Saat melintasi tol Trans-Jawa dari Jakarta memasuki Kendal di Jateng, di kiri ruas bebas hambatan yang dulu kelam sekarang penuh sinar lampu di malam hari. Kawasan Industri Kendal mengubah lanskap fisik lingkungan sekaligus mengusik tatanan sosial masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan industri sejak dulu menjadi pilihan pemerintah karena dampak ekonominya luar biasa. Achmad Hadi. Dalam disertasinya, ”Model Dinamik Pengembangan Kawasan Industri di Wilayah Perkotaan Gresik Jatim” (2019) menyoroti dampak kawasan industri pada kabupaten seluas 1.200 km persegi yang kini dihuni 1,3 juta jiwa itu. Dalam kurun 1997-2017, lahan industri di Kabupaten Gresik meningkat 100 %. Pertambahan lahan industri jadi faktor utama tumbuh pesatnya area perkotaan Gresik. Dari 1.411 hektar lahan industri pada 1997 jadi 3.102 hektar tahun 2017. Gresik semakin meninggalkan pertanian dan perikanan yang menjadi penentu perubahan dari desa menjadi kota.

Ia memprediksi, 20 tahun ke depan kawasan industri Gresik bertambah 43-64 %, dan bakal ada peningkatan 48-68 % limbah padat dan cair di Gresik atau 61.809 ton per hari seiring membengkaknya jumlah penduduk. Hasil riset Hadi menunjukkan Gresik sebagai kawasan perkotaan berbasis industri, kurang berkelanjutan berdasarkan analisis dimensi ekologi dan teknologi infrastruktur. Agar Gresik tidak menjadi area urban kaya, tetapi semrawut dan berkubang masalah limbah dan sampah, krisis air bersih ketimpangan kemacetan serta menjadi terlalu padat, Hadi menyarankan penerapan pembangunan berkelanjutan. Kota perlu menata kawasannya berorientasi transit dengan sistem transportasi publik sebagai nadi mobilitas orang. Industri ramah lingkungan dengan penerapan zonasi seimbang antara industri, hunian, ruang terbuka hijau dan biru, serta sarana prasarana lain yang dibutuhkan.

Sesuai data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) saat ini ada 18 KEK dan kawasan industri baru. Belum semua selesai, tapi dari yang telah beroperasi, metamorfosis kawasan itu menjadi area urban nyata terjadi. Seperti diberitakan Kompas, Jumat (29/12) Kawasan Industri Morowali, Sulteng, menyedot ribuan pekerja. Usaha ikutan pun menjamur, seperti warung makan dan tempat indekos. Kepadatan kendaraan bermotor selalu mewarnai akses jalan yang tak terlalu lebar. Tahun depan, pemerintah tancap gas dengan menetapkan 44 proyek prioritas strategis yang tercantum dalam Perpres No 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.

Secara umum dalam RKP 2024 ada proyek memperkuat ketahanan ekonomi, termasuk pengembangan destinasi wisata prioritas serta kawasan industri prioritas dan smelter. Berkaca dari Gresik, kawasan pengembangan baru hasil pembangunan tak sekadar mesin ekonomi, tetapi ruang hidup bagi jutaan orang. Menjadi ironi ketika suatu area menjadi sumber cuan, tetapi tak layak huni dan kualitas hidup warganya buruk. Apalagi, pembangunan tak seimbang dan tidak berwawasan lingkungan biasanya berbuntut ketimpangan, rawan gesekan sosial, bekerja pun tak nyaman, industri yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi bisa tak maksimal hasilnya. Cepat atau lambat, bencana lingkungan, mulai dari banjir, wabah penyakit, sampai kecelakaan kerja, berpotensi terjadi. (Yoga)