Pemerintah memastikan segera menyetujui perpanjangan kontrak Freeport selama 20 tahun hingga 2061 dengan persyaratan bahwa pemerintah akan mendapatkan penambahan 10% saham Freeport tanpa mengeluarkan investasi baru. Selain tambahan 10% saham, Freeport juga diminta membangun smelter baru di Fakfak, Papua Barat, guna memastikan penghiliran mineral tembaga berjalan lancar agar memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional. Poin-poin strategis tersebut dicapai sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Chairman & CEO Freeport McMoran Inc Richard C. Adkerson di Amerika Serikat, pada November tahun lalu. Demi perpanjangan izin tambang itu, Adkerson kembali menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/3). Turut menyertai Adkerson yakni President Freeport McMoran Kathleen Quirk dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas. “Disinggung sedikit [perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK] tapi enggak detail, [karena] itu sudah dibahas sebelumnya," kata Tony. Dalam pertemuan selama 40 menit dengan Kepala Negara, turut dibahas soal penghiliran dan progres pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. Manajemen Freeport juga melobi pemerintah ihwal perpanjangan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga hingga pabrik smelter di Gresik tersebut beroperasi penuh pada Desember 2024. Pembangunan smelter di Gresik saat ini diklaim sudah mencapai 92%. Namun, Presiden justru lebih memilih fokus membahas penyelesaian negosiasi perpanjangan kontrak tambang Freeport Indonesia terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 109 beleid tersebut, permohonan perpanjangan jangka waktu operasi produksi untuk pertambangan mineral logam atau batu bara diajukan kepada menteri paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi. Dengan merujuk pada aturan tersebut, IUPK Freeport yang berakhir pada 2041, seharusnya baru dapat diproses paling cepat pada 2036.

Revisi PP No. 96/2021 bisa memungkinkan Freeport mengajukan perpanjangan IUPK lebih cepat tanpa harus menunggu sampai 2036. Kontrak pertambangan Freeport rencananya diperpanjang hingga 20 tahun. Sebagai kompensasinya, pemerintah meminta penambahan kepemilikan saham di Freeport menjadi 61% dari sebelumnya cuma 51%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tasrif memastikan hingga batas waktu yang diberikan oleh Presiden tadi, pemerintah terus berupaya mengejar penyelesaian revisi PP 96/2021. Menurutnya, revisi aturan tersebut akan menuangkan sejumlah kebijakan salah satunya perpanjangan IUPK untuk PT Freeport Indonesia. Setelah rampung, aturan itu akan mewajibkan divestasi atau pelepasan tambahan 10% saham PTFI dari Freeport-McMoran kepada pemerintah sekaligus mewajibkan PTFI membangun smelter tembaga baru di Fakfak, Papua Barat. “Nantinya, pemerintah enggak keluar duit [investasi tambahan] lagi. Mudah-mudahan di Juni [selesai],” katanya. Presiden Jokowi mengungkapkan optimismenya bahwa Indonesia bisa segera menguasai 61% saham PT Freeport Indonesia. “Artinya Freeport bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita,” kata Jokowi. Dengan posisi mayoritas kepemilikan RI di perusahaan tambang tembaga ini membuat pendapatan negara dari Freeport pun bertambah. Oleh karena itu, rencana penambahan saham RI di Freeport menjadi 61% akan semakin menguntungkan negara. Rizal Kasli, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhepi), menilai bertambahnya saham Indonesia di Freeport Indonesia akan berdampak positif bagi pemerintah, termasuk program penghiliran tambang mineral. “Penambahan jumlah saham tentu akan mendapatkan penambahan dividen. Juga pemerintah bisa menempatkan lebih banyak direksi dan komisaris,” katanya