Pemerintah akan memasukkan program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dalam penyusunan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. melalui program ini, pemerintah ingin mennurunkan jumlah penduduk stunting dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Stunting (tengses) merupakan masalah konkrit dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan masaal oleh pemerintah untuk memastikan  tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik. Saat ini pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait sedang melakukan penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Dengan adanya KEM PPKF  2025 akan menjadikan langkah awal perancangan APBN 2025. (Yetede)

Guna meningkatkan daya tarik dan minat masyarakat untuk beralih kendaraan berlistrik pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan terkait pemberian insentif. Adapun kendaraan  listrik mempunyai  potensi besar di Indonesia meski saat ini tren pertumbuhannya belum mengalami peningkatan signifikan. Insentif tersebut berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai beroda empat tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai bus tertentu untuk tahun anggaran 2024. ketentuan tersebut diatur melalui  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 yang mulai berlaku tanggal 15 Februari 2024. "Pemberian insentif PPN DTP ini diberikan dalam rangka transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya ekosistem kendaraan listrik dan peralihan dari energi fosil ke energi listrik," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Dwi Astuti dalam keterangan resminya. (Yetede)

Hingga menjelang akhir masa pemerintahan Presiden joko Widodo, penyelesaian konflik di lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) belum mencapai target. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan, dari 851 lokasi yang ditetapkan, penyelesaian konflik dan redistribusi baru terealisasi di 21 desa. "Pada 2020, Presiden memberi janji target penyelesaian 50% LPRA, tap masih belum tercapai," kata Dewi saat dihubungi. Ia menilai belum ada kelanjutan komitmen penyelesaian dari pemerintah, padahal data LPRA sudah dipegang oleh kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional. (Yetede)

Di ujung masa jabatannya, pemerintahan Jokowi mulai menyusun kerangka awal RAPBN 2025 yang kelak akan dijalankan oleh rezim berikutnya. Kondisi ekonomi global dan domestik yang masih penuh ketidak pastian berpotensi mempersempit ruang kas negara tahun depan. Tahap awal penyusunan RAPBN 2025 itu sudah dibahas Kemenkeu sejak Senin (12/2) atau dua hari sebelum pemungutan suara Pemilu 2024. Langkahnya dimulai dengan merancang dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang nantinya menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2025. KEM-PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi kajian komprehensif mengenai gambaran kondisi ekonomi dan fiskal selama satu tahun ke depan, lengkap dengan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang perlu diambil.

Penyusunan arah kebijakan fiskal akan mempertimbangkan proyeksi kondisi perekonomian dalam negeri dan global. Sejumlah poin asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun anggaran 2025 sudah pernah dituangkan dalam dokumen KEM-PPKF tahun 2024 (pemutakhiran). Pada dokumen itu terlihat arah ekonomi untuk tahun 2025 akan berlangsung moderat di tengah dinamika perekonomian global dan domestik yang masih melambat dan tidak pasti. Dari sisi arah postur makro fiskal, pemerintah memasang target defisit APBN 2025 sebesar 2,13-2,45 % dari PDB. Pemerintah juga memangkas target pembiayaan/utang dan ingin menekan rasio utang terhadap PDB hingga 37,83 %, lebih rendah dari target rasio utang 2023 (39,59 %) dan 2024 (38,07-38,97%). Ruang untuk kebijakan belanja yang ekspansif otomatis lebih sempit.

Hal itu terlihat dari target belanja yang tidak sebesar tahun 2024. Dokumen KEM-PPKF mencatat, belanja negara pada tahun 2025 hanya diincar di kisaran 14,21-15,22 % PDB. Batas bawahnya masih lebih rendah dari target belanja negara di APBN 2024 (14,50 %) dan APBN 2023 (14,55 %). Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengakui, ruang fiskal negara ke depan agak sempit, maka Prabowo-Gibran akan mencari sumber-sumber penerimaan negara yang baru. Seperti diketahui, saat ini pasangan calon nomor urut 2 itu masih memimpin di berbagai versi hitung cepat pemilu. Tak hanya itu, program-program andalan Prabowo-Gibran yang disebut 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan 17 Program Prioritas juga akan dijalankan bertahap agar tidak membebani APBN. (Yoga) 

Kreadibilitas APBN tetap terjaga pada 2024, terlihat pada surplus sebesar Rp 31,3 triliun atau 0,14% dari produk domestik bruto (PDB) pada Januari lalu, melanjutkan tren positif tahun-tahun sebelumnya. Keseimbangan premier juga mencetak surplus Rp61,4 triliun. Sementara itu, pembiayaan anggaran berada di jalur tepat. Bulan lalu,  realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 107,6 triliun. "Kalau dilihat, walaupun baru bulan pertama, kinerja APBN 2024 menunjukkan cukup baik. Indikatornya, postur penerimaan negara masih terjaga," ucap Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Dia menjelaskan, penerimaan negara per Januari 2024 mencapai Rp 215,5 triliun atau 7,7% dari target APBN 2024, sedangkan belanja negara mencapai Rp 184 ,2 atau 5,5% dari pagu. (Yetede)

Realisasi belanja negara di awal tahun 2024 lebih moncer. Sayangnya, belanja pemerintah pusat lebih banyak tersalur untuk belanja rutin, bukan untuk belanja yang mendorong perekonomian dalam negeri. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja negara per 31 Januari 2024 sebesar Rp 184,2 trilun. Angka ini tumbuh 30,27% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Di periode sama tahun lalu, realisasi belanja negara Rp 141,4 triliun. Kemkeu juga mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat, khususnya belanja kementerian dan lembaga (K/L) di bulan pertama tahun ini sebesar Rp 44,8 triliun, tumbuh 56,1% yoy. Sementara belanja barang terealisasi Rp 12,9 triliun, tumbuh 27,72% yoy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, kenaikan belanja barang terutama dipengaruhi pembayaran bantuan operasional sekolah (BOS) dan kegiatan persiapan pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Adapun pemanfaatan belanja barang di antaranya Kementerian Agama Rp 4,6 triliun untuk pembayaran BOS dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. "KPU (Komisi Pemilihan Umum) Rp 1,7 triliun untuk pembentukan Badan Adhoc, pengawasan masa kampanye dan penetapan peserta pemilu," kata Menkeu, Kamis (22/2).

Ada pula yang digunakan Polri Rp 1,3 triliun untuk operasi keamanan, pengadaan/dukungan logistik dan kepolisian perairan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 1 triliun untuk pengawasan pelaksanaan pemilu pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Lalu, anggaran untuk Kementerian Pertahanan Rp 500 miliar. Sedang realisasi belanja produktif berupa belanja modal masih sangat rendah, yakni Rp 4,1 triliun, tumbuh sebesar 57,69% yoy. Lonjakan itu sejalan dengan meningkatnya belanja sarana dan prasarana (sarpras) bidang pertahanan dan keamanan (hankam) Polri dan sarpras kesehatan Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah dan dana desa pada periode itu mencapai Rp 87,8 triliun, melonjak drastis sebesar 50,86% yoy. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance Eko Listiyanto menilai, realisasi belanja modal di awal tahun yang rendah sejalan dengan siklus proyek. Terutama, untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan lainnya. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Menilet juga menilai demikian. Berbeda dengan belanja konsumtif yang lebih cepat di awal tahun karena pemerintah telah memiliki pagu hingga target penerima.

Kinerja penerimaan pajak di awal tahun melorot setelah melampaui target dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak pada Januari 2024 sebesar Rp 149,25 triliun. Angka ini setara 7,50% target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 1.989 triliun. Sayangnya, realisasi penerimaan pajak tersebut terkontraksi 8% year-on-year (yoy). Padahal di Januari 2023, realisasi penerimaan pajak masih mampu tumbuh 6,4% yoy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, penerimaan pajak masih cukup positif. "Meskipun kita tahu bahwa tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan penerimaan pajak kita sangat tinggi, jadi kita bicara tentang baseline yang tinggi," ujar dia, Kamis (22/2). Sri Mulyani memerinci, realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas tercatat Rp 83,69 triliun atau 7,87% dari target. Ini menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak Januari 2024. Disusul, realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) per 31 Januari 2024 yang tercatat sebesar Rp 57,76 triliun atau 7,12% dari target. Jenis pajak dengan kontribusi terbesar kedua adalah PPh Pasal 21. Dengan sumbangsih 18,9% dari penerimaan pajak, jenis pajak ini berhasil terkumpul Rp 28,3 triliun. Sri Mulyani bilang, penerimaan PPh 21 sejalan dengan perbaikan utilisasi dan upah tenaga kerja. Pengamat Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat, kontraksi penerimaan pajak di awal tahun tak hanya perkara tingginya basis di Januari 2023, melainkan juga indikasi perlambatan konsumsi masyarakat.

Sudah lama Fajar Mulia (42) gerah melihat sampah bertumpuk di mana-mana. Ia tergerak menyedekahkan waktu untuk mengatasi persoalan sampah dan mengubahnya menjadi berkah. Berkeliling di perumahan Althia Park, Bintaro, Tangsel, Banten, pada Minggu (18/2) kita bisa menangkap kegairahan warga mengolah sampah rumah tangga. Sekitar 70 % dari 122 rumah tangga di kompleks itu telah memilah sendiri sampah dalam lima kategori: kardus/kertas, plastik, kemasan makanan, beling, dan logam. Sampah yang masih punya nilai ekonomi itu mereka setorkan ke tiga titik penampungan di kompleks tersebut. Setelah penuh, sampah diangkut ke depo bank sampah di sisi belakang kompleks.

Sebulan sekali sampah itu ditimbang dan dijual kepada pengepul. Sampah sisa makanan (organik) yang tidak bisa disetor ke bank sampah diolah jadi kompos dan eco-enzyme. Di kompleks itu, ada 11 titik komposer kolektif dan 60-an komposer individu milik warga. Kompos dipakai mereka untuk media tanam taman pribadi dan kebun milik bersama. Ekoenzim dipakai untuk activator pembuatan kompos, pupuk, dan sarana edukasi. Warga juga memanfaatkan ekoenzim untuk bahan pembuatan sabun, pembersih lantai, dan produk ramah lingkungan lainnya.

”Semuanya masih kecil-kecilan, baru skala rumah tangga. Tetapi, yang penting, kesadaran warga untuk mengolah sampah sudah muncul,” ujar Fajar Mulia, inisiator gerakan pengolahan sampah yang ditunjuk warga sebagai Ketua Bank Sampah Althia Bahagia. Sejak gerakan swakelola sampah dilakukan warga pada akhir 2018 hingga akhir 2023, sampah bernilai ekonomi yang berhasil dipilah dan dijual jumlahnya lebih dari 18 ton. Adapun sampah organik yang berhasil diubah menjadi kompos dan ekoenzim sekitar 50 % dari sampah warga. Sampah yang dibuang warga tinggal sampah yang benar-benar tak bisa diolah, seperti sampah B3. Menurut Fajar, hasil penjualan sampah setiap tahun Rp 6 juta-Rp 9 juta. Jika diakumulasikan pada 2018-2023, totalnya Rp 41 juta. Uang itu dimasukkan ke kas RT dan digunakan untuk membiayai kegiatan kompleks. (Yoga) 

Pemerintah kembali mengguyur subsidi fiskal untuk mendorong industri mobil listrik dan properti pada tahun ini. Namun di tengah pelemahan daya beli kelas menengah, subsidi fiskal ini dinilai hanya menahan risiko perlambatan ekonomi, alias tak bisa mengungkit pertumbuhan signifikan. Kementerian Keuangan baru saja merilis tiga aturan baru insentif pajak untuk industri kendaraan listrik, juga properti. Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian mobil listrik yang diproduksi lokal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/2024. Kedua, insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP atas impor mobil listrik completely built up (CBU) dan penyerahan mobil listrik completely knocked-down (CKD) yang diatur melalui  PMK Nomor 9/2024. Insentif PPnBM DTP atas impor  CBU dan CKD diberikan 100% dari jumlah PPnBM yang terutang. Ketiga, insentif PPN DTP untuk pembelian rumah Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar yang diatur melalui PMK Nomor 7/2024. Selama ini, sokongan industri otomotif terhadap produk domestik bruto (PDB) tak terlalu besar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, industri alat angkutan hanya berkontribusi 1,49% terhadap PDB.

Sementara perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya menyumbang 2,24% ke PDB. Adapun real estate berkontribusi 2,42% terhadap PDB dan sektor konstruksi menyumbang 9,29% ke PDB. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita melihat pemberian insentif PPN DTP untuk mobil listrik tak signifikan mengerek penjualan lantaran terbatasnya infrastruktur pendukung mobil listrik. Ia juga menilai, pemberian insentif untuk impor CBU tak tepat. "Karena sama dengan mensubsidi orang kaya," terang dia, Rabu (21/2). Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri juga berpendapat, insentif ini tidak bisa diharapkan menggerakkan ekonomi lantaran daya beli masyarakat yang masih lemah. Sementara kunci untuk mendorong perekonomian dalam negeri adalah memacu daya beli masyarakat. Direktur Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menilai, insentif mobil listrik yang diberikan oleh pemerintah belum akan kelihatan dampaknya dalam waktu singkat, atau setidaknya dalam waktu 10 tahun. Alhasil, belum akan berdampak signifikan terhadap perekomian. 

Bank sentral menunjukkan gelagat dilematik. Ruang pelonggaran suku bunga acuan yang menjanjikan rupanya tidak terlalu leluasa dilakukan karena adanya gejolak global dan risiko di dalam negeri. Dari global, bayangan gelap muncul dari The Federal Reserve (The Fed) yang menganulir sinyal percepatan penurunan suku bunga acuan dari level 5,25%—5,5% pada awal paruh kedua 2024 karena inflasi Amerika Serikat (AS) yang kembali tinggi. Belum lagi resesi di Jepang dan Inggris, yang akan mempengaruhi prospek perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia. Situasinya pun masih diperparah dengan belum adanya tanda-tanda merenggangnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur. Sejumlah faktor global yang berisiko melahirkan krisis energi dan pangan, pelemahan rupiah, serta penurunan inflasi barang impor. Apalagi menjelang Ramadhan, permintaan selalu meningkat dan secara historis mendorong inflasi, salah satu tolok ukur Bank Indonesia (BI) dalam mendorong arah bunga acuan. 

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Rabu (21/2), Gubernur BI Perry Warjiyo, tak memungkiri adanya dinamika baru dari eksternal yang turut mempengaruhi kebijakan domestik. Untuk saat ini, otoritas moneter mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00%, dan memberikan sinyal pelonggaran baru akan dilakukan pada semester II/2024. Perry menambahkan, yang ditayangkan di pasar keuangan dunia saat ini masih cenderung tinggi, akibat berlanjutnya eskalasi ketegangan geopolitik. Hal itu kemudian mempengaruhi rantai pasok global yang kemudian memicu peningkatan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi. Berbagai kondisi itulah yang pada akhirnya mendorong bank sentral untuk 'wait and see' soal acuan suku bunga, setidaknya hingga ancaman dari sisi inflasi, The Fed, serta stabilitas rupiah tetap terjaga. Dalam kaitan rupiah, bank sentral akan mengoptimalkan instrumen moneter yang telah tersedia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dampak dari suku bunga tinggi pun cukup menyakitkan ekonomi, terefleksi dari resesi yang terjadi di Inggris dan Jepang. "Ini tantangan untuk lingkungan global kita semuanya," katanya. Stagnasi suku bunga acuan di level 6% memang memberikan ruang bagi pemerintah dan BI untuk melakukan manuver guna menciptakan stabilitas harga dan ekspektasi inflasi. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan kalangan berusaha bahkan tidak lagi memiliki ekspektasi soal relaksasi suku bunga. Shinta menjelaskan, suku bunga di level 6% menjadi tidak ideal bagi pengusaha karena menjadi beban pembiayaan yang tinggi. Dampaknya, pertumbuhan kinerja usaha menjadi tidak kondusif. Fakultas Ekonomi dan Asosiasi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto, memandang keputusan BI merupakan langkah preemptive sekaligus antisipatif untuk mendukung stabilitas guna mengendalikan inflasi dan rupiah. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual, menambahkan sejatinya pemerintah dan BI telah mengeluarkan banyak stimulus untuk merangsang perekonomian.