikan akan menyelesaikan kesulitan yang dihadapi petani dan sekaligus menjadi bukti bahwa perhatian pemerintah pusat pada sektor pertanian dan khususnya petani Indonesia makin meningkat. Mahyeldi menambahkan bahwa dengan kebijakan dari Kementerian Pertanian itu, maka makin juga menguatkan ketersediaan pupuk di Sumbar, sehingga ke depannya produksi pertanian yakni beras, padi, dan jagung bisa lebih baik. Kendati demikian, penambahan alokasi pupuk subsidi tersebut tak mengurangi upaya Sumbar guna menciptakan pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian di wilayah ini, lewat pemanfaatan sampah.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumbar memandang bahwa persoalan sampah yang ada di Ranah Minang bisa diatasi melalui sistem pengelolaan yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi. Kakanwil DJPb Sumbar Syukriah HG mengatakan bahwa pihaknya telah melihat dari keberhasilan serupa di Provinsi Jawa Timur (Jatim), yang melakukan ekspor pupuk organik hasil dari pengolahan sampah. Syukriah mengatakan bahwa sebenarnya Sumbar telah memulai dengan adanya budidaya maggot yang juga memakan sampah-sampah organik. Akan tetapi, imbuhnya, langkah itu belum memberikan peran atau dampak terhadap pengurangan sampah di wilayah ini. Dia mengungkapkan bahwa untuk maggot baru mampu untuk mengurangi sampah di lingkungan rumah. Padahal, Sumbar butuh gerakan yang bisa mengolah sampah-sampah tersebut dalam jumlah yang besar. Dia berharap ke depannya pemerintah daerah bisa menangkap peluang tersebut, sehingga persoalan sampah di Sumbar bisa teratasi dan dapat memberikan dampak secara nilai ekonomi.