Nelayan Tradisional Tagih Keberpihakan Pemerintah
Nelayan tradisional di Provinsi Kepri menagih keberpihakan pemerintah karena kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang digulirkan KKP justru merugikan mereka. Tanpa armada pengawasan yang memadai, kebijakan itu dinilai berpotensi memicu penangkapan ikan berlebih. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan Syukur Harianto, Jumat (2/9) mengatakan, nelayan ragu pelaku industri perikanan skala besar bakal tertib menangkap ikan sesuai kuota dan zona yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dikhawatirkan membuat nelayan tradisional terpuruk.
Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota membuka kesempatan bagi investor domestik dan asing memanfaatkan sumber daya ikan di zona-zona industri melalui perizinan khusus berjangka 15 tahun. Kebijakan itu ditargetkan menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 12 triliun pada tahun 2024. Zona industri perikanan yang akan menerapkan kebijakan ini meliputi empat zona di tujuh wilayah pengelolaan perikanan negara RI (WPP NRI), salah satunya WPP NRI 711 (Laut Natuna dan Laut China Selatan). Sebelum diterapkan secara menyeluruh, kebijakan itu akan diuji coba di WPP NRI 718 (Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur).
Di Kepri, konflik antara nelayan tradisional dan awak kapal pukat makin marak terjadi. Syukur mengatakan, nelayan di Bintan baru saja mengadu ke DPRD Bintan mengenai kapal-kapal pukat yang beroperasi di zona perairan kurang dari 12 mil. Nelayan tradisional marah karena kapal pukat meangkap ikan berlebihan dan merusak terumbu karang. Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepulauan Anambas Dedi Syahputra menambahkan, pemerintah seharusnya mendahulukan kebijakan memberdayakan nelayan tradisional daripada menggelar karpet merah bagi korporasi dalam negeri dan asing. (Yoga)
Tags :
#perikananPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023