Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan jajaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, perihal pengambilan keputusan penyertaan modal negara, relatif berjalan mulus.Budhy Setiawan, anggota Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Jawa Barat memperoleh tugas untuk membacakan pandangan mini fraksi terkait dengan penyertaan modal negara (PMN) tambahan tahun anggaran 2023 kepada empat perusahaan pelat merah.Alokasi PMN itu diambil dari biaya cadangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Korporasi pelat merah yang mendapat suntikan PMN yakni PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) senilai Rp3 triliun.Lalu, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) dengan nilai penyertaan negara Rp1,19 triliun, selanjutnya PT Reasuransi Indonesia Utama dengan PMN senilai Rp1 triliun, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia atau IDFood senilai Rp500 miliar.“Pemberian PMN idealnya menjadi profit center, bukan sebaliknya malah menjadi beban dan biaya,” kata anggota Fraksi Partai Golkar Budhy Setiawan dalam Rapat Kerja, Kamis (15/6).Lewat PMN yang diberikan, katanya kinerja perusahaan pelat merah mestinya terungkit dan kontribusi terhadap perekonomian lewat penyerapan tenaga kerja, pengembangan ekosistem di sekitar kawasan, dan pengembalian kepada negara lewat dividen, menjadi optimal.Partai yang dinakhodai oleh Airlangga Hartarto itu juga meminta supaya Kementerian BUMN melakukan pengawasan terkait dengan tata kelola PMN, termasuk dari aspek dampaknya terhadap kinerja korporasi ke depan.

Untuk tahun depan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan PMN tunai sebesar Rp57,96 triliun dan PMN nontunai Rp673 miliar. Besarnya dana PMN yang diminta BUMN ini menjadi pertanyaan sejumlah pihak soal efektivitasnya.Satu sisi, perusahaan pelat merah yang mendapat darah segar lewat PMN, kinerjanya tidak sepenuhnya positif. Beberapa korporasi yang memperoleh suntikan modal negara, malah bergelut dengan ekuitas negatif.Wahyu Sanjaya, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyatakan telah melakukan kunjungan spesifi k dan menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Sementara itu, data BAKN yang diterima dari laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, ketiga BUMN penerima PMN itu memiliki nilai utang cukup besar. Sementara itu anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK menilai permintaan PMN senilai Rp57,9 triliun kepada 10 BUMN untuk tahun depan cukup riskan karena beberapa faktor.