;

Tak Tepat Bahas Anggaran Makan Siang

Tak Tepat Bahas
Anggaran Makan Siang

Pembahasanalokasi program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 dinilai terlalu terburu-buru atau ”lancang” secara teknokratis. Program rezim pemerintahan yang baru semestinya dibahas dalam APBN Perubahan yang akan disusun setelah resmi menjabat. Alokasi anggaran untuk program itu seharusnya bukan disisipkan untuk masuk dalam pembahasan anggaran oleh pemerintah petahana, bahkan sebelum keluar penetapan resmi hasil pemilu. Penetapan pemenang hasil Pemilu 2024 baru akan diumumkan pada 20 Maret 2024. Namun, sejak 26 Februari 2024, pemerintahan Jokowi sudah mulai membahas alokasi anggaran untuk makan siang gratis, program unggulan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam RAPBN 2025. Hal itu dibahas dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2) dalam rangka perumusan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Dokumen KEM-PPKF itu nantinya akan menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2025. Peneliti anggaran publik dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Bernard Allvitro, Rabu (28/2) menilai, pembahasan rencana program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 terkesan sangat prematur. Lepas dari fakta bahwa Prabowo-Gibran saat ini memang unggul di sejumlah hasil hitung cepat, pengumuman resmi pemenang Pemilu 2024 belum keluar. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan, program itu diharapkan sudah bisa dijalankan sesegera mungkin. Targetnya, jika sudah masuk dalam RAPBN 2025, bisa langsung dieksekusi pada Januari 2025. ”Bisa saja kita memulai dengan budget yang jauh di bawah (Rp 120 triliun). Untuk tahun pertama ini bergantung ruang fiskal yang tersedia dalam RAPBN 2025 dan kesiapan mencari sumber penerimaan baru,” kata Drajad. (Yoga) 

Download Aplikasi Labirin :