PANTANG MUNDUR PENGHILIRAN MINERBA
Ambisi pemerintah untuk terus mendorong percepatan penghiliran di sektor energi bersih—mineral dan batu bara—di Tanah Air kian kuat, meskipun dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang memang tidak mudah untuk dilalui. Terlebih, saat ini makin banyak negara yang berambisi sama dengan Indonesia, terutama Amerika Serikat (AS). Negara tersebut bahkan agresif menjaring investasi di sektor penghiliran dengan insentif menggiurkan seperti pemberian diskon pajak besar-besaran kepada para investor di sektor energi bersih. Apalagi setelah munculnya Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA), AS kian menjadi magnet kuat bagi para investor lokal dan global untuk berinvestasi di Negeri Paman Sam itu. UU tentang IRA di antaranya menjanjikan kemudahan kredit pajak US$370 miliar dan insentif lainnya untuk rantai pasok kendaraan listrik (electric vehicle/EV) hingga energi terbarukan. Tak heran bila kemudian satu per satu investor yang sudah berkomitmen investasi di beberapa proyek penghiliran seperti gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di Indonesia mulai bimbang. Mereka bahkan berancang-ancang untuk angkat kaki dari Indonesia, salah satunya adalah Air Products & Chemical Inc. (APCI).
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk pertama kalinya bertemu dengan Menteri Investasi Arab Saudi Khalid A. Al-Falih di Riyadh, Arab Saudi. Pada hari pertama rangkaian kunjungan kerja tersebut, Kamis (11/5) waktu setempat, Bahlil menawarkan peluang investasi kedua negara, khususnya dalam hal energi baru dan terbarukan (EBT) serta pembangunan rumah sakit. “Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Indonesia sangat terbuka untuk investasi, khususnya dalam hilirisasi industri dan ekonomi hijau yang menggunakan energi dan industri hijau. Kami memulai dengan hilirisasi sumber daya mineral. Ini adalah peluang besar, dan saya ingin ada investasi bersama antara Arab Saudi dengan Indonesia,” kata Bahlil. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan seluruh investasi untuk penghiliran harus mempunyai standardisasi yang clean energy, yang bisa diinvestasikan bagi investor AS. Dengan kata lain, setiap perusahaan investasi tambang harus mempunya ESG report. “Kalau tidak sesuai, kebijakan pemerintah di bursa tidak bersih lingkungan, bisa dicap tak peduli lingkungan,” tuturnya. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan Indonesia melalui BKPM sewajarnya tidak hanya bergantung pada satu destinasi untuk menjaring investor, sehingga diharapkan investor asing dapat terdiversifikasi.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023