Pelaku industri karet nasional sedang menghadapi persoalan yang tidak mudah. Bermacam tantangan dari internal dan eksternal bergantian mengadang hingga membuat kinerja sektor tersebut mengalami kontraksi cukup lama. Perkara fluktuasi harga karet di pasar global dan ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan menambah problem pasokan bahan baku yang sedang dihadapi oleh pelaku industri karet di dalam negeri. Alhasil, kinerja sektor tersebut terus tertekan setidaknya sejak 5 tahun lalu.Gabungan perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) memperkirakan produksi karet alam di Tanah Air pada tahun ini sebanyak 2,25 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun lalu yang sebesar 2,65 juta ton.Penurunan produksi karet alam tersebut pun diproyeksi bakal ikut mengerek penurunan volume ekspor komoditas tersebut dari 2,03 juta ton pada tahun lalu menjadi 1,76 juta ton pada 2023. Artinya, nilai ekspor karet alam pada tahun ini juga ikut terkoreksi menjadi sekitar US$2,51 miliar, dari tahun lalu yang sebesar US$3,53 miliar. Uhendi Haris, Wakil Direktur Eksekutif Gapkindo mengatakan bahwa industri karet nasional sedang mengalami keterpurukan, sehingga kinerja produksi dan ekspor karet alam terus mengalami penurunan sejak 2017. Kontraksi kinerja industri pengolahan karet, kata dia, bisa terlihat dari utilisasi kapasitas industri crumb rubber yang saat ini hanya sebesar 40,2%. Hal tersebut berimpak kepada 46 dari 152 pabrik crumb rubber harus menghentikan kegiatan operasionalnya sepanjang 6 tahun terakhir.Persoalan tersebut ditambah dengan penyakit gugur daun yang disebabkan oleh wabah Pestalotiopsis sp di 500.000 hektare lahan karet, sehingga menghilangkan produksi karet nasional hingga 30%. “Belum lagi tantangan pemenuhan EUDR [European Union Deforestation Regulation] yang hingga saat ini belum ada langkah nyata agar comply dengan ketentuan itu,” ujarnya.

Kebijakan EUDR dinilai menjadi salah satu tantangan dalam perdagangan karet alam asal Indonesia di pasar global. Alasannya, aturan tersebut ditujukan untuk meminimalisir konsumsi produk dari supply chain yang bersumber dari degradasi lahan atau deforestasi.Rencananya, aturan tersebut akan mulai efektif berlaku pada Januari 2025, dan saat ini Pemerintah Indonesia sedang mengajukan keberatan. Dalam kesempatan terpisah, Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) melaporkan setidaknya terdapat sembilan pabrik olahan karet di wilayah Sumatra yang gulung tikar alias tutup lantaran kekurangan pasokan Bokar.Ketua Umum Dewan Karet Indonesia Azis Pane mengatakan bahwa pasokan bahan baku industri karet atau crumb rubber makin minim karena produktivitas petani karet yang terus merosot. Bahkan, sejumlah petani diketahui telah mengalihkan lahannya untuk menanam komoditas lain. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) dari industri karet, barang dari karet, dan plastik sebesar Rp15,85 triliun pada kuartal II/2023. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa pihaknya telah mengidentifi kasi sejumlah tantangan yang sedang dihadapi oleh pelaku industri karet nasional. Sejumlah negara tujuan ekspor baru pun disasar agar bisa menjamin pertumbuhan sektor tersebut. Kondisi tersebut, kata Agus, berdampak kepada petani yang mulai enggan menderes kebunnya. Bahkan, tidak sedikit petani yang memilih untuk beralih ke komoditas lain karena dinilai lebih menjanjikan. Kementerian Perindustrian juga mencoba menyasar negara-negara yang bisa menyerap produksi karet nasional sebagai substitusi dari pasar tradisional yang sedang mengalami pelemahan.