Ekonomi dunia dihadapkan pada masalah rumit, di satu sisi ada harapan berlanjutnya pemulihan ekonomi karena krisis akibat pandemi Covid-19 mereda. Di sisi lain, ada bahaya  kenaikan harga (inflasi) makanan dan energi yang semakin signifikan dan berdampak negatif kepada negara-negara miskin serta masyarakat tertinggal di negara berkembang. Perang Rusia-Ukraina membuat situasi semakin kompleks. Rusia dan Ukraina sebagai penghasil komoditas tambang dan pertanian tidak bisa mengirim produknya yang sangat dibutuhkan oleh negara Eropa. Akibatnya, harga komoditas tambang dan pertanian naik semakin tinggi. Untuk Indonesia, kenaikan harga komoditas ini menguntungkan ekspor. Pada 2022, walaupun ada akselerasi impor diperkirakan Indonesia bisa mencatat surplus ekspor-impor barang dan jasa 1 % dari PDB. Ini berdampak positif terhadap stabilitas kurs rupiah. Pemulihan ekonomi China terhambat karena kebijakan zero covid policy. China masih melakukan isolasi di beberapa kota besar. Melambatnya ekonomi China berpengaruh terhadap ekspor negara berkembang ke negara itu. Karena lockdown di beberapa kota, pertumbuhan ekonomi China turun dari 4,8 % di triwulan I-2022 ke 3 % di triwulan II-2022. Namun, diharapkan pada semester II-2022 ekonomi China kembali mengalami akselerasi.

Pemerintah dan bank sentral di sejumlah negara tentu ingin ekonominya segera pulih. Akan tetapi, nilai uang juga harus dijaga agar tidak tergerus oleh inflasi. Demi mengendalikan inflasi dan menyerap ekses likuiditas, beberapa bank sentral dunia mulai menaikkan suku bunga secara perlahan dan menaikkan giro wajib minimum. Uniknya, China justru melonggarkan kebijakan moneter dengan menurunkan giro wajib minimum karena ekonominya melemah. Dengan kenaikan suku bunga di sejumlah negara, terjadi kenaikan cost of capital (biaya modal). Investor saham mulai lebih selektif. Redanya krisis Covid-19 membuat terjadinya pemulihan ekonomi global. Pemulihan ekonomi, berarti bank diharapkan engakselerasi pemberian kredit. Di Indonesia, pertumbuhan kredit mencapai 7-9 % tahun ini. Tetapi, karena inflasi di AS meningkat signifikan, dikhawatirkan kenaikan suku bunga bank sentral AS juga dipercepat. Inflasi di AS sudah menembus 8 %, padahal dalam situasi normal inflasi AS di bawah 2 persen.

Berbeda dengan AS dan banyak negara yang inflasinya naik tinggi akibat kenaikan harga energi dan makanan, di Indonesia inflasi masih relative terkendali, disebabkan harga BBM dan listrik yang tidak naik karena adanya subsidi BBM dan listrik. Akan tetapi, beban subsidi APBN semakin tinggi. Untuk mengendalikan defisit APBN yang harus turun ke bawah 3 %  PDB tahun depan, pengeluaran nonprioritas mesti dikendalikan. Menkeu Sri Mulyani, menyatakan, pemerintah merancang deficit APBN tahun 2023 di kisaran 2,81 % - 2,95 % PDB. Membengkaknya defisit APBN 2020-2021 disengaja untuk menolong masyarakat dan usaha kecil selama krisis akibat pandemi melalui program pemulihan ekonomi nasional. Sejalan berakhirnya krisis Covid-19, pemerintah berhasil secara bertahap menurunkan defisit APBN dari 6,1 % PDB di tahun 2020 menuju ke bawah 3 % di tahun 2023. (Yoga)