Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Amran Sulaiman, menargetkan produksi gula konsumsi sebesar 2,59 juta ton pada 2025, dengan tujuan jangka panjang swasembada gula konsumsi pada 2028 dan gula industri pada 2030. Meskipun target ini menunjukkan ambisi besar untuk memperkuat ketahanan pangan, realitas menunjukkan masih adanya defisit 850.000 ton yang harus dipenuhi lewat impor.

Amran menegaskan enam strategi utama dalam mencapai swasembada, mulai dari penguatan penyuluhan petani, kemudahan akses pupuk, hingga perluasan lahan oleh PTPN Group seluas 176.000 hektare dalam tiga tahun ke depan. Namun, berbagai tantangan klasik seperti rendahnya produktivitas, masalah benih, distribusi pupuk, tata niaga, dan konflik lahan masih menjadi hambatan besar.

Keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor, termasuk peran BUMN pupuk dan benih serta penggunaan teknologi digital dan kultur meristem. Validasi data, pemetaan lahan yang “clean and clear,” dan skema pembiayaan seperti KUR menjadi kunci percepatan implementasi.

Amran optimistis bahwa dengan komitmen, inovasi, dan koordinasi yang baik, Indonesia dapat keluar dari ketergantungan impor dan mencapai kedaulatan gula nasional lebih cepat dari target yang ditetapkan.

Industri Hasil Tembakau (IHT) tengah menghadapi tekanan berat akibat kenaikan ongkos produksi, kebijakan cukai, dan regulasi kesehatan, yang berpotensi menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Ketua Umum FSP RTMM SPSI Sudarto A.S. mengungkapkan bahwa hampir seluruh pabrik rokok, terutama yang memproduksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM), telah melakukan efisiensi pada awal 2025.

Penurunan produksi rokok sebesar 4,2% hingga Maret 2025, sebagaimana disampaikan Dirjen Bea dan Cukai Askolani, juga turut memperkuat kekhawatiran pekerja. Di sektor hulu, petani tembakau juga terdampak karena penurunan serapan dari pabrikan, terutama di wilayah sentra seperti Temanggung, sebagaimana dikhawatirkan Bupati Agus Setyawan.

Pihak industri, seperti Gudang Garam melalui Maksin Arisandi, mengakui tantangan dari penurunan omzet akibat kenaikan tarif pita cukai sejak 2021. Sementara itu, Ketua Umum Gaprindo Benny Wachjudi meminta pemerintah menerapkan moratorium kenaikan CHT (Cukai Hasil Tembakau) selama 3 tahun ke depan guna memberi ruang pemulihan bagi IHT, yang selama ini berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara—mencapai Rp216,9 triliun dari total cukai Rp226,4 triliun di tahun 2024.

Meskipun tidak ada kenaikan cukai di 2025, sektor ini tetap tertekan oleh kebijakan turunan dari UU Kesehatan No. 28/2024, termasuk rencana penyeragaman kemasan rokok, yang dinilai dapat mengancam keadilan berusaha dan meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Dengan total tenaga kerja industri tembakau mencapai 650.889 orang, dan serapan tenaga kerja dari pabrik besar seperti Djarum, Sampoerna, dan Gudang Garam mencapai ratusan ribu orang, keberlangsungan IHT tidak hanya menjadi isu ekonomi tetapi juga isu ketenagakerjaan dan sosial nasional. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan kesehatan yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan ekonomi, demi mencegah gejolak sosial akibat potensi PHK massal di industri strategis ini.

Pabrik Chlor Alkali-Athylene Dichloride (CA-EDC) garapan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menyimpan magnet tersendiri bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Alias BPI Danantara Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA) untuk menjajaki peluang investasi d proyek petrokimia terintegrasi tersebut. Pabrik CA-EDC yang berstatus sebagai proyek strategi nasional  (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden  Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ini akan memiliki kapasitas produksi sebesar 400.000 ton soda kaustik padat per tahun atau setara 827.000 ton dalam bentuk cair dan 500.000 ton etheylene dichloride. Dengan kapasitasnya yang jumbo, pabrik CA-EDC yang berlokasi di Kota Cilegon, Banten ini bakal berkontribusi menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor  soda kaustik dan etheylene dichloride, sehingga turut mendorong kemandirian dalam produksi nasional dan memperkuat proses hilirisasi industri hilir masuk pengolahan nikel. Di sisi lain, pabrik senilai total Rp 15 triliun ini juga diestimasikan bakal membuka peluang pekerjaan bagi 3.000 tenaga kerja dalam masa konstruksi dan 250 pekerja saat nanti beroperasi. (Yetede)

Megaproyek Tanggul Laut Pantai Utara Jawa atau Giant Sea Wall membutuhkan estimasi total biaya pembangunan mencapai US$ 80 miliar atau setara Rp1.280 triliun (Rp 16.000 per US$). Ditengah keterbatasan anggaran, pemerintah membuka kesempatan bagi investor dalam dan luar negeri menggarap proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan WIlayah (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengundang pelaku usaha Belanda untuk berkolaborasi  dalam proyek Giant Sea Wall. AHY menyampaikan apresiasi atas  peran Belanda sejak tahap awal proyek. Ia mengundang para pelaku usaha Belanda untuk kembali terlibat secara aktif dan menjalin kolaborasi jangka panjang. "Saya percaya Anda semua memiliki pengalaman dan keahlian untuk membantu kami mencapai tujuan ini. Mari kita eksplorasi kolaborasi baru yang lebih erat dan bermanfaat bagi kedua negara," kata AHY. Menurutnya pemerintah Indonesia terus mempererat kerja sama konkret dengan Belanda dalam pengembangan infrastruktur strategis, khususnya dibidang ketahanan iklim dan pembangunan kawasan perkotaan berkelanjutan. (Yetede)

Dominasi platform over the top (OTT) asing di pasar Indonesia menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Dominasi ini tak hanya menggerus  ceruk pasar industri telekomunikasi, tetapi juga pelaku industri penyiaran. Mencermati kondisi tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pun angkat bicara. Menurut dia, dominasi platform OTT asing di pasar Indonesia tidak boleh menggerus keberlangsungan industri penyiaran nasional. Hal tersebut disampaikan saat audiensi dengan Presiden dan Managing  Director Media Partners Asia Research  Services Pte Ltd (MPA) untuk Asia Pasifik Mila Venugopalan di Jakarta, pekan lalu. "Kami juga ingin Anda memberdayakan industri penyiaran. Prinsip dasarnya bahwa harus ada kondisi yang setara antara industri penyiaran dengan platform OTT," kata Meutya. Menurut Meutya, industri penyiaran di Indonesia masih memainkan peran penting dalam menjangkau masyarakat d seluruh pelosok Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau koneksi internet. (Yetede)

PT  Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel kembali menggelar Obi Fishing Tourment 2025 pada 14-15 Juni 2025 di sekitar perairan Akelamo dan Mala Mala, Pulau Obi, Maluku Utara. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa masih banyak ikan berukuran besar yang hidup di perairan Kawasi sekitar proyek perusahaan. Turnamen mancing tersebut  telah memasuki tahun ke empat. Untuk tahun ini lomba mancing untuk para nelayan setempat mengusung tema "Mari Jaga Torang Pelaut", yang artinya adalah ajakan untuk menjaga kelestarian laut sekaligus mempererat silahturahmi antara Harita Nickel dengan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Direktur Health, Safety, and Environment (HSE) Harita Nickel, Tonny Gultom mengungkapkan, bahwa turnamen mancing ini dirancang sebagai ajang silahturahmi yang menyatukan perusahaan dengan nelayan setempat. "Fishing tournament ini adalah silahturahmi sesama nelayan namun sekalian ajang berlomba mencari ikan," ujar Tonny. Tonny mengingatkan bahwa, antusiasme masyarakat nelayan yang mengiktui lomba tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Kali ini, total terdapat 135 peserta, terdiri dari 86 nelayan dari berbagai desa sekitar wilayah operasional Harita Nickel dan sisanya berasal dari karyawan sebagai unit perusahaan. (Yetede)

Industri asuransi umum dan reasuransi mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp 55,84 triliun per April 2025, tumbuh 5,79% secara yoy. Dari nilai itu, lini usaha harta benda (properti) menjadi tulang punggung dari pendapatan premi. Kenaikan premi terbesar berasal dari lini usaha harta benda sebesar 9,08% (yoy) diikuti oleh lini usaha kesehatan yang meningkat 20,94% (yoy). OJK mencatat, asuransi umum dan reasuransi mencatatkan sejumlah premi pada lini usaha harta benda (properti) sebesar Rp 18,2 triliun atau naik 9,08% (yoy). Asuransi harta benda masih mendominasi premi asurandi umum dan reasuransi dengan porsi sebesar 32,59% dari total premi. "Penurunan suku bunga aduan Bank Indonesia menjadi 5,5% pada Mei 2025 dipandang sebagai peluang untuk mendorong pertumuhan lebih lanjut di sektor asuransi properti," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono. Penurunan suku bunga acuan BI dipandang sebagai katalis positif yanag mampu memacu aktivitas pembangunan dan pembelian properti. Semakin banyak pproperti yang diangun dan dibeli, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan perlindungan asuransi, baik dri risiko bencaa alam, kebakaran, hingga kerusakan fisik. (Yetede)

Prospek kinerja PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) diprediksi tetap positif sepanjang 2025 meskipun dihadapkan pada tantangan eksternal seperti pelemahan daya beli masyarakat dan tingginya harga bahan baku impor.

Prospek kinerja PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) diprediksi tetap positif sepanjang 2025 meskipun dihadapkan pada tantangan eksternal seperti pelemahan daya beli masyarakat dan tingginya harga bahan baku impor.

Upaya konsolidasi di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus berlangsung sebagai bagian dari strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat struktur dan daya saing industri perbankan skala kecil. Terbaru, empat BPR di Jawa Tengah dan Jawa Timur—yakni BPR Rejeki Insani, Dutabhakti, Bina Kharisma Insani, dan Bina Sejahtera Insani—akan melakukan merger, dengan BPR Bina Sejahtera Insani sebagai bank penerima penggabungan.