Penerimaan pajak merupakan komponen penting bagi APBN. Oleh karena itu, sudah selayaknya pajak menjadi perhatian serius, termasuk digitalisasinya. Digitalisasi pajak di Indonesia diawali dengan diperkenalkannya sistem e-Filing dan e-Billing. Wajib pajak dapat mengajukan laporan pajak secara elektronik melalui platform resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mekanisme ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan manusia. Sistem ini sekaligus memastikan akurasi data serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk pengiriman manual. Salah satu langkah progresif dalam digitalisasi pajak adalah rencana DJP membangun sistem perpajakan baru, Core Tax Administration System (CTAS), yang dijanjikan rilis pada Mei 2024.

Melalui sistem ini, diharapkan wajib pajak tidak lagi harus mengisi formulir secara manual seperti saat ini, mengingat hampir semua informasi sudah terisi secara otomatis di sistem. Dari sisi teknis, DJP mungkin akan mengambil data OJK daripada melakukan interkoneksi langsung dengan perbankan dan berbagai lembaga keuangan yang ada. Dalam hal ini, perlu diperhatikan paying hokum bagi DJP untuk mendapatkan data tersebut agar tidak melanggar prinsip kerahasiaan bank. DJP juga dapat dan perlu membangun layanan di portal pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menghubungkan rekening pajaknya dengan bank dan lembaga keuangan lain secara sukarela. Untuk memulainya, DJP perlu bekerja sama dengan beberapa bank besar dan membuat application programming interface (API) yang diperlukan.

Dengan cara ini, izin dari wajib pajak selaku subyek data pribadi pun dapat diperoleh secara eksplisit dalam proses pendaftaran rekening bank mereka. Layanan ini bisa diperluas ke lembaga keuangan lainnya, misalnya perusahaan pembiayaan (multifinance), sekuritas, asuransi, atau bahkan teknologi finansial (tekfin) untuk mendapatkan data pinjaman, investasi, dan asuransi. Bukti potong deposito dan simpanan, saldo rekening perbankan, jumlah pinjaman dan penggunaan kartu kredit, serta data aset keuangan lainnya dapat disajikan secara otomatis sehingga wajib pajak hanya perlu mengonfirmasi atau memberikan penjelasan. (Yoga) 

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari 2024 sebesar Rp 22,9 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 7,1% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp 321 triliun. Sama dengan pajak, setoran kepabeanan dan cukai tersebut juga menyusut 4,97% year on year (yoy). Pemicunya terutama karena penurunan bea masuk dan cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, setoran bea masuk pada Januari 2024 hanya Rp 3,9 triliun, turun 4,64% yoy. "Penerimaan (bea masuk) sampai Januari berhubungan dengan impor kita yang sedikit mengalami pelemahan namun juga tarif efektif kita juga sebetulnya menurun," kata dia, belum lama ini. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi penerimaan bea keluar hanya tercatat Rp 1,2 triliun, naik tipis 3,44% yoy, karena faktor harga komoditas dan kebijakan pemerintah. Adapun penerimaan bea keluar tembaga sebesar Rp 1 triliun karena adanya relaksasi ekspor komoditas tembaga dan bea keluar produk sawit Rp 117,8 miliar yang dipengaruhi penurunan harga.

Program makan siang gratis milik pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka akan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan dari APBN tahun depan. “KEM-PPKF sedang dibahas nanti Senin [26/2/2024] akan ada sidang kabinet jadi tunggu saja Senin. Masuk [program makan siang gratis dalam APBN 2025],” ujarnya, Jumat (22/2). Adapun proyeksi kebutuhan anggaran program tersebut mencapai Rp400 triliun. Meski demikian, Airlangga tidak menyebutkan berapa besaran anggaran yang akan tercantum dalam APBN pertama setelah Jokowi lengser.Program makan siang dan susu gratis ini akan dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan menjawab pertanyaan seputar APBN 2025 termasuk program capres yang berpotensi masuk. Dalam dokumen Visi, Misi, dan Program milik Prabowo-Gibran, tercatat terdapat 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam 5 tahun ke depan. Makan siang gratis menjadi program paling pertama yang akan dieksekusi oleh Prabowo setelah resmi dilantik sebagai Presiden RI. Prabowo-Gibran akan memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Makan siang harian ini akan diberikan kepada siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Mobil listrik berbasis baterai (batttery electric vehicle/BEV) menjadi bintang di ajang Indonesia  International Motor Show (IIMS) 2024. Hampir semua pemain BEV meraup surat pemesanan kendaraan (SPK) signifikan selama pameran  yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 15-25 Februari 2024. Hal ini menadakan BEV mulai diterima pasar. Ini dicatat berkat upaya keras  pemerintah mengguyur BEV dengan segudang insentif, mulai dari hulu hingga ke hilir, yang membuat harga turun drastis.  Terbaru, pemerintah memperpanjang insentif pajak  pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) BEV rakitan lokal sebesar 10%. Dengan demikian konsumen, konsumen BEV lokal hanya membayar PPN 1%. Selain insentif ini, pemerintah memberikan tarif bea masuk (BM) 0% dan pajak penjualan barang mewah  ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) 0% bagi BEV impor  dalam bentuk utuh (CBU) dengan syarat  ada garansi mobil itu bakal diproduksi di Indonesia. (Yetede)

Pemerintah akan memasukkan program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dalam penyusunan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. melalui program ini, pemerintah ingin mennurunkan jumlah penduduk stunting dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Stunting (tengses) merupakan masalah konkrit dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan masaal oleh pemerintah untuk memastikan  tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik. Saat ini pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait sedang melakukan penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Dengan adanya KEM PPKF  2025 akan menjadikan langkah awal perancangan APBN 2025. (Yetede)

Guna meningkatkan daya tarik dan minat masyarakat untuk beralih kendaraan berlistrik pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan terkait pemberian insentif. Adapun kendaraan  listrik mempunyai  potensi besar di Indonesia meski saat ini tren pertumbuhannya belum mengalami peningkatan signifikan. Insentif tersebut berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai beroda empat tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai bus tertentu untuk tahun anggaran 2024. ketentuan tersebut diatur melalui  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 yang mulai berlaku tanggal 15 Februari 2024. "Pemberian insentif PPN DTP ini diberikan dalam rangka transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya ekosistem kendaraan listrik dan peralihan dari energi fosil ke energi listrik," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Dwi Astuti dalam keterangan resminya. (Yetede)

Hingga menjelang akhir masa pemerintahan Presiden joko Widodo, penyelesaian konflik di lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) belum mencapai target. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan, dari 851 lokasi yang ditetapkan, penyelesaian konflik dan redistribusi baru terealisasi di 21 desa. "Pada 2020, Presiden memberi janji target penyelesaian 50% LPRA, tap masih belum tercapai," kata Dewi saat dihubungi. Ia menilai belum ada kelanjutan komitmen penyelesaian dari pemerintah, padahal data LPRA sudah dipegang oleh kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional. (Yetede)

Di ujung masa jabatannya, pemerintahan Jokowi mulai menyusun kerangka awal RAPBN 2025 yang kelak akan dijalankan oleh rezim berikutnya. Kondisi ekonomi global dan domestik yang masih penuh ketidak pastian berpotensi mempersempit ruang kas negara tahun depan. Tahap awal penyusunan RAPBN 2025 itu sudah dibahas Kemenkeu sejak Senin (12/2) atau dua hari sebelum pemungutan suara Pemilu 2024. Langkahnya dimulai dengan merancang dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang nantinya menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2025. KEM-PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi kajian komprehensif mengenai gambaran kondisi ekonomi dan fiskal selama satu tahun ke depan, lengkap dengan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang perlu diambil.

Penyusunan arah kebijakan fiskal akan mempertimbangkan proyeksi kondisi perekonomian dalam negeri dan global. Sejumlah poin asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun anggaran 2025 sudah pernah dituangkan dalam dokumen KEM-PPKF tahun 2024 (pemutakhiran). Pada dokumen itu terlihat arah ekonomi untuk tahun 2025 akan berlangsung moderat di tengah dinamika perekonomian global dan domestik yang masih melambat dan tidak pasti. Dari sisi arah postur makro fiskal, pemerintah memasang target defisit APBN 2025 sebesar 2,13-2,45 % dari PDB. Pemerintah juga memangkas target pembiayaan/utang dan ingin menekan rasio utang terhadap PDB hingga 37,83 %, lebih rendah dari target rasio utang 2023 (39,59 %) dan 2024 (38,07-38,97%). Ruang untuk kebijakan belanja yang ekspansif otomatis lebih sempit.

Hal itu terlihat dari target belanja yang tidak sebesar tahun 2024. Dokumen KEM-PPKF mencatat, belanja negara pada tahun 2025 hanya diincar di kisaran 14,21-15,22 % PDB. Batas bawahnya masih lebih rendah dari target belanja negara di APBN 2024 (14,50 %) dan APBN 2023 (14,55 %). Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengakui, ruang fiskal negara ke depan agak sempit, maka Prabowo-Gibran akan mencari sumber-sumber penerimaan negara yang baru. Seperti diketahui, saat ini pasangan calon nomor urut 2 itu masih memimpin di berbagai versi hitung cepat pemilu. Tak hanya itu, program-program andalan Prabowo-Gibran yang disebut 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan 17 Program Prioritas juga akan dijalankan bertahap agar tidak membebani APBN. (Yoga) 

Kreadibilitas APBN tetap terjaga pada 2024, terlihat pada surplus sebesar Rp 31,3 triliun atau 0,14% dari produk domestik bruto (PDB) pada Januari lalu, melanjutkan tren positif tahun-tahun sebelumnya. Keseimbangan premier juga mencetak surplus Rp61,4 triliun. Sementara itu, pembiayaan anggaran berada di jalur tepat. Bulan lalu,  realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 107,6 triliun. "Kalau dilihat, walaupun baru bulan pertama, kinerja APBN 2024 menunjukkan cukup baik. Indikatornya, postur penerimaan negara masih terjaga," ucap Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Dia menjelaskan, penerimaan negara per Januari 2024 mencapai Rp 215,5 triliun atau 7,7% dari target APBN 2024, sedangkan belanja negara mencapai Rp 184 ,2 atau 5,5% dari pagu. (Yetede)

Realisasi belanja negara di awal tahun 2024 lebih moncer. Sayangnya, belanja pemerintah pusat lebih banyak tersalur untuk belanja rutin, bukan untuk belanja yang mendorong perekonomian dalam negeri. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja negara per 31 Januari 2024 sebesar Rp 184,2 trilun. Angka ini tumbuh 30,27% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Di periode sama tahun lalu, realisasi belanja negara Rp 141,4 triliun. Kemkeu juga mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat, khususnya belanja kementerian dan lembaga (K/L) di bulan pertama tahun ini sebesar Rp 44,8 triliun, tumbuh 56,1% yoy. Sementara belanja barang terealisasi Rp 12,9 triliun, tumbuh 27,72% yoy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, kenaikan belanja barang terutama dipengaruhi pembayaran bantuan operasional sekolah (BOS) dan kegiatan persiapan pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Adapun pemanfaatan belanja barang di antaranya Kementerian Agama Rp 4,6 triliun untuk pembayaran BOS dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. "KPU (Komisi Pemilihan Umum) Rp 1,7 triliun untuk pembentukan Badan Adhoc, pengawasan masa kampanye dan penetapan peserta pemilu," kata Menkeu, Kamis (22/2).

Ada pula yang digunakan Polri Rp 1,3 triliun untuk operasi keamanan, pengadaan/dukungan logistik dan kepolisian perairan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 1 triliun untuk pengawasan pelaksanaan pemilu pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Lalu, anggaran untuk Kementerian Pertahanan Rp 500 miliar. Sedang realisasi belanja produktif berupa belanja modal masih sangat rendah, yakni Rp 4,1 triliun, tumbuh sebesar 57,69% yoy. Lonjakan itu sejalan dengan meningkatnya belanja sarana dan prasarana (sarpras) bidang pertahanan dan keamanan (hankam) Polri dan sarpras kesehatan Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah dan dana desa pada periode itu mencapai Rp 87,8 triliun, melonjak drastis sebesar 50,86% yoy. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance Eko Listiyanto menilai, realisasi belanja modal di awal tahun yang rendah sejalan dengan siklus proyek. Terutama, untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan lainnya. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Menilet juga menilai demikian. Berbeda dengan belanja konsumtif yang lebih cepat di awal tahun karena pemerintah telah memiliki pagu hingga target penerima.