Akhir Polemik: Peserta Tax Amnesty Batal Diperiksa Ulang

 

JAKARTA – Kepastian hukum dan kenyamanan berusaha kembali menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga stabilitas iklim investasi. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan melarang jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memeriksa ulang harta wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di masa lalu.

Keputusan ini diambil menyusul adanya polemik di masyarakat terkait wacana pemeriksaan kembali para peserta pengampunan pajak. Menkeu bahkan dikabarkan langsung menegur otoritas pajak agar tidak lagi "mengutak-atik" data peserta program tersebut, sekaligus menegaskan komitmennya bahwa selama ia menjabat, program Tax Amnesty jilid baru tidak akan pernah digelar kembali.

Mencegah Bahaya Moral di Tubuh Otoritas Pajak

Penghentian rencana pemeriksaan ini bukan tanpa alasan. Dari kacamata internal pemerintahan, kebijakan mengaudit ulang harta yang sudah diampuni justru membawa risiko besar bagi integritas institusi perpajakan.

Pemerintah menyadari bahwa memberikan kewenangan kepada petugas pajak untuk kembali memeriksa peserta Tax Amnesty sangatlah berbahaya. Hal tersebut berpotensi memicu timbulnya moral hazard atau penyalahgunaan wewenang. Ruang pemeriksaan yang berlarut-larut dikhawatirkan dapat disalahgunakan menjadi ajang tawar-menawar atau praktik transaksional yang justru merugikan negara dan merusak kepercayaan publik terhadap DJP.

Pengecualian bagi Pelanggar Janji Repatriasi

Meski buku pemeriksaan secara umum telah ditutup, pemerintah tetap bersikap tegas terhadap wajib pajak yang terbukti tidak jujur. Pengecualian pemeriksaan ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah sepenuhnya memenuhi kewajiban.

Berdasarkan data kementerian, terdapat sekitar 2.424 wajib pajak yang sebelumnya berjanji akan memulangkan hartanya dari luar negeri (repatriasi) ke dalam negeri saat mengikuti program Tax Amnesty, namun hingga kini gagal merealisasikannya. Bagi ribuan wajib pajak yang melanggar komitmen inilah, pemerintah akan tetap melakukan pengejaran dan penegakan hukum secara terukur.

Perspektif Ekonomi: Menukar Denda Masa Lalu dengan Pertumbuhan Masa Depan

Dari perspektif ekonomi makro dan strategi perpajakan, ketegasan Menteri Keuangan ini merupakan sinyal positif yang sangat ditunggu oleh pasar. Kebijakan pajak yang selalu berubah dan penuh ancaman retrospektif kerap dianggap oleh pelaku usaha sebagai "jebakan" yang menakutkan.

Jika peserta Tax Amnesty terus dibayangi rasa tidak aman, dampaknya akan sangat merugikan perekonomian nasional. Ketakutan tersebut dapat memicu pelarian modal (capital flight), di mana dana-dana besar justru akan kembali disembunyikan atau dilarikan ke luar negeri.

Sebaliknya, dengan memberikan kepastian hukum yang mutlak bahwa masa lalu telah diputihkan, para pengusaha dan pemilik modal akan merasa jauh lebih aman untuk memutar uangnya di sektor riil dalam negeri. Uang yang ditanamkan ke dalam pabrik, infrastruktur, maupun UMKM akan memacu roda ekonomi dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

Pada akhirnya, strategi ini akan memperluas basis penerimaan pajak negara secara otomatis. Pemerintah tidak lagi bergantung pada perburuan denda dari kesalahan masa lalu, melainkan memanen penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi yang sehat, transparan, dan terus bertumbuh di masa depan.

Diprotes Pengusaha, Bahlil Rem Rencana Kenaikan Royalti Tambang Emas dan Nikel

 

JAKARTA – Rencana pemerintah untuk mengerek tarif royalti sejumlah komoditas tambang andalan seperti emas, nikel, tembaga, dan timah resmi ditunda. Langkah pengereman ini diambil oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia setelah menampung berbagai protes dan masukan dari kalangan pelaku usaha pertambangan.

Sebelumnya, draf kenaikan tarif tersebut telah masuk ke tahap uji publik pada pekan lalu. Namun, besarnya gelombang keberatan dari para pengusaha membuat pemerintah menyadari perlunya evaluasi ulang. Bahlil memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 yang mengatur tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut guna mencari rumusan baru yang lebih ideal.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menciptakan kebijakan yang tidak berat sebelah. Targetnya adalah menemukan titik tengah di mana pendapatan negara tetap bisa dioptimalkan, namun tanpa merugikan atau mematikan iklim usaha di sektor pertambangan.

Perspektif Ekonomi dan Perpajakan: Mencari Titik Keseimbangan Fiskal

Dalam kacamata ekonomi makro dan perpajakan, wacana kenaikan royalti tambang ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, pemerintah memiliki urgensi untuk menggenjot penerimaan negara, baik melalui pajak maupun PNBP. Sektor ekstraktif, khususnya komoditas bernilai tinggi seperti nikel dan emas, merupakan tulang punggung yang krusial untuk memperlebar ruang fiskal, membiayai pembangunan infrastruktur, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Namun di sisi lain, kenaikan beban royalti yang terlalu drastis berisiko menjadi bumerang bagi perekonomian. Pungutan yang membengkak akan menekan marjin keuntungan perusahaan dan memukul daya saing industri tambang Indonesia di pasar global.

Dampak lanjutannya, iklim investasi bisa mendingin. Jika pengusaha terpaksa menahan ekspansi bisnis atau mengurangi volume produksi demi menekan kerugian, penyerapan tenaga kerja akan ikut terganggu. Ironisnya, alih-alih meningkatkan kas negara, lesunya aktivitas pertambangan justru berpotensi membuat realisasi setoran pajak dan PNBP meleset dari target. Oleh karena itu, penundaan yang dilakukan pemerintah dinilai sebagai langkah rasional untuk meracik formula kebijakan yang bersahabat bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus aman bagi target penerimaan negara.

Sempat Ditargetkan Berlaku Juni 2026

Penundaan ini sekaligus mengkalibrasi ulang sinyal yang sebelumnya beredar di internal pemerintah. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memproyeksikan bahwa penyesuaian tarif royalti untuk seluruh barang tambang (across the board) akan mulai diberlakukan pada awal Juni 2026.

Meski target waktu telah dicanangkan, keputusan final Kementerian ESDM untuk memperpanjang masa kajian menunjukkan kehati-hatian pemerintah. Lewat penundaan ini, diharapkan regulasi yang kelak diterbitkan benar-benar mencerminkan solusi win-win; roda industri tambang tetap berputar kencang, dan pundi-pundi perbendaharaan negara tetap terisi maksimal.

Pemerintah Indonesia disebut telah memperoleh komitmen pasokan minyak mentah dari Rusia hingga 150 juta barel di tengah tekanan harga minyak global dan meningkatnya risiko gangguan pasokan akibat perang di Timur Tengah.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh sejumlah laporan media internasional. Channel NewsAsia, mengutip AFP dan kantor berita Antara, melaporkan bahwa Rusia telah menyetujui pasokan minyak untuk Indonesia setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow dan pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, menyebut Indonesia memperoleh komitmen 100 juta barel minyak dari Rusia dengan harga khusus, serta tambahan 50 juta barel bila dibutuhkan. [1]

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengamankan pasokan energi nasional. Indonesia, sebagai negara pengimpor bersih minyak, menghadapi tekanan besar karena sebagian impor minyak mentahnya masih berasal dari kawasan Timur Tengah. CNA mencatat sekitar 20–25% impor crude Indonesia berasal dari Timur Tengah dan melewati Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi paling penting di dunia.

Risiko terhadap jalur tersebut meningkat setelah konflik di Timur Tengah kembali memanas. Reuters melaporkan harga minyak dunia naik pada 24 April 2026 setelah muncul kekhawatiran baru mengenai eskalasi militer di kawasan itu. Dalam laporan yang sama, Brent tercatat naik ke US$106,30 per barel, sementara WTI mencapai US$96,92 per barel. Selat Hormuz menjadi sorotan karena sekitar 20% aliran minyak dan gas global biasanya melewati jalur tersebut. [2]

Sebelum muncul kabar komitmen 150 juta barel dari Rusia, Reuters sudah melaporkan pada Maret 2026 bahwa Indonesia sedang menjajaki pembelian minyak dari Rusia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat itu menekankan bahwa yang terpenting bagi Indonesia adalah memastikan pasokan energi. Reuters juga mencatat impor minyak mentah Indonesia dari Arab Saudi turun tajam menjadi 23.000 barel per hari pada Maret, dari 104.000 barel per hari pada Februari, berdasarkan data Kpler.

Masuknya Rusia sebagai calon pemasok besar menandai perubahan penting dalam strategi impor minyak Indonesia. Selama ini Indonesia mencari pasokan dari berbagai sumber, termasuk Timur Tengah, Afrika, dan kawasan lain. Namun perang Timur Tengah memaksa pemerintah mempercepat diversifikasi sumber impor agar tidak terlalu bergantung pada jalur yang rentan terganggu.

Meski demikian, rencana impor minyak Rusia tidak bebas risiko. Sanksi Barat terhadap Rusia masih menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam pembelian, pembiayaan, asuransi, pengangkutan, hingga pembayaran. Reuters pada 2025 melaporkan Pertamina sebenarnya telah memasukkan crude Rusia dalam tender pembelian sejak tahun sebelumnya, tetapi saat itu belum ada impor aktual dan Pertamina menyatakan tetap mematuhi sanksi AS. [3]

Risiko tersebut juga ditegaskan oleh Institute for Essential Services Reform atau IESR. CEO IESR Fabby Tumiwa menilai pasokan dari Rusia bisa dipahami sebagai respons darurat untuk menjaga keamanan energi Indonesia. Namun ia mengingatkan bahwa jika kelonggaran sementara dari Amerika Serikat tidak diperpanjang, proses pembelian, pembiayaan, dan pengangkutan minyak Rusia dapat menjadi lebih kompleks. [4]

Di sisi lain, Uni Eropa juga memperketat rezim sanksinya terhadap Rusia. Reuters melaporkan paket sanksi ke-20 Uni Eropa mencakup dasar hukum untuk kemungkinan larangan layanan maritim bagi pembeli crude dan produk minyak Rusia sebagai pengganti mekanisme pembatasan harga G7. Paket tersebut juga mencantumkan pembatasan terkait armada bayangan Rusia dan sejumlah layanan energi. [5]

Dengan demikian, kabar Indonesia mendapatkan minyak mentah dari Rusia dapat dinilai benar, tetapi masih berada pada tahap komitmen pasokan dan rencana realisasi, bukan bukti bahwa seluruh 150 juta barel sudah diterima. Pemerintah tampaknya sedang mengamankan opsi pasokan alternatif untuk menutup risiko kekurangan crude akibat perang Timur Tengah, lonjakan harga minyak, dan potensi gangguan Selat Hormuz.

Bagi Indonesia, keputusan ini bersifat strategis sekaligus sensitif. Dari sisi energi, pasokan Rusia dapat membantu menjaga stok nasional dan mengurangi tekanan akibat mahalnya minyak dunia. Namun dari sisi geopolitik dan perdagangan internasional, transaksi dengan Rusia harus dikelola hati-hati agar tidak menimbulkan hambatan akibat sanksi, asuransi kapal, pembiayaan, dan kepatuhan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok minyak global.

 

Menyusul dorongan dari Kementerian ESDM, pembukaan lahan perkebunan kini dipercepat untuk mencapai target E20 pada tahun 2028. Kolaborasi lintas sektor dan pembangunan pabrik bioetanol baru menjadi fokus utama dalam implementasi ini. Di sisi lain, tantangan seperti ketersediaan bahan baku juga perlu diselesaikan. Dalam upaya menjaga keberlanjutan, pertumbuhan hulu di luar Jawa menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bioetanol. Implementasi E20 yang dilakukan merupakan bagian dari strategi menghadapi krisis energi global. Langkah progresif ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk.

Jakarta. Wajah industri nikel tanah air resmi mengalami perubahan per 15 April 2026. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memberlakukan Keputusan Menteri Nomor 144.K/2026 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara. Aturan ini mengubah formula Harga Patokan Mineral (HPM) yang selama ini menjadi acuan transaksi bijih nikel di Indonesia. Namun, perubahan ini membawa dampak yang berbeda, perubahan ini seperti angin segar bagi penambang sekaligus awan mendung bagi para pengelola smelter.

Perubahan paling fundamental dalam beleid baru ini adalah dimasukkannya nilai mineral ikutan seperti kobalt (Co) dan besi (Fe) ke dalam rumus perhitungan HPM. Selama ini, unsur-unsur bernilai ekonomi tinggi tersebut seolah menjadi bonus bagi pembeli karena belum dihargai secara optimal dalam formula lama yang hanya berbasis kadar nikel (Ni).

Keuntungan di Sektor Hulu

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Sudirman Widhy Hartono, melihat revisi ini sebagai kemenangan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan formula baru, harga jual bijih nikel, baik tipe saprolit maupun limonit, dipastikan terkerek naik.

Khusus untuk bijih nikel kadar rendah atau limonit, kenaikannya diprediksi sangat fantastis, bahkan bisa melampaui 100%. Penyebab utamanya adalah kandungan kobalt dalam limonit yang kini mulai diperhitungkan secara nyata, sehingga keuntungan yang diperoleh penambang akan mengalami kenaikan yang signifikan.

Smelter Dalam Tekanan Besar

Namun, kegembiraan di hulu berbanding terbalik dengan kondisi di hilir. Bagi industri pengolahan (smelter), kenaikan HPM adalah tambahan beban biaya produksi (COGS) yang signifikan di tengah tren harga nikel global yang masih fluktuatif.

Smelter berbasis Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang menghasilkan Nickel Pig Iron (NPI) kini terjepit. Di satu sisi, mereka harus membayar bahan baku lebih mahal, sementara di sisi lain, mereka menghadapi lonjakan harga energi (batu bara dan BBM) serta kondisi pasar global yang mengalami overproduksi NPI.

Kondisi lebih kritis dialami oleh smelter berbasis High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang mengolah limonit menjadi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP). Industri ini sudah lebih dulu tertekan oleh lonjakan harga asam sulfat (bahan baku utama pelindian) yang naik tinggi dari di bawah US$ 100 per ton menjadi US$ 250 per ton dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan hitungan PERHAPI, kombinasi kenaikan harga limonit dan asam sulfat bisa mendorong biaya produksi MHP hingga menembus angka US$ 17.000 per ton. Angka ini sangat riskan karena sudah mendekati harga pasar nikel di London Metal Exchange (LME).

Dilema Penerimaan Negara dan Keberlanjutan

Pemerintah, melalui Dirjen Minerba Tri Winarno, menegaskan bahwa perubahan formula ini adalah langkah optimalisasi pendapatan negara dari sumber daya alam, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan harga acuan yang lebih tinggi, otomatis royalti yang masuk ke kas negara juga akan meningkat.

Meski demikian, PERHAPI mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap daya tahan industri hilir. Jika keekonomian pabrik pengolahan sudah tidak lagi menarik, ancaman penghentian operasi smelter bisa menjadi kenyataan. Jika ini terjadi, efek dominonya akan sangat panjang, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga target hilirisasi nasional yang terancam mandek.

Kini, bola panas ada di tangan para pelaku industri. Bagaimana mereka melakukan efisiensi operasional akan menjadi penentu: apakah formula baru ini menjadi momentum kejayaan mineral Indonesia, atau justru menjadi titik balik lesunya investasi di sektor hilir.(Zain)

Potensi shortfall penerimaan APBN bisa mencapai Rp 484 triliun, menekan ruang fiskal pemerintah pada tahun 2026. Direktur Riset Makroekonomi dari CORE Indonesia, A. Akbar Susamto, memperkirakan angka tersebut mencerminkan ketidakpastian yang tinggi terhadap penerimaan negara. Meskipun terjadi pertumbuhan signifikan pada penerimaan pajak kuartal pertama 2026, namun hal ini dianggap bersifat sementara dan belum menunjukkan kekuatan struktural. Defisit anggaran yang terus melebar juga menjadi perhatian, terutama dengan strategi belanja pemerintah yang dilakukan lebih awal. Jika penerimaan terus melemah, tekanan terhadap defisit anggaran akan semakin besar.

YLKI menolak wacana DJP yang ingin mengenakan pajak tol dan akan mengirim surat ke Menkeu. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut tidak adil karena membebani konsumen. YLKI akan mengajukan langkah hukum jika pajak tol diterapkan. Mereka mendesak pemerintah untuk fokus pada peningkatan layanan jalan tol tanpa menambah beban pada rakyat. YLKI juga mengingatkan agar pemerintah lebih kreatif mencari sumber pendapatan tanpa mengorbankan masyarakat. Semua berita dapat ditemukan di Google News.

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan melakukan perubahan pada indeks LQ45, IDX30, dan IDX80 mulai Mei 2026. Perubahan ini bertujuan untuk lebih akurat merepresentasikan pasar. Perubahan mencakup kriteria universe dan acuan rasio free float. Sebelumnya, IDX80 memiliki lima poin universe, namun setelah perubahan akan menjadi enam poin. Definisi free float juga disesuaikan dengan regulasi terbaru. BEI berharap perubahan ini dapat meningkatkan kualitas dan representasi dari indeks-indeks utama tersebut.

Pesawat ke destinasi lainnya juga mengalami kenaikan yang signifikan. Para analis memperkirakan bahwa krisis pasokan avtur ini akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, yang berpotensi membuat harga tiket pesawat semakin melonjak. Maskapai penerbangan di seluruh dunia harus bersiap menghadapi konsekuensi dari perang AS-Iran ini, yang dapat mengancam kelangsungan operasional mereka. Untuk sementara, mereka diharapkan dapat menyesuaikan jadwal penerbangan dan menetapkan strategi untuk mengatasi krisis ini. Semua pihak berharap agar situasi ini segera mereda dan pasokan avtur dapat segera pulih.

Klaim asuransi di sektor tambang rawan sengketa karena perbedaan persepsi risiko antara perusahaan tambang dan asuransi. Center for Energy Security Studies mencatat konflik klaim di sektor ini karena risiko kompleks seperti longsor, banjir, dan kecelakaan tambang. Direktur eksekutif CESS Ali Ahmudi Achyak menekankan pentingnya pemahaman teknis dalam industri ini. Risiko tambang juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian pembiayaan serta perlindungan asuransi. Pemahaman teknis menjadi kunci bagi perusahaan asuransi yang ingin masuk ke sektor ini.