?

JAKARTA – Pemerintah secara resmi menetapkan kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100% untuk tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik selama periode mudik Hari Raya Idulfitri 2026. Kebijakan strategis ini diambil sebagai langkah fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa penghapusan beban PPN ini diproyeksikan dapat menurunkan harga tiket pesawat secara riil pada kisaran 17% hingga 18%. Proyeksi tersebut juga didukung oleh rencana pemangkasan komponen biaya penerbangan lainnya, seperti pajak bandara (airport tax) dan pajak avtur.

Peningkatan Stimulus dari Periode Sebelumnya

Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% ini merupakan langkah yang lebih agresif dibandingkan periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Pada periode tersebut, pemerintah baru menerapkan skema PPN DTP sebesar 6%, sehingga konsumen masih harus menanggung sisa beban pajak sebesar 5%. Pada periode Lebaran 2026 ini, pemerintah memberikan insentif penuh guna memaksimalkan penurunan harga tiket di pasaran.

Dampak Ekonomi Pengganda (Multiplier Effect) Penurunan harga tiket pesawat diharapkan tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga memicu efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah. Dana sisa hasil penghematan pembelian tiket pesawat berpotensi dialihkan masyarakat untuk konsumsi ritel, kuliner, dan pariwisata di daerah tujuan mudik.

Selain sektor udara, pemerintah juga memberikan subsidi untuk moda transportasi lain pada periode mudik kali ini, antara lain:

·       Diskon tarif 30% untuk tiket kereta api dan kapal laut.

·       Pembebasan tarif 100% (gratis) untuk jasa kepelabuhanan atau tarif dasar penyeberangan.

Kondisi Finansial Maskapai dan Sinergi Korporasi

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa insentif PPN DTP 100% ini bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, kebijakan ini dipastikan tidak akan memotong margin keuntungan maskapai penerbangan. Iklim industri yang kondusif ini turut direspons positif oleh para pelaku usaha. Sebagai contoh, maskapai nasional Garuda Indonesia meluncurkan program promosi "Takjil Ramadan", yang memberikan tambahan potongan harga tiket hingga 20% melalui kode promosi MUDIK26. Sinergi antara insentif pemerintah dan program korporasi ini dinilai akan memberikan nilai tambah yang optimal bagi konsumen.

Pengawasan Ketat Terhadap Dinamika Pasar

Meskipun stimulus telah diberikan, tantangan utama pada musim mudik tetap berada pada ketidakseimbangan antara tingginya permintaan (demand) dan ketersediaan kursi (supply). Dinamika ini kerap mengakibatkan habisnya tiket penerbangan langsung (direct flight), sehingga masyarakat beralih pada opsi penerbangan transit dengan struktur harga yang lebih tinggi. Untuk mencegah praktik yang merugikan konsumen, Kementerian Perhubungan bersama Satuan Tugas (Satgas) terkait akan meningkatkan pengawasan di lapangan. Pengawasan difokuskan pada maskapai dan Agen Perjalanan Daring (Online Travel Agent/OTA) guna memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar (base fare) yang tidak wajar sebelum berlakunya potongan PPN DTP.

Tekanan perekonomian domestik kian  hari kian terasa pada kondisi daya beli masyarakat. Pemerintah harus mewaspadai terjadinya ketimpangan konsumsi di mana sebagian kelompok masyarakat tetap mampu berbelanja, sementara sebagian besar lainnya mulai menahan diri. Selama Januari hingga Mei 2025 deflasi sudah terjadi hingga tiga kali yaitu pada Januari, Februari dan Mei. Kondisi ini harus dipandang sebagai gejala kompleks yang memerlukan respons kebijakan yang hati-hati, antara menjaga stabilitas harga dan memastikan permintaan domestik tetap terjaga. Berdasarkan data Mandiri Spending Index pada Mei 2025, belanja masyarakat pada sampai dengan pekan ke-5 setelah Idulfitri 2025 mengalami normalisasi yang lebih dalam bila dibandingkan dengan tahun 2024. Meski ditopang belanja libur, level belanja saat ini dibandingkan pra-Ramadan (+8,9%). Pada pertengahan Mei 2025, tingkat tabungan kelompok bawah mengalami sedikit membaik (79,6 indeks poin), setelah menyentuh level terendah di April 2025. Sementara tingkat tabungan kelompok menengah dan atas mengalami penurunan.  (Yetede)

Pemerintah perlu menambah stimulus fiskal untuk mendongkrak daya beli masyarakat sebagai mengakaselerasi pertumbuhan ekonomi 2025 hingga di atas 5%.  Ekonom dan pengusaha menilai stimulus penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH), pemberian kartu sembako  pada Mei-Juni, serta pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) belum cukup mangatrol daya ebeli. Lebih dari itu, kelas menengah dan bawah butuh stimulus lain, seperti pembebasab pajak penghasilan (PPh) untuk kelompok berpendapatan rendah dan perluasan subsidi langsung tunai. Program bantuan sosial tunai yang tepat sasaran diyakini mampu meningkatkan  konsumsi rumah tangga secara cepat dalam jangka pendek. Adapun dalam jangka menengah-panjang, pemerihnya harus fokus pada penciptaan lapangan kerja  berkualitas melalui investasi infrastruktur produktif, insentif bagi industri manufkatur, serta peningkatan keahlian tenaga kerja. Dari sisi moneter, BI  dapat mengoptimalkan kebijakan makroprudensial. Sebab, saat ini, sulit berharap BI menurunkan suku bunga acuan RI Rate mengingat fokus utama  adalah menjaga rupiah. (Yetede)

Suasana Lebaran sedikit berbeda pada 2025, meskip tanpa pandemi Covid-19 yang sempat melenyapkan momen sakral silaturahmi Lebaran beberapa tahun lalu. Lengangnya perjalanan mudik dalam masa cuti bersama delapan hari menunjukkan sisi lain pelemahan mobilitas dan ekonomi masyarakat. Kemenhub melaporkan, jumlah pergerakan selama periode Lebaran 2025 turun 4,69 % disbanding tahun lalu. Jumlah perjalanan intra dan antar-provinsi selama Lebaran 2025 tercatat 154,6 juta orang, lebih rendah dari 162,2 juta orang yang melakukan perjalanan pada 2024. Penurunan tingkat perjalanan masyarakat berdampak terhadap konsumsi BBM. Data BPH Migas mencatat, dibanding tahun 2024, konsumsi BBM pada periode dua pekan sebelum dan setelah Lebaran 2025 tercatat menurun.

Konsumsi BBM jenis bensin turun 6 %, avtur untuk pesawat juga 4 % dan kerosin atau minyak tanah turun 9 %. Sementara, penyaluran BBM jenis solar untuk mesin diesel naik 11 %. Bukti itu menguatkan proyeksi penurunan perputaran uang selama masa Lebaran. Tim Peneliti Bank Mandiri juga membedah indikator konsumsi musiman ini dalam publikasi Econ Mark April 2025 yang berjudul ”Konsumen Indonesia: Mengatasi Tantangan,” yang menguliti kebiasaan konsumsi masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran, tingkat tabungan, hingga pola mobilitas selama masa libur panjang. Disimpulkan bahwa tren konsumsi Ramadhan 2025 menunjukkan adanya perubahan perilaku, seperti penundaan belanja, peningkatan ketergantungan pada THR, dan peralihan ke barang yang lebih terjangkau.

Mandiri Spending Index, yang mengukur pola konsumsi masyarakat menggunakan kanal pembayaran Bank Mandiri di seluruh Indonesia, mencatat, belanja masyarakat lesu di dua minggu pertama Ramadhan diikuti kenaikan tajam di paruh kedua, melampaui laju pertumbuhan yang terlihat pada tahun 2024. Namun, momentum ini kembali melambat selama periode liburan Lebaran. ”Sementara belanja meningkat pada paruh kedua Ramadhan, pertumbuhan keseluruhan mencapai 11,2 %, sedikit di bawah capaian 12,1 % tahun lalu,” kata mereka. Pola konsumsi Lebaran 2025 masih bergantung pada THR, sedangkan tingkat tabungan individu lebih rendah dari tahun 2024 dan terus menurun seusai Idul Fitri.

Mobilitas liburan bergeser ke destinasi jarak pendek dan transportasi umum, mencerminkan konsumen yang lebih hemat dan selektif. Temuan itu diperkirakan menekan pertumbuhan aktivitas ritel. Dengan penjualan yang stagnan, persaingan yang semakin ketat, pedagang juga berjuang untuk beradaptasi dengan permintaan yang berubah. Pada saat yang sama, risiko yang muncul dari potensi tarif Trump dapat membebani ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan akhirnya konsumsi, terutama di segmen menengah ke bawah. ”Tren belanja yang hati-hati dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi harus diantisipasi,” kata mereka. (Yoga)

Rendahnya daya beli masyarakat hingga banjir produk impor murah menyebabkan Purchasing Managers’ Index atau PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2025 melambat meski ada momen Ramadhan. Di tengah situasi itu, pemerintah mesti melindungi industri manufaktur dalam negeri agar produk mereka tetap bisa terserap di pasar domestik. Jubir Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, Indeks Manajer Pembelian atau PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2025 masih berada di level ekspansif atau di angka 52,4. Namun, angka PMI itu turun dibanding Februari 2025 di 53,6. PMI Indonesia yang tetap berada pada level ekspansif itu setidaknya terlihat dari data S&P Global. PMI manufaktur Indonesia pada Maret 2025 mampu melampaui sejumlah negara, seperti China (51,2), Vietnam (50,5), Thailand (49,9).

Penurunan indeks PMI tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir semua negara ASEAN mengalami penurunan PMI pada Maret. Bahkan, PMI di beberapa negara mengalami kontraksi. Hal serupa terlihat dari laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2025 yang berada di angka 52,98 atau turun tipis 0,17 poin dibanding- kan Februari 2025 di 52,15. Dari laporan pelaku industri ke Kemenperin, penjualan produk manufaktur, terutama produk industri makanan dan minuman serta tekstil dan produk tekstil (TPT), mengalami penurunan penjualan pada saat menjelang Lebaran. ”Penurunan penjualan disebabkan pelemahan daya beli masyarakat,” ujar Febri, Senin (7/4). Faktor lain yang menyebabkan permintaan tertahan dan PMI Manufaktur melambat adalah produk impor murah yang menjamur di pasar domestik.  (Yoga)

Kelesuan konsumsi rumah tangga selama Ramadan dan menjelang hari raya Idulfitri 2025 menjadi anomali yang makin mengonfirmasi ketidak beresan dalam perekonomian Indonesia. Hingga pekan ketiga bulan Puasa, tren ramai-ramai berbelanja untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran belum tampak seperti tahun-tahun sebelumnya. Secara bulanan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, turut andil terhadap deflasi hingga 0,12%. Gejala anomali konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran itu mulai tertangkap dari tren deflasi pada awal 2025. BPS mencatat, Februari 2025 mengalami deflasi baik secara tahunan (0,09%), bulanan (0,48%) maupun year to date (1,24%). Anehnya, Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, saat menjelang bulan Puasa, kelompok makanan, minuman, dan tembakau selalu menyumbang inflasi.

Sinyal terpangkasnya konsumsi rumah tangga tercermin dari hasil Survei Potensi Pergerakan Masyarakat angkutan Lebaran 2025, yang diprediksi mencapai 146,48 juta atau 52% penduduk Indonesia, turun 24% dari jumlah pemudik pada 2024 di 193,6 juta. Direktur Eksekutif Centerof Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menyebut, data-data tersebut, termasuk penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025, mengindikasikan penurunan daya beli atau pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh rumah tangga kelompok menengah kebawah. Alhasil, banyak rumah tangga mengurungkan niat mudik ke kampung halaman. Guna menyelesaikan semua persoalan itu, solusi atau stimulus sporadis jangka pendek dinilai tak lagi mencukupi.

Yang dibutuhkan adalah reformasi struktural menyeluruh dan menyentuh ke akar masalah. Dibutuhkan strategi yang mencakup kebijakan industrialisasi yang lebih kuat, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta perlindungan upah dan kesejahteraan pekerja agar daya beli masyarakat pulih secara berkelanjutan. Kebijakan industrialisasi harusmenjadi strategi fundamental agar ekonomi tumbuh berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan industri manufaktur bernilai tambah tinggi yang tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional," ujar Faisal dalam publikasi Core Insight bertajuk Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025, Kamis (27/03/2025). (Yetede)

Indonesia tengah mengalami anomali konsumsi selama Ramadhan dan menjelang Lebaran 2025. Deflasi pada Februari 2025 jadi indikatornya. Kendati harga sebagian pangan pokok berhasil ditekan atau mengalami deflasi, konsumsi masyarakat tidak naik signifikan. Anomali itu mengindikasikan adanya ketidakberesan ekonomi domestik. BPS mencatat, pada Februari 2025, Indonesia mengalami deflasi 0,48 % secara bulanan dan 0,09 % secara tahunan. Deflasi itu terutama dipicu penurunan harga sejumlah pangan pokok, seperti beras, tomat, cabai merah, dan daging ayam ras; serta diskon tarif listrik sebesar 50 %.

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai, anomali konsumsi pada Ramadhan kali ini mengindikasikan ketidakberesan ekonomi domestik yang harus diwaspadai. ”Di saat konsumen berhemat, ekonomi tak lagi sehat,” demikian isi laporan ”Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025!” yang dirilis pada Kamis (27/3). Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendi Manilet, menuturkan, tarif diskon listrik yang diberikan pemerintah turut berperan besar terhadap deflasi Februari 2025. Namun, janggalnya, deflasi Februari 2025 juga dialami kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil 0,12 % secara bulanan.

Padahal, menjelang Ramadhan, kelompok itu biasanya menyumbang inflasi. ”Ada sinyal kuat bahwa kelompok rumah tangga menengah-bawah mengerem belanja,” katanya. Yusuf menilai, banyak faktor yang memicu penurunan daya beli, terutama maraknya PHK, sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal, dan terbatasnya pertumbuhan upah. ”Ini harus diwaspadai (Deflasi). Jika situasi semakin buruk, pertumbuhan ekonomi semester I-2025 bisa melemah, mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang 50 % dari total produk domestik bruto,” katanya. (Yoga)

Penyaluran kredit UMKM per Februari 2025 tercatat Rp 1.393,4 triliun, hanya tumbuh 2,1% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan kredit UMKM yang terus melemah ini dihantam daya beli yang juga masih lesu. Berdasarkan data BI, kredit UMKM per Februari 2025 kembali menyusut dibanding bulan sebelumnya yang naik 2,5% (yoy). Pada Februari 2021 kredit UMKM dihantam Covid-19 hingga terkoreksi 2,7% (yoy). Namun, pelaku UMKM bangkit dengan pertumbuhan 14,4% (yoy) per Februari 2022. Bahkan, kredit mikro pada Februari 2022 melonjak 82,9% (yoy), kemudian kredit usaha kecil tumbuh 27,2% (yoy) dan kredit menengah masih terkoreksi dalam 26,6% (yoy).

Pada Februari 2023, kreditUMKM masih tumbuh 8,6% (yoy) walau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada Februari 2024 pertumbuhan kredit UMKM meningkat ke 9,4% (yoy). Tren penurunan terus terlihat hingga dua bulan pertama tahun ini, kredit kepada wong cilik hanya naik 2,1% (yoy). Chief Economist PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede mengatakan, perlu ada insentif dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Perlu mendorong investasi atau program prioritas yang bisa menyerap tenaga kerja.

"Karena ujung-ujungnya kita bicara UMKM itu, pembelinya kelas menengah. Dan kalau pembelinya recover spendingnya, daya belinya membaik, tentu penjualan UMKM juga membaik," ujar Josua, Minggu (23/3/2025). Menurut dia, bagaikandua sisi mata uang. Apabila pembeli dari UMKM memiliki daya beli yang baik, tentu akan meningkatkan kinerja UMKM itu sendiri. Pada akhirnya, UMKM akan mengajukan kredit ke perbankan apabila penjualan meningkat dan butuh ekspansi. "Dan kalau kinerja UMKM membaik, tentu penyaluran kredit perbankan untuk mendukung pembiayaan UMKM juga membaik. Jadi semua saling berkaitan, terkait isu penurunan kelas menengah," jelas Josua. (Yetede)

Pemerintah optimistis daya beli masyarakat akan menopang laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025. Kinerja perekonomian turut disokong oleh surplus neraca perdagangan, Purchasing Manufacture Index (PMI), hingga inflasi yang terjaga. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2025 mencapai 5,3%. Karenanya, pemerintah berkomitmen mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menjamin keterjangkauan harga pangan di masa Bulan Suci Ramadan seperti operasi pasar, gerakan pasar murah, serta fasilitasi dan pengawasan distribusi. Pemerintah juga akan terus menjaga level harga gabah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk menopang dayabeli masyarakat atas kebutuhan transportasi, insentif seperti diskon tarif tol dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat diberikan pada momentum Ramadan dan Idulfitri tahun ini. “Hal ini memberikan optimisme bahwa kuartal I-2025,dari total agregat demand, masih terjaga.  Komponennya konsumsi rumah tangga," kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil lelang Surat Utang Negara di Jakarta, Selasa (18/3/2025). Meski terjadi deflasi secara beruntun pada Januari dan Februari 2025, Sri Mulyani meyakini bahwa harga barang dan daya beli tetap terjaga. Apalagi deflasi pada dua bulan tersebut juga teriadi karena diskon tarif selama 58 bulan beruntun.

Sementara, neraca perdagangan mengalami surplusUS$ 3,12 miliar pada Februari2025. Menurut dia, hal ini merunjukkan kinerja neraca perdagangan sudah surplus, daya beli masyarakat bisa terjaga. “Daya beli dijaga supaya tidak tergerus oleh harga, yang dikelola agar tetap rendah atau bahkan menurun, seperti tiket menurun, listrik menurun untuk rumah tangga. Hal ini diharapkan menjaga konsumsi rumah tangga, karena daya belinya terjaga dengan harga yang relatif stabil," terang Sri Mulyani. Pada Februari 2025, PMI Manufaktur Indonesia meningkat ke level 53,6 yang tertinggi dalam 11 bulan terakhir. (Yetede)

Pemerintah optimistis daya beli masyarakat akan menopang laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025. Kinerja perekonomian turut disokong oleh surplus neraca perdagangan, Purchasing Manufacture Index (PMI), hingga inflasi yang terjaga. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2025 mencapai 5,3%. Karenanya, pemerintah berkomitmen mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menjamin keterjangkauan harga pangan di masa Bulan Suci Ramadan seperti operasi pasar, gerakan pasar murah, serta fasilitasi dan pengawasan distribusi. Pemerintah juga akan terus menjaga level harga gabah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk menopang dayabeli masyarakat atas kebutuhan transportasi, insentif seperti diskon tarif tol dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat diberikan pada momentum Ramadan dan Idulfitri tahun ini. “Hal ini memberikan optimisme bahwa kuartal I-2025,dari total agregat demand, masih terjaga.  Komponennya konsumsi rumah tangga," kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil lelang Surat Utang Negara di Jakarta, Selasa (18/3/2025). Meski terjadi deflasi secara beruntun pada Januari dan Februari 2025, Sri Mulyani meyakini bahwa harga barang dan daya beli tetap terjaga. Apalagi deflasi pada dua bulan tersebut juga teriadi karena diskon tarif selama 58 bulan beruntun.

Sementara, neraca perdagangan mengalami surplusUS$ 3,12 miliar pada Februari2025. Menurut dia, hal ini merunjukkan kinerja neraca perdagangan sudah surplus, daya beli masyarakat bisa terjaga. “Daya beli dijaga supaya tidak tergerus oleh harga, yang dikelola agar tetap rendah atau bahkan menurun, seperti tiket menurun, listrik menurun untuk rumah tangga. Hal ini diharapkan menjaga konsumsi rumah tangga, karena daya belinya terjaga dengan harga yang relatif stabil," terang Sri Mulyani. Pada Februari 2025, PMI Manufaktur Indonesia meningkat ke level 53,6 yang tertinggi dalam 11 bulan terakhir. (Yetede)