Efek Kompleks Larangan Ekspor
Harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade Jumat (22/4) lebih dari 84 sen per pon dan menggapai rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir, tak lama setelah Presiden Jokowi mengumumkan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditetapkan kemudian. Keputusan tak terduga Indonesia meningkatkan kekhawatiran tentang pasokan minyak nabati global yang terbatas.Langkah Indonesia juga dianggap bakal mendorong inflasi pangan yang sudah melonjak di banyak negara beberapa bulan terakhir. Apalagi larangan terjadi di tengah keterbatasan pasokan minyak bunga matahari, minyak kedelai, dan minyak lobak (rapeseed). Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat, harga pangan dunia melonjak 13 % pada Maret 2022 dan mencapai rekor tertinggi baru di tengah gejolak pasar komoditas biji-bijian pokok dan minyak nabati akibat perang Rusia-Ukraina.
Namun, tak hanya ke pasar global, pelarangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng akan tertransmisi ke pasar dalam negeri. Pihak yang akan paling terdampak oleh kebijakan itu di dalam negeri adalah petani kelapa sawit rakyat karena segenap keterbatasannya. Tahun lalu mereka menyumbang 33,8 % dari 49,7 juta ton produksi minyak sawit nasional. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melaporkan, harga jual tandan buah segar (TBS) turun dari Rp 3.520 per kg menjadi Rp 2.550 per kg sebelum dan setelah kebijakan DMO diterapkan dengan harga patokan harga CPO Rp 9.300 per kg. Ketentuan tentang harga patokan DMO jadi alasan produsen menekan harga TBS di petani. Situasinya bisa semakin menekan petani ketika Indonesia menghentikan ekspor CPO. Sebab, industri pengolah diyakini tidak akan menyerap hasil panen petani ketika saluran ke hilir tersumbat. Apalagi, selama ini pasar ekspor menyerap 60-64 % produksi minyak sawit Indonesia, sementara kebutuhan pangan, biodiesel, dan oleokimia dalam negeri hanya 8 juta-9 juta ton per tahun.
Penghentian ekspor CPO juga menutup celah pemasukan devisa negara. Selain itu, penghentian ekspor CPO bakal menyumbat aliran dana pungutan ekspor. Padahal, selama ini dana itu menopang program biodiesel yang diharapkan pemerintah dapat menekan ketergantungan BBM impor sekaligus mendorong transisi ke energi yang lebih bersih. Dana pungutan ekspor juga diharapkan dapat menyokong peremajaan kelapa sawit petani rakyat kendati selama ini porsinya masih sangat kecil. Di tengah masih tingginya harga CPO di pasar global, penghentian ekspor juga berpotensi membuka celah penyelundupan. Disparitas harga akan selalu mengundang pelaku di seluruh lini untuk mencari celah keuntungan. (Yoga)
Tags :
#EksporPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023