Kebijakan Penghiliran Minim Kontribusi

;

Kebijakan Penghiliran Minim Kontribusi

Politik dan Birokrasi Yuniati Turjandini 01 Jan 2024 Tempo

KEBIJAKAN penghiliran atau hilirisasi industri yang terus digaungkan Presiden Joko Widodo dipastikan bakal berlanjut di era pemerintahan berikutnya. Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilihan Umum 2024 sepakat melanjutkan kebijakan tersebut. Hal itu setidaknya terlihat dari dokumen visi dan misi mereka serta berbagai pernyataan mereka kepada publik. Program penghiliran memang menjadi salah satu andalan pemerintahan Jokowi dalam mengejar status Indonesia sebagai negara maju. Berkali-kali Jokowi menyebutkan pentingnya kebijakan ini. Salah satunya saat ia berbicara di hadapan anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia pada 31 Juli lalu.

Menurut Jokowi, peningkatan nilai tambah—dari sektor mineral, perkebunan, hingga perikanan—di dalam negeri bakal membantu Indonesia selangkah lebih dekat menuju status negara maju. "(Kalau itu semua bisa dilakukan) menurut hitung-hitungan World Bank, McKinsey, IMF, dan OECD, hal itu (bisa tercapai) pada 2040-2045," tutur Jokowi kala itu. Sejumlah ahli tak menampik besarnya peran penghiliran bagi perekonomian Indonesia. Namun, pada praktiknya, yang hingga kini baru terbatas pada hasil pertambangan, penghiliran belum memberikan hasil sesuai dengan harapan. Mereka memberi catatan yang sama: perlu ada perbaikan kebijakan penghiliran. (Yetede)