Kekhawatiran Awal atas Kebijakan Tarif

JAKARTA — Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan kebijakan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia, kekhawatiran segera muncul di kalangan pelaku usaha. Tambahan bea masuk dinilai berpotensi menurunkan daya saing harga produk Indonesia di pasar Amerika Serikat sekaligus membuka peluang bagi importir untuk beralih ke negara pemasok lain.

 

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Amerika Serikat selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia, terutama untuk komoditas manufaktur seperti mesin dan peralatan elektronik, tekstil dan garmen, alas kaki, furnitur, serta berbagai produk industri lainnya. Setiap perubahan kebijakan perdagangan di negara tujuan sebesar Amerika tentu akan dibaca sebagai ancaman bagi kesinambungan ekspor nasional.

Meski demikian, perkembangan selama masa penerapan tarif menunjukkan bahwa dampaknya terhadap dunia usaha Indonesia tidak sebesar yang sebelumnya diperkirakan.

 

Ekspor Indonesia Terbukti Tetap Bertahan

Data impor Amerika Serikat dari Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan bahwa nilai perdagangan secara keseluruhan masih relatif stabil dan bahkan tetap lebih baik dibandingkan periode tahun sebelumnya. Penyesuaian memang sempat terlihat sesaat setelah pengumuman tarif pada April 2025 maupun ketika tarif hasil negosiasi mulai berlaku pada Agustus 2025. Namun tekanan tersebut tidak berlangsung lama dan tidak sampai mengubah tren umum perdagangan kedua negara.

 

Fakta ini memberi gambaran bahwa tarif tambahan bukan satu-satunya faktor yang menentukan keputusan impor di pasar Amerika Serikat. Dalam praktik perdagangan internasional, hubungan antara eksportir dan buyer dibangun bukan hanya atas dasar harga, tetapi juga menyangkut kepastian suplai, kesesuaian spesifikasi, kualitas produk, serta efisiensi distribusi.

 

Sejumlah komoditas utama Indonesia—mulai dari komponen mesin, perlengkapan elektronik, tekstil, alas kaki, furnitur, hingga produk berbasis karet—merupakan bagian dari rantai pasok yang sudah lama terbentuk. Karena itu, importir Amerika tidak serta-merta dapat mengganti pemasok hanya karena adanya kenaikan tarif dalam jangka pendek. Dengan kata lain, kebijakan tarif memang menambah biaya perdagangan, tetapi belum cukup kuat untuk menurunkan permintaan terhadap produk Indonesia secara signifikan.

 

Pembatalan Tarif Menjadi Sentimen Positif

Situasi tersebut kemudian berkembang setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Februari 2026 membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya diterapkan melalui International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Putusan tersebut sekaligus diikuti kebijakan pengembalian pungutan bea masuk kepada sekitar 330 ribu perusahaan importir di Amerika Serikat melalui mekanisme refund.

 

Bagi eksportir Indonesia, keputusan ini tentu memberikan sentimen positif. Pengembalian bea masuk kepada importir berarti terdapat tambahan ruang likuiditas di sisi buyer, yang pada gilirannya dapat menjaga bahkan meningkatkan kapasitas pembelian mereka dari luar negeri.

Namun demikian, pembatalan tarif ini lebih tepat dilihat sebagai faktor yang memperlonggar iklim perdagangan daripada sebagai penyelamat atas kondisi ekspor yang sebelumnya tertekan berat. Sebab, selama tarif masih berlaku pun, data menunjukkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tetap berada pada jalur yang relatif terjaga.

 

Artinya, struktur permintaan pasar Amerika terhadap produk Indonesia pada dasarnya masih cukup kuat.

 

Dimensi Perpajakan Tidak Bisa Diabaikan

Di balik aspek perdagangan tersebut, terdapat dimensi lain yang mulai relevan untuk diperhatikan, yakni implikasi perpajakan pada perusahaan eksportir.

 

Secara administratif, refund bea masuk memang dibayarkan kepada importir di Amerika Serikat. Akan tetapi, dalam praktik bisnis internasional, pembebanan tarif sering kali menjadi bagian dari klausul komersial antara penjual dan pembeli. Tidak tertutup kemungkinan terdapat skema penyesuaian harga, kompensasi biaya, reimbursement, atau pembagian manfaat atas pungutan yang dikembalikan.

 

Dalam situasi seperti ini, perusahaan eksportir Indonesia berpotensi menghadapi perubahan nilai transaksi yang pada akhirnya memengaruhi pencatatan pendapatan maupun beban usaha. Perubahan tersebut tentu tidak berhenti pada laporan keuangan semata, tetapi juga dapat berdampak pada penghitungan kewajiban Pajak Penghasilan Badan apabila terdapat koreksi nilai kontrak atau tambahan penerimaan yang timbul dari transaksi ekspor.

 

Karena itu, isu tarif Trump sesungguhnya tidak hanya berhenti pada persoalan perdagangan luar negeri, melainkan juga menuntut ketelitian administrasi fiskal di tingkat perusahaan. Ketepatan dalam mencatat penyesuaian transaksi, penggantian biaya, maupun manfaat ekonomi lain yang timbul dari refund menjadi penting agar tidak menimbulkan perbedaan pengakuan dalam pembukuan maupun pelaporan perpajakan.

 

Dunia Usaha Indonesia Relatif Adaptif

Pengalaman selama periode tarif Trump memberikan pelajaran bahwa ketahanan ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat tidak semata ditentukan oleh perubahan kebijakan tarif. Yang jauh lebih menentukan justru kemampuan pelaku usaha menjaga harga yang kompetitif, mutu produk, kepastian pengiriman, dan hubungan dagang jangka panjang dengan buyer.

 

Selama faktor-faktor tersebut dapat dipertahankan, tambahan tarif memang dapat menekan margin, tetapi belum tentu langsung menurunkan volume permintaan.

 

Karena itu, anggapan bahwa tarif Trump akan secara drastis mengganggu kinerja ekspor Indonesia tampaknya perlu ditempatkan secara lebih proporsional. Dinamika proteksionisme Amerika Serikat tetap harus dicermati, tetapi data menunjukkan bahwa dunia usaha nasional memiliki kapasitas adaptasi yang cukup baik dalam menghadapi perubahan tersebut.

 

Pada akhirnya, tarif Trump memang menciptakan tekanan biaya, namun tidak sampai mengubah secara mendasar peta ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Tantangan berikutnya justru terletak pada kemampuan eksportir memanfaatkan ruang perdagangan yang kembali terbuka, sembari memastikan seluruh konsekuensi keuangan dan perpajakan dari transaksi tersebut dikelola secara tepat.

Jadi, Putin dan Trump baru-baru ini melakukan panggilan telepon yang berlangsung selama lebih dari 90 menit. Mereka membahas perang di Ukraina dan Iran, dengan Putin mengapresiasi keputusan Trump untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Namun, Putin juga menyoroti dampak negatif perang AS dengan Iran terhadap komunitas internasional. Mereka berkomitmen untuk memberikan bantuan diplomatik terkait perang di Timur Tengah. Trump mengatakan percakapan itu lebih berfokus pada Ukraina daripada Iran. Ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara kedua negara dalam menangani masalah internasional.

Pesawat ke destinasi lainnya juga mengalami kenaikan yang signifikan. Para analis memperkirakan bahwa krisis pasokan avtur ini akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, yang berpotensi membuat harga tiket pesawat semakin melonjak. Maskapai penerbangan di seluruh dunia harus bersiap menghadapi konsekuensi dari perang AS-Iran ini, yang dapat mengancam kelangsungan operasional mereka. Untuk sementara, mereka diharapkan dapat menyesuaikan jadwal penerbangan dan menetapkan strategi untuk mengatasi krisis ini. Semua pihak berharap agar situasi ini segera mereda dan pasokan avtur dapat segera pulih.

JAKARTA - Eskalasi ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memicu gelombang ketidakpastian pada lanskap ekonomi global. Para pengamat ekonomi memproyeksikan dua skenario utama yang berpotensi terjadi, beserta dampak langsungnya terhadap konstelasi perekonomian dunia maupun postur makroekonomi domestik.

Skenario pertama adalah eskalasi konflik militer dan diplomasi yang berkepanjangan. Jika jalur distribusi energi di kawasan Timur Tengah terus mengalami kebuntuan, terutama di wilayah perairan strategis Selat Hormuz yang setiap harinya mengalirkan lebih dari dua puluh juta barel pasokan minyak dunia, harga minyak mentah dipastikan akan tertahan di level yang sangat ekstrem. Pada pekan ketiga bulan Maret tahun 2026 ini saja, harga minyak mentah jenis Brent sempat terpantau menembus level psikologis USD 105 per barel.

Kondisi ini berpotensi besar memicu lonjakan inflasi global secara masif karena biaya logistik perkapalan dan beban operasional produksi manufaktur meroket tajam. Bagi Indonesia, situasi ini membawa risiko fiskal yang sangat serius. Beban subsidi energi pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diproyeksikan bisa membengkak drastis melebihi alokasi awal yang ditetapkan sebesar ratusan triliun rupiah. Sementara itu, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah berisiko tertekan hebat akibat potensi efek rambatan dari kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok.

Skenario kedua adalah penyelesaian konflik secara cepat melalui jalur diplomasi multilateral. Apabila intervensi dunia internasional berhasil meredakan ketegangan dalam waktu singkat, harga minyak dunia diproyeksikan akan berangsur turun menuju titik ekuilibrium normal di kisaran USD 80 per barel. Pasar keuangan global akan kembali menemukan pijakan stabil dan ancaman badai inflasi tinggi dapat segera dihindari. Skenario deeskalasi ini tentu menjadi harapan utama banyak pihak agar momentum pemulihan serta laju pertumbuhan ekonomi global yang ditargetkan mencapai kisaran tiga persen tahun ini tidak kembali melambat.

Pemerintah dan otoritas moneter dituntut memiliki langkah mitigasi yang sangat presisi untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Bauran kebijakan strategis, termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengelolaan cadangan devisa yang pada Februari lalu tercatat kuat sebesar USD 144 miliar, perlu dipersiapkan secara matang agar fundamental ekonomi nasional tetap kokoh menghadapi badai dinamika global ini.

JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) baru saja merilis laporan World Economic Outlook (WEO) Update edisi Januari 2026 yang memberikan gambaran optimis namun penuh kewaspadaan bagi lanskap ekonomi global. Di tengah bayang-bayang ketegangan perdagangan dan ketidakpastian geopolitik, ekonomi dunia diprediksi akan tetap tangguh dengan angka pertumbuhan yang stabil.

Ketahanan di Tengah Ketidakpastian

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan bertahan di angka 3,3% pada tahun 2026 dan sedikit melandai ke 3,2% pada tahun 2027. Angka ini mencerminkan keberlanjutan dari performa tahun 2025 yang juga diperkirakan mencapai 3,3%. Menariknya, proyeksi untuk tahun 2026 ini merupakan hasil revisi naik sebesar 0,2 poin persentase dibandingkan dengan laporan WEO Oktober 2025.

Meskipun terlihat stabil di permukaan, IMF menekankan bahwa performa ini sebenarnya merupakan hasil dari penyeimbangan kekuatan yang saling bertolak belakang. Hambatan utama atau "angin sakal" datang dari pergeseran kebijakan perdagangan dunia yang semakin restriktif. Namun, tekanan ini berhasil diimbangi oleh "angin buritan" berupa lonjakan investasi yang masif di sektor teknologi, terutama terkait Kecerdasan Buatan (AI). Tren positif ini terlihat jauh lebih kuat di wilayah Amerika Utara dan Asia dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Dinamika Perdagangan dan Kebijakan Amerika Serikat

Salah satu poin krusial dalam laporan ini adalah perkembangan hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China. Perselisihan mengenai kontrol ekspor semikonduktor dan mineral tanah jarang sempat memanas, namun diikuti oleh gencatan perang dagang yang berhasil menurunkan tarif bilateral hingga November 2026. Gencatan perang dagang ini juga mencakup penundaan sementara pada kontrol ekspor.

IMF mencatat bahwa tarif efektif Amerika Serikat saat ini berada di level 18,5%, sedikit turun dari perkiraan sebelumnya di angka 18,7%. Di sisi lain, otoritas AS juga melakukan langkah tak terduga dengan menghapus tarif pada beberapa produk pertanian untuk semua negara guna mengompensasi kenaikan tarif di sektor lain. Meskipun ketegangan sedikit mereda, ketidakpastian kebijakan ekonomi diprediksi akan tetap tinggi sepanjang tahun 2026. Dunia juga sedang menantikan keputusan Mahkamah Agung AS pada awal 2026 mengenai penggunaan kekuasaan darurat presiden dalam urusan ekonomi internasional (IEEPA).

Jinaknya Inflasi dan Dilema Biaya Hidup

Kabar baik datang dari sisi stabilitas harga. Inflasi utama global diperkirakan akan menurun dari estimasi 4,1% pada tahun 2025 menjadi 3,8% pada tahun 2026, dan turun lebih jauh ke angka 3,4% pada tahun 2027. Tren penurunan ini didukung oleh melemahnya permintaan global dan penurunan harga komoditas energi yang diperkirakan anjlok sekitar 7% pada tahun 2026.

Namun, penurunan inflasi ini tidak serta-merta menghapus beban masyarakat. Di Amerika Serikat, biaya hidup tetap menjadi kekhawatiran nomor satu bagi rumah tangga, di mana ekspektasi inflasi satu tahun ke depan masih berada di level yang tinggi. IMF memprediksi bahwa inflasi di AS akan kembali ke target secara lebih bertahap dibandingkan dengan negara-negara ekonomi besar lainnya.

Risiko Sektor Teknologi dan Keuangan

Meskipun AI menjadi pendorong pertumbuhan, IMF memberikan peringatan keras mengenai potensi risiko di sektor ini. Saat ini, harga saham perusahaan teknologi raksasa (sering disebut Magnificent 7) semakin menjauh dari harga saham sektor lainnya. Jika ekspektasi produktivitas dari AI ternyata terlalu optimis dan tidak memberikan hasil nyata, bisa terjadi koreksi pasar keuangan yang mendadak.

Koreksi ini dikhawatirkan dapat menyebar dari perusahaan terkait AI ke segmen pasar lainnya, sehingga menggerus kekayaan rumah tangga dan memperketat kondisi keuangan global secara tiba-tiba. Dalam skenario moderat, koreksi valuasi saham AI ini bisa memangkas pertumbuhan global sebesar 0,4% pada tahun 2026.

Rekomendasi Kebijakan: Membangun Kembali Cadangan Fiskal

Menghadapi lanskap ekonomi yang kompleks ini, IMF mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk fokus pada pembangunan kembali kapasitas fiskal. Utang publik global diproyeksikan akan melampaui 100% dari PDB dunia pada akhir dekade ini. Oleh karena itu, komitmen terhadap konsolidasi fiskal jangka menengah yang kredibel menjadi sangat krusial.

Selain itu, bank sentral diingatkan untuk tetap independen dan menyesuaikan kebijakan moneter secara hati-hati berdasarkan data terbaru. Negara-negara yang sudah mencapai target inflasi disarankan untuk mulai menurunkan suku bunga secara bertahap guna menjaga aktivitas ekonomi. Sebaliknya, bagi negara yang inflasinya masih tinggi, pendekatan yang lebih hati-hati tetap diperlukan.

Secara keseluruhan, ekonomi dunia di tahun 2026 berada dalam posisi yang tangguh namun rentan. Keberhasilan navigasi di tahun ini akan sangat bergantung pada seberapa cepat adopsi teknologi dapat diterjemahkan menjadi produktivitas nyata, serta seberapa efektif para pembuat kebijakan dalam meredam ketegangan perdagangan yang terus mengintai.

keinginan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjalankan agenda-agendanya dengan pemangkasan pajak dan peningkatan belanja besar-besaran mendapatkan sokongan signifikan pada Sabtu (28/06/2025) malam waktu setempat. Senat AS meloloskan rancangan undang-undang terkait dari rintangan prosedural utama dengan hasil pemunguman suara tipis 51 setuju dan 49 menolak. Setelah melewati negosiasi berminggu-minggu nan melelahkan, Senat AS yang diketuai Pemimpin Mayoritas Republik John Thune maju selangkah untuk dapat membawa RUU tersebut ke meja Trump paling lambat 4 Juli 2025. Pemungutan suara untuk meloloskan RUU tersebut dari rintangan utama berlangsung alot selama berjam-jam pada Sabtu malam waktu setempat di Wahsington, Distrik Columbia, AS. Dan hanya lolos setelah tiga anggota Senat republik akhirnya menyerah dan memberikan suara setuju. Meskipun paket RUU tersebut tidak dapat secara resmi lolos di Senat hingga pemungutan suara terakhir tapi dapat lolos secara resmi di Senat hingga pemungutan suara terakhir, tapi lolos dari pemungutan suara terakhir, tapi lolos dari pemungutan suara prosedural dianggap sebagai lulus ujian besar bagi Thune. (Yetede)

Donald Trump kembali ke Gedung Putih, demikian juga kebijakan perdagangan dia yang kian agresif-tarif tinggi, pembatasan investasi yang makin ketat, dan ancaman pemisahan keuangan (decoupling). Namun, di balik retorika keras tersebut, negosiasi terbaru antara AS-China justru mengindikasikan bahwa Beijing kini memiliki keunggulan di sejumlah sektor penting. Pada 11 Juni 2025 do London, AS dan China menyepakati kerangka dagang sementara, yang oleh banyak pihak dipandang sebagai upaya  temporer untuk meredam ketegangan. Kesepakatan ini mencakup empat poin utama. Pertama, kedua negara menyepakati penyesuaian tarif secara terukur. Kedua, Beijing sepakat kembali mengekspor   mineral tanah langka dan magnet permanen yang sangat penting bagi sektor  teknologi dan pertanian AS. Ketiga, kedua belah pihak berkomitmen untuk sedikit melonggarkan pembatasan ekspor bagi barang-barang nonsensitif, serta memberikan kemudahan mobilitas antar warga. Keempat, dan yang paling rapuh, kesepakatan ini mencakup mekanisme penegakan kepatuhan sementara waktu dengan peninjauan setiap kuartal dan abitrase pihak ketiga bawah pengawasan WTO. Meskipun ini merupakan langkah maju, rinciannya teknisnya masih kabur dan efektivitasnya diragukan. (Yetede)

Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang pada Kamis (26/06/2025) mendesak Bank Investasi Infrastruktur Asia atau AIIB meningkatkan dukungannya teradap Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) yang digawangi oleh China. Dalam pidatonya pada upacara pembukaan pertemuan tahunan ke-10 bank tersebut di Beijing, Li memanfaatkan momentum mengendurnya dukungan AS terhadap lembaga-lembaa yang dipimpin Barat, seperti Bank Dunia dan IMF. Presiden Donal Trump menyebut kedua kreditor internasional tersebut lebih menguntungkan negara-negara lain. "Saya berarap AIIB akan tetap berkomitmen untuk membuka regioanalisme dan komunikasi di antara negara-negara Asia dan negara-negara d seluruh dunia," kata Li. Penting juga, tambah dia, untuk meperkuat sinergi antara AIIB dan Prakarsa Sabuk dan Jalan serta Prakarsa Pembangunan yang digawangi oleh China. "Komentar Perdana menteri Li menandakan upaya berkelanjutan dari China untuk memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh kebijakan perdagangan dan ekonomi Trump," kata Stephen Olson, Peneliti senior tamu di Institut Studi Asia Tenggara  dan mantan negosiator perdagangan AS. (Yetede)

Menyusul serangan AS terhadap tiga situs nuklir Iran yang disebut Presiden AS, Donald Trump sangat sukses, dunia waswas menunggu perkembangan berikutnya situasi di Timur Tengah, juga reaksi sentimen pasar keuangan global saat perdagangan di berbagai belahan dunia kembali dibuka Senin pekan ini. Campur tangan militer AS dalam konflik Iran-Israel kian memicu kekhawatiran meluasnya konflik Timur Tengah. Dampaknya terhadap pasokan minyak, jalur pelayaran global dan perekonomian dunia juga semakin sulit diprediksi. Hari Minggu (22/6) Iran dilaporkan menembakkan 30 rudal dalam dua gelombang serangan ke Israel. Spekulasi kian meningkat bahwa perang akan semakin tereskalasi, melibatkan kekuatan besar lain, seperti Rusia, China dan negara anggota NATO lain. Semakin lama perang berlangsung akan semakin besar pula kerusakan yang diakibatkannya pada perekonomian global.

Perang tak akan berlangsung singkat. Perang Iran-Israel bukan sekadar konflik regional yang melibatkan dua negara, melainkan perang terbuka yang berpotensi mengguncang ekonomi dunia dan memicu resesi global. Dampaknya: melonjaknya harga energi, disrupsi perdagangan atau terganggunya rantai pasok global gejolak pasar keuangan, serta kian meningkatnya instabilitas dan tensi geopolitik global. Skenario terburuk, jika Iran menghentikan total pasokan minyak mentahnya dan memblokade Selat Hormuz, alur transportasi 30 % pasokan minyak global, maka harga minyak mentah diprediksi mencapai 130 USD per barel, jauh di atas asumsi harga minyak mentah di APBN 2025 sebesar 82 USD / barel. Harga minyak yang tinggi akan memicu lonjakan biaya produksi, transportasi dan energi di sejumlah negara sehingga mendorong inflasi global.

Tekanan inflasi global akan membuat The Fed menunda penurunan suku bunga. Ini akan memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia dan kian menekan nilai tukar rupiah, mengancam daya saing ekspor dan membuat beban utang semakin membengkak. Bagi Indonesia, situasi ini kian menambah tekanan di tengah memburuknya prospek perekonomian dalam negeri yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dan memburuknya sejumlah indikator ekonomi makro dan sektor riil lainnya. Lonjakan harga minyak akan berdampak pada stabilitas fiskal Indonesia sebagai importir neto minyak. Setiap kenaikan 1 USD harga minyak mengakibatkan pembengkakan belanja negara hingga Rp 10 triliun dan harga minyak 130 USD / barel akan memicu defisit fiskal hingga Rp 330 triliun. (Yoga)

Serangan Amerika Serikat ke tiga fasilitas nuklir Iran pada Minggu (22/6/2025), memicu kekhawatiran potensi meluasnya perang Iran-Israel, yang akan memberikan dampak lebih besar ke sektor keuangan global. Pasar modal Indonesia pun tidak luput dari tekanan, IHSG BEI yang pekan lalu telah melemah 3,61%, berpotensi turun menguji support kuat di kisaran 6.812 hingga 6.700. "Sentimen negatif bersifat eksternal ini sulit ditangkal oleh katalis domestik, mengingat meningkatnya potensi capital outflow dan melemahnya sentimen outflow dan melemahnya sentimen investor asing," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana. Hendra mengungkapkan, tindakan terbuka yang dilakukan militer AS menjadi babak baru dari ketegangan Timur Tengah yang sejak Oktober 2023 telah memanas akibat konflik Iran-Israel. Dengan keterlibatan langsung AS, dunia menghadapi risiko pecahnya perang terbuka skala besar di kawasan yang menjadi salah satu urat nadi pasokan energi global. Dia menyebut, ketidakpastian geopolitik ini menghapus optimisme jangka pendek terhadap pemangkasan suku bunga oleh The Fed, dan menggantinya dengan kekhawatiran inflasi berbasis komoditas. Investor global kini cenderung berpindah ke aset defensif seperti US Treasury dan dolar AS, serta menurunkan eksposur terhadap pasar ekuitas terutama di negara berkembang. (Yetede)