Akibat Beban Penugasan
Sejumlah BUMN yang diusulkan mendapat penyertaan modal negara (PMN) dinilai membutuhkan kucuran dana tunai untuk menjalankan penugasan pemerintah. Pasalnya, mereka memiliki keterbatasan sumber pendanaan karena kondisi keuangan dan kinerja perusahaan yang menurun. “Mereka tak punya pilihan selain PMN untuk menutup beban penugasan negara tersebut karena, dengan kondisi keuangan yang merah, sulit untuk mendapatkan pendanaan dari kreditor perbankan maupun investor,” ujar Kepala Center Food, Energy, and Sustainability Development Indef, Abra P.G. Talattov, kemarin, 13 Juni 2023. Kementerian BUMN mengusulkan PMN tunai senilai Rp 57,96 triliun dan nontunai Rp 673,36 miliar pada 2024.
Dana tersebut akan disalurkan untuk tambahan PMN bagi Indonesia Financial Group (IFG), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT PLN (Persero), PT Pelni (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), PT Rekayasa Industri (Persero), dan PT RNI (Persero). Menurut Abra, peran BUMN dalam pembangunan memang dibutuhkan, terlebih untuk proyek-proyek infrastruktur yang tidak komersial. Dia mengatakan, sepanjang proyek yang dibiayai tidak komersial dan sesuai dengan konteks fungsi penugasan, PMN untuk BUMN bisa saja diberikan. “Kadang walau sudah diberi PMN pun tak cukup, dibutuhkan strategi fundamental lebih lanjut yang dapat membantu keuangan mereka agar kembali positif,” kata dia. (Yetede)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023