Pemerintahan Belanda Bubar karena Isu Imigrasi
Pemerintahan koalisi Belanda pimpinan PM Mark Rutte, Jumat (7/7) bubar akibat perbedaan pandangan yang tajam di kalangan anggota koalisinya dalam menangani masalah imigrasi. Akan digelar pemilu setelah pertengahan November untuk membentuk pemerintahan baru. Rutte, perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Belanda dan salah satu politisi paling berpengalaman di Eropa, mengatakan, perdebatan empat partai koalisi pemerintah dalam beberapa hari terakhir gagal mencapai kesepakatan. ”Bukan rahasia lagi, para mitra koalisi mempunyai pandangan sangat berbeda mengenai kebijakan migrasi,” katanya. ”Pada (Jumat) malam, sayang sekali perbedaan-perbedaan itu sudah tidak dapat dijembatani lagi,” lanjut Rutte dalam konferensi pers di Den Haag yang disiarkan langsung di televisi. Sabtu kemarin, Rutte menemui Raja Belanda Willem-Alexander di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, untuk menyerahkan surat pengunduran diri dan pembubaran kabinet.
Krisis politik yang berujung bubarnya pemerintahan di Belanda ini menggambarkan keterbelahan di ”Negeri Kincir Angin” akibat perbedaan ideologi politik dalam sejumlah isu, khususnya isu lonjakan jumlah imigran ke negara itu. Ketegangan politik di antara partai-partai tersebut memuncak, pekan ini, saat Rutte mengusulkan pembatasan masuknya anak-anak keturunan pengungsi akibat perang yang sudah tinggal di Belanda. Ia ingin jumlah keluarga pengungsi yang diperbolehkan masuk Belanda maksimal 200 orang per bulan, juga masa tunggu minimal dua tahun sebelum keluarga para pengungsi tersebut tinggal bersama-sama di Belanda. Usul itu ditolak keras oleh Persatuan Kristen dan D66. ”Keluarga, tempat anak-anak tumbuh berkembang bersama orangtuanya, menjadi nilai utama bagi kami,” ujar Carola Schouten, Wakil PM dari Persatuan Kristen.
Menkeu Sigrid Kaag (dari partai D66) menyebut situasi saat ini merupakan ”ketegangan yang tidak perlu terjadi dalam proses” pembuatan kebijakan. Ia menyesalkan bubarnya pemerintahan saat ini. Menurut media Belanda, Rutte mengambil langkah keras dalam isu imigrasi untuk meredakan tekanan kelompok sayap kanan di partai VVD yang dipimpinnya dan partai sayap kanan lain, termasuk dari tokoh anti-Islam, Geert Wilders. Sambil menunggu terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu, Rutte akan tetap memimpin pemerintahan sementara (caretaker). Mengutip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belanda, kantor berita ANP melaporkan, pemilu berikutnya baru akan digelar setelah pertengahan November nanti. Pemerintahan sementara saat ini tidak bisa memutuskan kebijakan-kebijakan baru. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023