Antara Konservasi dan Ekonomi
Sayup-sayup alunan musik indie dan hangat kopi juria di Warung Kojo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, menemani keluh kesah sejumlah pegiat wisata lokal. Keluh kesah yang paling banyak dibagi di antara mereka adalah seputar keputusan pemerintah menaikkan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK) dari Rp 200.000 menjadi Rp 3,75 juta. Kebijakan tersebut juga membatasi jumlah wisatawan yang berkunjung ke TNK di Pulau Komodo dan Padar hanya 200.000 orang per tahun. Kebijakan itu mulai berlaku mulai 1 Agustus 2022. ”Baru saja kita mau bergerak lagi setelah pandemi, sudah ada kebijakan seperti ini,” kata Fuad (31), pemilik warung yang baru saja merintis usaha agen wisata, Bajo Crew Tour, pada awal tahun 2020.
Keputusan pemerintah menaikkan harga tiket masuk ke TNK 19 kali lipat mengancam keberlangsungan usahanya. Pasalnya, selama ini paket trip yang ia sediakan lebih banyak digandrungi turis domestik dan turis asing backpacker. Khususnya, paket sharing trip di mana satu kapal bisa diisi tamu dari berbagai grup yang berbeda. ”Harga belum resmi naik, tapi sejak diumumkan, mulai banyak yang membatalkan pesanan tiket di mana-mana,” katanya. Fuad terpaksa menutup sementara usaha agen tur wisata yang baru ia rintis itu. Apalagi, sejak pemerintah mengumumkan kebijakan harga tiket masuk itu, pemesanan paket tur wisata pun otomatis jadi sepi
Pada Senin (18/7) pegiat wisata lokal yang tergabung dalam Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat sudah menjalankan aksi unjuk rasa di sejumlah kantor pemerintah di Labuan Bajo. Pegiat wisata dari berbagai asosiasi dan sektor usaha itu juga menyurati Presiden Jokowi agar membatalkan kenaikan harga tiket masuk TNK. Kini, aksi unjuk rasa untuk sementara dihentikan. Mereka menunggu respons dan itikad baik pemerintah untuk mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut.
Awal tahun ini, polemik serupa juga pernah muncul dalam bentuk wacana kenaikan harga tiket masuk area stupa Candi Borobudur, Jateng, sebesar Rp 750.000. Kebijakan itu akhirnya ditunda setelah menuai protes luas dari publik. Peneliti Indonesia Sustainable Tourism Council Akhmad Saufi menilai pembangunan pariwisata berkelanjutan pada prinsipnya harus memenuhi tiga hal, yaitu bermanfaat secara ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup. Berpatokan pada tiga hal tersebut, seyogianya pembangunan wisata berkelanjutan dan berbasis konservasi tidak boleh meminggirkan ekonomi rakyat setempat, yang tentunya banyak bergantung pada destinasi wisata bersangkutan. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023