Tidak ada tanda-tanda perang tarif China dan AS akan mereda. China mendesak AS segera membatalkan sepenuhnya semua tarif timbal balik. Seruan China menyusul pengumuman AS untuk mengecualikan tarif bea masuk impor (BMI) atas 20 jenis komoditas. Akan tetapi, tidak sampai sehari, pemerintahan Donald Trump membuat pernyataan berbeda lagi. Dilaporkan Associated Press, Senin (14/4) mengutip Mendag AS, Howard Lutnick, pengecualian tarif pada ponsel pintar dan komputer buatan China hanya berlaku sementara waktu. Kemungkinan hanya akan berlaku satu atau dua bulan. Barang-barang elektronik dari China tetap akan kena tarif.

Bahkan, AS akan menyelidiki soal perdagangan keamanan nasional terhadap sektor semikonduktor. ”Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya dengan membatalkan sepenuhnya tariftimbal balik yang salah dan kembali ke jalan yang benar untuk saling menghormati,” kata jubir Kemendag China, Minggu (13/4). Pernyataan Trump yang sering berubah membingungkan semua pihak. Dunia usaha AS juga bingung. Mereka meminta Pemerintah AS tidak mengubah pernyataan setiap hari. Setelah mengatakan ada pengecualian bagi ponsel pintar dan komputer, beberapa jam kemudian di media sosial Trump mengatakan tidak ada pengecualian sama sekali karena barang-barang itu hanya ”dipindahkan ke kategori tarif yang berbeda”.

 China tetap akan menghadapi tarif 20 % sebagai bagian dari upaya AS menghukum China karena berperan dalam perdagangan fentanil. Sementara Badan Perbatasan dan Cukai AS (CBP) mengatakan, barang-barang seperti ponsel pintar, komputer jinjing, hard drive, monitor layar datar, beberapa cip, dan mesin pembuat semikonduktor termasuk dalam pengecualian tarif. Pendiri dan Kepala Strategi Pasar untuk Northman Trader, Sven Henrich, menyarankan agar Pemerintah AS tidak mengubah pernyataannya setiap hari. Dunia usaha AS tidak bisa merencanakan atau berinvestasi jika pernyataan pemerintah berubah terus. (Yoga)

Indonesia akan mengajukan proposal pembelian produk AS senilai 19 miliar USD dalam rangkaian negosiasi dagang di Washington DC pekan depan. Rencana ini menjadi poin utama dalam upaya menekan tarif impor tinggi yang diberlakukan terhadap produk ekspor Indonesia. Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto seusai memimpin Rakortas terkait persiapan negosiasi penetapan tariff resiprokal oleh AS terhadap Indonesia, di Jakarta, Senin (14/4).

Airlangga menyebut, penawaran pembelian produk dari AS bertujuan mengurangi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dan akan menjadi salah satu poin utama dalam proposal negosiasi tariff impor yang dibawa ke Gedung Putih. ”Rencana Indonesia adalah mengompensasi selisih ekspor-impor yang besarnya di kisaran 18 miliar-19 miliar USD. Indonesia akan membeli barang dari AS sesuai kebutuhan dalam negeri dengan nilai mendekati angka tersebut,” ujar Airlangga. (Yoga)

Ketika Presiden Donald Trump kembali menerapkan, dan bahkan memperluas kebijakan tarifnya, pada April 2025- dengan menaikkan bea masuk terhadap impor dari 185 negara- ia mengklaim langkah  tersebut untuk melindungi lapangan kerja AS dan memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan. Namun bukti menunjukkan bahwa tarif ini berfungsi sebagai pajak bagi pelaku usaha dan rumah tangga AS, dengan hampir seluruh biaya dibebankan kepada konsumen, sementara eksportir asing nyaris tidak menanggung beban tersebut. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya berupa kenaikan harga; efek lebih dalam dan berpotensi mendorong ekonomi AS menuju resesi. Hingga 12 April, Trump mempertahankan tarif sebesar 145 persen terhadap impor dari Tiongkok -yang dibalas oleh Tiongkok dengan tarif 125 persen terhadap produk AS-sementara rencana kenaikan terhadap 75 negara lainnya masih ditangguhkan. Berbeda dengan klaim Trump, tarif bukanlah beban bagi eksportir asing, melainkan pajak yang dibayarkan  oleh importit AS dan diteruskan kepada konsumen dalam negeri di Amerika dalam bentuk harga yang lebih tinggi. (Yetede)

Pemerintah Indonesia akan memulai upaya diplomasi dan  negosiasi secara langsung terkait Kebijakan Tarif Resiprokal AS pada pekan ini dan dijadwalkan berakhir pada pekan depan. Terkait itu, pemerintahpun telah mempersiapkan non-paper proposal yang relatif lengkap terkait dengan tarif, non-tarif measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga sektor keuangan. Delegasi Indonesia akan melakukan kunjungan kerja ke AS hingga delapan hari dari 16-23 April 2025 guna melangsungkan negosiasi  dengan US Trade Repesentative (USTR), Secretary of Commerce. Selain Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akan bergabung dalam delegasi itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Wamenkeu Thomas Djiwandono. Airlangga mengungkapkan, Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama unuk diundang ke Washington. "Jadi, ini tentu berdasarkan daripada yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia," ujar Airlangga. Ia menyatakan, usai pemberlakuan Kebijakan Tarif Resiprokal AS yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump 2 April 2025, berbagai negara serentak memberikan respons terkait upaya penanggulangan dampak dari kebijakan itu. Namun demikian, Presiden Trump kembali mengumumkan penundaan pembelakuan tarif resiprokal selama 90 hari hingga 9 Juni 2025. (Yetede)

Dengan kebijakan tarif baru impor yang diterapkannya, Presiden AS, Donald Trump seolah tengah mengubrak-abrik tatanan global. Dengan jemawa ia mengatakan, para kepala negara pasti segera menghubunginya, meminta untuk bernegosiasi dan ia yakin Washington dengan mudah mendiktekan keinginannya. Awalnya, dunia bersikap sebagaimana yang Trump inginkan. Tapi, banyak pihak justru bersikap sebaliknya. Uni Eropa, China, dan Kanada membalas. Bahkan, China mengenakan tarif impor lebih dari 100 % pada produk asal AS. Situasi ini tentu tidak sehat. Banyak pihak telah menegaskan, perang dagang tidak memberikan keuntungan apa pun, kepada siapa pun.

Tatanan pasar bebas yang lebih kompetitif, adil, dan stabil dengan lahirnya WTO pada 1995, yaitu sebagai tindak tindak lanjut GATT, yang diprakarsai oleh AS malah ”direcoki” Trump dengan kebijakan yang cenderung mementingkan diri sendiri. Saat pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak manusia, sejumlah negara sepakat membentuk ”ruang terbatas” bersama untuk menjaga perdagangan agar tetap berjalan dan merawat sikap saling percaya. Langkah awal itu berhasil menjaga rantai pasok global tetap beroperasi, kinerja ekonomi terjaga. Dunia pun perlahan pulih dari deraan pandemi. Indonesia yang pada 2022 mengampu keketuaan G20 sengaja menggelorakan semboyan ”Recover Together, Recover Stronger” sebagai tajuk presidensi.

Semboyan itu seolah ”melawan” kecenderungan yang sempat menguat di awal pandemi, yaitu ”virus” ingin selamat sendiri. Lewat semboyan itu, Indonesia menegaskan, untuk bisa pulih sepenuhnya dari pandemi, hal yang mutlak diperlukan adalah kerja sama. Dengan semboyan itu, dalam relasi global, Indonesia menegaskan pentingnya multilateralisme. Indonesia meyakini, dengan metode itu, tidak satu pun negara diabaikan dan ditinggalkan sendiri dalam keterpurukan. Kata kuncinya adalah kebersamaan dan sikap saling percaya. Itulah ramuan untuk bangkit dan itu terbukti. Meskipun terkesan naif, ”ramuan” yang sama dapat diuji lagi untuk menanggapi tekanan Trump. Kerja sama kawasan dapat dioptimalkan untuk memperkuat nilai tawar, memperkuat sekaligus memperlebar alternatif pasar, serta memberi tekanan balik kepada Trump. (Yoga)

14 April 2025, dunia berada di ujung tanduk ketika Trump menerapkan tarif 145% terhadap produk Tiongkok dan menaikkan tarif atas impor dari 184 negara lainnya, memicu balasan Beijing dengan tarif 125% atas produk utama AS-sebuah eskalasi agresif yang mengancam kestabilan ekonomi global. Dibalik restorika keras Washington, Beijing tampaknya  sangat tenang, dengan bahkan mengatakan tarif Trump sebagai sesuatu lelucon, Presiden Xi Jinping secara sistematis telah mempersiapkan Tiongkok untuk melanjutkan-bahkan meningkatkan- perang dagang yang dipicu Trump, mampukah Beijing bertahan? Pertama, salah satu senjata paling kuat namun kerap diabaikan yang dimiliki Tiongkok adalah dominasinya atas pasokan unsur tanah jarang dunia. Sebanyak 17 logam kritis ini sangat diperlukan dalam perangkat elektronik, kendaraan listrik, turbin angin, rudal berpemandu, hingga pesawat tempur. Saat ini, Tiongkok memproses lebih dari 90% unsur tanah jarang dunia, memberinya pengaruh luar biasa terhadap rantai pasok yang vital bagi sektor teknologi dan pertahanan AS. Pada tahun 2023 saja, 78% impor unsur tanah jarang AS berasal dari Tiongkok (USGS, 2023). Salah satu langkah pembalasan Beijing terhadap tarif 145 persen yang diterapkan Trump atas impor dari Tiongkok adalah dengan memberlakukan pembatasan ekspor terhadap sejumlah unsur tersebut- termasuk Disprosium, Gadolinium, Lutetium, Samarium, Skandium, Terbium, dan Yttrium. (Yetede)

Buruh terlihat sedang membongkar ikan hasil tangkapan dari Laut Arafura di Dermaga Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Jumat (11/4/2025). Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor perikanan terbesar selama tahun 2024 dengan nilai 1,9 miliar dollar AS atau setara dengan 32 persen dari total nilai ekspor perikanan Indonesia. Pengenaan tarif resiprokal AS sebesar 32 % bakal berdampak besar pada turunnya ekspor perikanan ke AS. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai 4,5% di bawah target pemerintah yang sebesar 5,2%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi cermin dari ketidakmampuan kebijakan domestik dalam beradaptasi cepat terhadap guncangan eksternal. Proyeksi tersebut bahkan di bawah perkiraan Bank Dunia dan OECD yang masing-masing sebesar 5,1% dan 4,9%. Dari sisi perekonomian global, sikap Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif  balasan atau resiprokal dari AS  ke Indonesia menjadi penyebab koreksi atas pertumbuhan ekonomi nasional. Meski saat ini Trump telah memutuskan  untuk penundaan selama 90 hari, tetapi hal tersebut masih menyebabkan ketidakpastian  pada perekonomian dunia. "Proyeksi yang lebih jujur dan kritis menurut kami, menempatkan pertumbuhan Indonesia hanya di kisaran 4,2% hingga 4,5%. Bahkan, berpotensi lebih rendah apabila respons  kebijakannya tetap pasif," kelas pakar kabijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat. Nur Hidayat mengatakan kebijakan tarif Trump adalah pemicu, namun tidak serta-merta menjadi penyebab tunggal. (Yetede)

Keputusan penundaan penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump dinilai memberi waktu bernafas Indonesia dan puluhan negara lain di dunia.  Dengan adanya penundaan ini, pemerintah bisa mempersiapkan langkah taktis negosiasi secara lebih matang, sehingga memperkuat posisi tawar menawar Indonesia di hadapan AS. Namun, sejumlah pihak mengingatkan agar penundaan ini tidak menyurutkan tekad dan langkan pemerintah untuk mempekuat daya saing Indonesia melalui kebijakan stratregis dan reformasi struktrural. Pasalnya, hanya dengan daya saing yang kuat, Indonesia akan bisa mendapatkan peluang pasar, termasuk dalam mendiversifikasi pasar ekspor, meski tekanan global meningkat. Demikian benang merah pandangan yang dihimpun Investor Daily dari sejumlah narasumber secara terpisah, Jumat (11/4/2025). Mereka adalah peneliti Departemen Economi Centre for Startegic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) Telisa Aulia Falianty, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, dan Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar. Seperti dilansir sejumlah kantor berita asing, termasuk CNBC, melalui unggahan di media sosial pada Rabu (09/04/2025), Trump menurunkan tarif impor resiprokal terhadap sebagian besar negara mitra dagang AS menjadi 10% selama 90 harii, dari sebelumnya dalam rentang 11-5-%. (Yetede)

Kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memicu guncangan besar di pasar keuangan global. Ketidakpastian akibat perang dagang membuat investor global melakukan reposisi besar-besaran terhadap portofolio investasinya, yang ditandai dengan eksodus dari aset-aset berbasis dolar AS, saham, dan obligasi negara tersebut.