Ekspedisi Tanah Papua yang dilakukan oleh Kompas dan telah dipublikasikan dalam lebih dari 80 artikel pemberitaan sejak awal tahun ini memberikan gambaran yang cukup lengkap kepada pembaca tentang apa yang terjadi di Papua. Bukan semata dari sisi keindahan pemandangan alam, melainkan juga masalah yang dihadapi masyarakat Papua, mulai dari soal deforestasi, kondisi dan problem lingkungan hidup yang lain, pertambangan, pendidikan, layanan kesehatan, konservasi, hingga budaya masyarakat di sejumlah wilayah Papua. Keluhan masyarakat banyak terekam, mulai dari masalah hilangnya wilayah perburuan karena ada perusahaan yang beroperasi tak jauh dari wilayah masyarakat adat, konflik lahan, masyarakat tak mendapatkan ikan karena sungai tercemar tailing, hingga harus pergi ke laut untuk mencari ikan. Masyarakat yang biasa berburu pun kehilangan hewan buruannya. Konflik masyarakat adat versus perusahaan banyak terekam dari tulisan serial ini. Pola makan masyarakat Papua pun banyak yang berubah. Dari pemakan sagu dan ubi, sekarang sebagian besar menjadi pemakan nasi dan mi instan. Ini juga gambaran bagaimana kebijakan ”ketahanan pangan” bias dengan pengiriman beras ketimbang memberdayakan pangan lokal yang dekat dengan masyarakat. Pem-beras-an ini membuat sejumlah anggota masyarakat berusaha untuk membuat sawah di daerah tempat tinggalnya, tetapi tanah di Papua berbeda dengan tanah di Jawa sehingga jarang sukses. Keberadaan jalan yang membelah hutan di Papua (Trans-Papua) dilihat sebagai suatu yang dilematis. Di satu sisi memudahkan mobilisasi masyarakat ke kota-kota lain, tetapi di sisi lain tingkat kerusakan hutan pun menjadi-jadi karena jalan Trans-Papua memfasilitasi hal ini. Akibatnya, beberapa kota dilanda banjir karena hutan yang biasanya menahan dan menyerap air kinitak lagi ada. Bencana air yang tak pernah ada sekarang mulai jadi suatu kebiasaan. Tempat wisata, seperti Teluk Youtefa di Jayapura, penuh dengan sampah plastik. Meski begitu, laporan ini juga memperkenalkan banyak tempat wisata baru yang cukup menjanjikan.

Masalah Papua memang sangat kompleks, banyak yang tertinggal dari wilayah ini dan ada kesan penyelesaian masalah ini dilakukan setengah hati. Kebijakan otonomi khusus dianggap obat mujarab dengan menggelontorkan uang ke Papua. Problem keamanan juga menambah rumit masalah di Papua. Tanpa perencanaan yang baik, hasil akhirnya pun melenceng ke mana-mana. Korupsi sudah pasti, tetapi tak ada yang beraksi. Belum lagi dengan momen di mana saat ini ada rencana untuk pemekaran wilayah lagi di Papua, yang lagi-lagi dianggap obat mujarab penyelesaian masalah. Dalam forum Ombudsman Kompas, kompleksitas Papua ini terdiskusikan. Tersadari, jika kerap kali melihat Papua, berikut segenap persoalannya, cara pandang sentralitas dominan. Padahal, Papua punya pergulatan yang tak mungkin tersamakan. Itulah mengapa, berbagai bingkai perspektif antropologi dalam memahami pola kekerabatan, kepemimpinan, ingatan penderitaan (memoria passionis, JB Metz) hingga post-colony (Achilles Mbembe) relevan dalam pemaknaan Papua. Tugas Kompas (dan juga media lainnya) di sini adalah untuk terus melihat kondisi di Papua sembari berharap bahwa liputan ini memberi dampak pada perhatian yang lebih besar pada pendekatan nonkeamanan. Saat rencana pemekaran di Papua akan dibicarakan para pembuat kebijakan, harus dipastikan masyarakat di Papua juga terwakili suaranya. Tanpa dialog dengan masyarakat Papua, kita khawatir masa depan Papua akan begini-begini saja atau mungkin malah semakin buruk. (Yoga)