Pajak Digital RI Tak Perlu Menunggu Ketentuan OECD
Mantan
Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan pajak dari sektor ekonomi
digital, khususnya bisnis over the top (OTT) selama ini sudah diatur di Pasal 2 UU PPh. Lewat pasal
itu, otoritas pajak berhasil menagih PPh Facebook lebih dari Rp 1 triliun
tahun 2018 dan pajak Google tahun 2017. Sebab itu, Ken menilai bahwa
Indonesia tak perlu menunggu rekomendasi OECD untuk mengejar pajak digital.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023