Kerja Target, Pajak Menelisik Data Wajib Pajak

;

Kerja Target, Pajak Menelisik Data Wajib Pajak

Politik dan Birokrasi Benny 28 Oct 2019 Kontan

Tahun 2019 tinggal menyisakan dua bulan. Tapi, realisasi penerimaan pajak masih minim. Hingga September 2019, realisasi penerimaan pajak stagnan. Pertumbuhannya, tak jauh berbeda dari realisasi Januari-Agustus 2019. Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak hanya tumbuh 0,21% year on year (yoy) menjadi Rp 801,16 Triliun. Pertumbuhan ini merupakan yng terendah sepanjang tahun ini. Angka itu baru memenuhi 50,8% dari target Rp 1.577,5 Triliun.

Pemerintah akan mengintensifikasikan dua hal. Pertama mengketatkan pengawasan. Kedua penagihan. Caranya dengan optimalisasi data pihak ketiga yang di cocokan dengan kepatuhan pajak. Staff Ahli Penerimaan Negara Kemenkeu Robert Leonard Marbun mengatakan, pemerintah tengah membangun iklim compliance (kepatuhan) dalam pemeriksan.Meski begitu, pemerintah tidak akan menghalangi dengan memperketat restitusi pajak agar tidak mengganggu cash flow perusahaan, yang bisa berdampak ke ekonomi.

Direktur Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman optimis, peneriman pajak akan membaik di akhir tahun. Berdasarkan historis, penerimaan pajak melonjak di dua periode. Pertama, Maret – April saat penympaian SPT PPh orang pribadi maupun badan. Kedua Penerimaan PPn naik pada Desember. Catatan Kontan, tahun lalu realisasi sampai dengan Oktober Rp 1.016 Triliun atau 71,39% November 2018 Rp 1.136 (79,82%). Sampai dengn Desember Rp 1.315,9 Triliun atau 92,41% dari target.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyarankan jemput bola. Yakni memaksimalkan Surat Permintaan Penyelesaian atas Data/ Keterangan (SP2DK) dengan persuasi dan negoisasi. Pengamat Pajak Danny Darusslam Tax Center (DDTC) menyarankan agar pajak mengejar Compliance Risk Management (CRM) sesuai SE-24/PJ/2019. Utamanya bagi Wajib Pajak yang tak patuh, yakni dengan membuat priorits ekstensifikasi pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. Lalu, pemerintah bisa mengeksekusi kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoI) yang sudah berjalan September 2018