Aksi mogok supir truk yang menuntut revisi  aturan Over Dimension Over Load (ODOL)  dapat menyebabkan terhambatnya jalur logistik nasional. Seluruh pihak baik pemerintah, pelaku usaha dan asosiasi supir truk harus bisa duduk bersama mencari solusi dari permasalahan tersebut.  Ratusan sopir truk dari berbagai daerah, antara lain Jawa Barat dan Jawa Timur, menggelar aksi demonstratif menolak penerapan aturan kelebihan muatan dan kelebihan dimensi atau biasa disebut ODOL. Aksi ini merupakan protes atas kebijakan yang dinilai memberatkan para pengemudi dan pengusaha angkutan barang, khususnya yang selama ini bergantung pada kendaraan dengan dimensi dan muatan yang diluar ketentuan. Demonstran berlangsung di sejumlah titik strategi sepertii Tol Palimanan (Cirebon), Surabaya Kudus, Bandung, dan wilayah lainnya. Aksi ini telah dimulai sejak 19-20 Juni 2025 dan berlanjut di Semrang pada Senin (23/06) kemarin, seiring belum adanya respons konkret dari pemerintah terkait tuntutan mereka.  Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API) Suroso jelaskan bahwa para sopir truk opada dasarnya tidak menolak Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  namun pihaknya menilai penerapan aturan Zero ODOL tersebut akan semakin memberatkan para pengemudi, khususnya disektor logistik. (Yetede)

Proyek hilirisasi sumber daya alam (SDA) berupa pembangunan ekosistem baterai kendaraan lsitrik (EV) senilai US$ 6 miliar segera meluncur. Ini merupakan bagian dari 18 proyek hilirisasi senilai US$ 45 miliar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia menyampaikan, proyek yang dimaksud adalah milik CATL, produsen baterai EV terbesar di dunia asal China. Proyek ini akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2029 Juni 2025. "Indonesia dan mitra sedang membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi. Pada 29 Juni nanti akan diresmikan, Insya Allah oleh Bapak Presiden," ucap bahlil. Dia mengatakan, dalam proyek itu, CATL dan mitra akan menggarap industri baterai EV dari hulu ke hilir, mulai dari tambang nikel, smelter, pengolah bijih nikel, fasilitas high presure acid leach (HPAL) untuk menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP), prekursor katoda, hingga katoda. Total investasinya mencapai  US$ 6 miliar dan berada berlokasi di Halmahera Timur, maluku Utara. Bahlil menambahkan, ada 18 proyek hilirisasi yang akan digarap di tanah Air, mencakup hilirisasi nikel, bauksit, refinery, storage, gasifikasi (DME) batu bara, kemudian hilirisasi sektor perikanan, pertanian, kehutanan, dan pengembangan eksosistem baterai mobil milik Indonesia. (Yetede)

Program tarif diskon 30% untuk perjalanan kereta api kelas Ekonomi komersial terus mendapatkan sambutan positif. Hingga 22 juni 2025 pukul 10.00 WIB, KAI mencatat 1.320.011 tiket telah terjual dari total 3.529.612 kursi yang disediakan. Artinya, 37% dari kapasitas telah dipesan, dan angka ini diperkirakan terus bertambah seiring dimulainya libur sekolah di berbagai wilayah hingga 31 Juli 2025.  Vice President Public Relation KAI Anne Purba mengatakan, pihaknya tetap membuka kesempatan mengenai pembelian tiket kereta diskon 30% pada berbagai channel resmi PT KAI. "Kami mengajak pelanggan untuk segera merencanakan perjalanan liburannya dan memanfaatkan promo ini sebelum kehabisan," ungkap Anne. Menyambut masa liburan sekolah, PT KAI (Persero) mengajak masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan matang, termasuk memperhatikan ketentuan bagasi dan segera memanfaatkan promo tarif yang tersedia sebelum kehabisan. Anne menjelaskan bahwa setiap pelanggan diperbolehkan membawa bagasi tanpa dikenakan ketentuan maksimal dengan berat 20 kg, volume 100 dm3 (dimensi 70x48x30 cm), dan maksimal 4 koli. (Yetede)

Pertamina memastikan ketersediaan dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional mencukupi. Perusahaan energi plat merah itu pun sudah mengantisipasi rencana Pemerintah Iran dalam  menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayanan strategis. Selat Hormuz terletak di antara Iran dan Semenanjung Arab yang menghubungkan Teluk Persia ke Samudera Hindia. Pada Minggu (22/6), Parlemen Republik Islam Iran telah menyetujui usulan penutupan Selat Hormuz menyusul serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Keputusan akhir mengenai hal tersebut akan ditetapkan oleh Dewan Keamanan tertinggi nasional. Pengamat Maritim Capt Marcellus Hakeng mengatakan penutupan Selat Hormuz termasuk dalam kondisi kahar (force majeur) dalam sektor logistik. Situasi ini berdampak pada biaya logistik. Situasi ini berdampak pada  biaya logitik. "Yang menanggung biaya logistik tergantung isi kontraknya menyatakan seperti apa. Bisa jatuh ke pemilik barang/kapal dan juga bisa kepada pihak asuransi," kata Captain Hakeng. (Yetede)

Maskapai Saudi Airlines yang mengangkut jemaah haji asal Indonesia sepanjang pekan lalu dia kali mengalami teror bom. Sebagai langkah antisipasi pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi.  Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F. Laisa mengatakan pihaknya memastikan bahwa proses pemulangan jemaah haji kelompok terbang (kloter)  33 Debarkasi Surabaya dari Arab Saudi berjalan lancar, aman dan selamat menggunakan pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV-5688.

Meski demikian, kata Lukman, pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi insentif dengan operator penerbangan, pengelola bandara, otoritas keamanan serta memastikan semua proses berjalan sesuai prosedur. "Di sisi lain paling utama adalah bagaimana semua prosedur berjalan dan tetap mengedepankan keselamatan," ujarnya di Jakarta. Untuk diketahui, pada Sabtu (21/6) lalu, pesawat SV 5688 yang mengangkut 376 penumpang dan terbang dengan rute Jeddah-Muscat-Surabaya mendapat ancaman bom melalui sambungan telpon yang diterima oleh petugas Air Traffic Control (ATC) di Jakarta Are Kontrol Center (ACC) dari Kuala Lumpur ACC. Berdasarkan prosedur keamanan pilot memutuskan untuk mengalihkan  rute (divert) ke Bandar Udara Internasional Kualanamu, Medan, untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru. (Yetede)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka peluang selebar-lebarnya bagi investasi pusat data (data center) di Tanah Air. Investasi ini akan menjadi bagian penting dari upaya percepatan  transformasi digital nasional. Upaya ini juga seiring dengan  proyeksi kebutuhan pusat data Indonesia yang diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan. Jika target ini tercapai, Indonesia berpotensi besar menjadi pusat data digital (digital data hub) utama di kawasan Asia Tenggara (Asean). Adapun saat ini, ketersediaan kapasitas pusat data disebut baru sekitar 290 megawatt (MW). Hingga akhir 2025, Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan kapasitas pusat data hingga 900 MW. Sebagai perbandingan kapasitas pusat data Malaysia saat ini sekitar 400 MW.

"Kami berharap tingkat kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, terus meningkat untuk mendukung ekosistem infrastruktur digital nasional yang tangguh dan inklusif," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Terkait minat investor global dalam investasi pusat data di Indonesia. Indonesia berhasil mengamankan komitmen jumlah investasi pusat data senilai US$ 2,3 miliar (sekitar Rp37 triliun) oleh perusahaan EDGNEX yang berasal dari Dubai, Qatar, belum lama ini. Investasi EDGNEX ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur pusat data modern di atas lahan seluas 12 hektare di kawasan industri Cikarang. Fase awal proyek ditargetkan rampung pada 2026 dan akan terus berkembang hingga 2028. (Yetede)

Rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang bakal melakukan konsolidasi perusahaan asuransi milik BUMN dinilai dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Namun, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Menurut Ketua Komite Tetap Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun Kadin Indonesia Bidang Fiskal, Moneter, Industri Keuangan (FMIK) Diding S Anwar, wacana kondolidasi perusahaan asuransi milik negara oleh Danantara memiliki tujuan yang mulia. Tujuan untuk memperkuat daya saing dan efisiensi industri yang masih tersebar dalam entitas kecil, tumpang tindih mode bisnis, dan belum cukup kompetitif. "Namun, perlu diingat, efisiensi bukan segalanya. Dalam sektor asuransi, negara punya peran yang jauh lebih besar, memastikan perlindungan menyeluruh dan adil bagi seluruh rakyat. Disinilah pentingnya menyusun struktur asuransi BUMN secara profesional, realistis, dan tetap berpihak pada keadilan sosial," jelas Diding. (Yetede)

PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) menargetkan penghematan US$ 100 juta dari integrasi bisnis XL dan Smartfren. XL Smart adalah perusakan hasil merjer XL dan Smartfren. Akan tetapi Sucor Sekuritas menilai, rencana itu akan menghadapi batu sandungan berupa biaya yang harus dipikul dan integrasi ini, antara lain hukum serta umum dan administrasi. Artinya, penghematan yang diraih bakal tergerus oleh biaya-biaya itu. "Selain itu ada warisan dari kerugian Smartfren sebelum proses merger," tulis broker itu, dikutip Minggu (22/06/2025). Sementara itu, run rate pada kuartal 1-2025 stabil, terlihat pada jumlah pelanggan dan minimnya penghentian penggunaan layanan (churn). Ini didorong oleh tiga strategi merek yang dijalankan XL Smart. DItengah tantangan yang dihadapi, Sucor Sekuritas percaya, sinergi akan mengangkat aluasi valuasi saham EXCL. Apalagi jika kondisi makro ekonomi Indonesia mendukung dan daya beli masyarakat pulih. Sucor Sekuritas menetapkan target harga saham EXCL Rp 2.800. Pada akhir pekan lalu, saham EXCL naik 0,45% ke level Rp2.450. (Yetede)

Pemerintah terus menggodok payung hukum implementasi Zero Over Dimension Over Load (ODOL) sehingga pada 2026 tidak ada lagi kendaraan terlebih dimensi dan kelebihan muatan. Untuk itu pada Juli 2025 diberlakukan tahap peringatan dan dilanjutkan dengan  penegakan hukum Agustus 2025. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ernita Titis Dewi menyatakan rencana aksi penanganan Zero ODODL saat ini sedang disusun yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga termasuk kepolisian guna memastikan penegakan aturan dimensi dan muatan kendaraan berjalan efektif. "Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kendaraan ODODL telah dilakukan bersama para pemangku lintas kepentingan," kata Ernita. Namun, dia mengingatkan, upaya tersebut masih belum berjakan optimal, sehingga dibutuhkan langkah-langkah lanjutan yang lebih terstruktur dan tegas untuk menekan pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan di jalan. (Yetede)