Karena RUU Perampasan Aset Tak Bisa Berdiri Sendiri

;

Karena RUU Perampasan Aset Tak Bisa Berdiri Sendiri

Politik dan Birokrasi Yuniati Turjandini 08 Apr 2024 Tempo

SEBELAS bulan berlalu sejak pemerintah menyerahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana (RUU Perampasan Aset atau RUU PA) kepada parlemen. Namun DPR tak kunjung membahas draf aturan tersebut. Publik pun santer mengkritik berlarut-larutnya proses ini dan mendesak parlemen segera memulai musyawarah yang inklusif atas RUU tersebut. RUU PA memang memiliki beberapa isu yang perlu ditinjau ulang. Antara lain soal distribusi wewenang penegakan hukum dalam fase investigasi, litigasi, dan manajemen aset. Meski demikian, RUU itu tetap merupakan terobosan inovatif yang layak diadvokasikan.

Berkaitan dengan peran dan tujuan RUU PA, yang sering dipromosikan sebagai obat manjur untuk masalah pemulihan aset-aset hasil kejahatan, artikel ini berargumen bahwa upaya mengundangkan RUU PA barulah separuh dari solusi yang dianggap mujarab tersebut. Agar benar-benar manjur, perlu ada upaya tambahan, yakni reformasi hukum pada legislasi antikorupsi. Kondisi tersebut tidak bisa dipisahkan dari batas-batas konseptual RUU Perampasan Aset. Kontras dengan perampasan aset tradisional yang didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa, RUU PA mengedepankan suatu instrumen yang dalam literatur dikenal sebagai perampasan tanpa pemidanaan (PTP). Istilah ini merujuk pada perampasan terhadap aset pidana yang tidak memerlukan penuntutan dan penjatuhan pidana atas pelaku kejahatan (Boucht, 2017).

Walaupun bentuk dasar PTP telah diadopsi dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang, RUU PA mengatur mekanisme PTP yang lebih komprehensif. Menukil Campbell (2007), PTP dipandang sebagai respons adaptif pemerintah untuk menangani masalah mutakhir yang tak dapat diselesaikan dengan metode-metode konvensional proses pidana. (Yetede)