;

Tata Kelola Pemda Diperkuat

01 Aug 2023 Kompas
Tata Kelola
Pemda Diperkuat

Anggaran negara yang dikucurkan untuk bumi Papua sejak 2002 sudah mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi hal tersebut belum bisa menyejahterakan masyarakatnya. Problem utama dinilai terletak pada tata kelola pemerintahan lokal yang belum kuat, dan kurangnya pelibatan masyarakat setempat sehingga kerap kali anggaran negara tidak tepat sasaran. Berdasarkan data Kemenkeu, dalam rentang waktu 2002-2021, pendanaan untuk Papua dan Papua Barat Rp 138,65 triliun. Lalu, selama 2005-2021, transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 702,30 triliun. Adapun belanja kementerian/lembaga dari 2005-2021 sebesar Rp 251,29 triliun. Meski demikian, Ketua Program USAID Kolaborasi Caroline Tupamahu melihat, Papua bersama Papua Barat tetap menempati peringkat terendah di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia untuk semua indikator pembangunan, termasuk di dalamnya soal efektivitas dan akuntabilitas pemerintah.

”Tata kelola pemerintahan lokal yang belum kuat dan kurangnya partisipasi warga, khususnya OAP (orang asli Papua) dalam tata kelola pemda, menjadi kelemahan dalam 20 tahun terakhir di wilayah Papua,” kata Caroline saat jumpa pers Program USAID Kolaborasi, di Jakarta, Senin (31/7). Berkaca pada hal itu, Pemerintah AS dan Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas di Papua dan Papua Barat. Terkait hal ini, bantuan senilai 10 juta USD atau Rp 150,84 miliar dikucurkan pemerintah AS melalui program Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID) Kolaborasi. Tokoh penggerak OAP, Selviana Indira, mengatakan, program USAID Kolaborasi memberikan dampak baik kepada masyarakat supaya lebih memahami hak mereka terkait dengan dana Otsus. Warga juga berkesempatan untuk memberikan penilaian kepada program Otsus yang telah berjalan serta melakukan dialog dua arah dengan pelaksana program dari perwakilan pemda. (Yoga)


Download Aplikasi Labirin :