JAKARTA — Riuh rendah di media sosial mengenai hilangnya hak tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% bagi para pemengaruh (influencer) akhirnya mendapat jawaban resmi dari otoritas fiskal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 bukan merupakan bentuk pengetatan atau pemangkasan insentif bagi industri kreatif. Langkah ini melainkan penegasan kepastian hukum atas status profesi kreator digital yang sejak awal masuk dalam rumpun pekerjaan bebas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, meluruskan anggapan keliru yang beredar di masyarakat. Menurutnya, apabila selama ini ada content creator, blogger, maupun YouTuber yang merasa sah menyetor pajak menggunakan skema PPh Final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 0,5%, maka pemahaman tersebut tidak sejalan dengan fondasi hukum perpajakan.

"Dan sebetulnya kalau mereka selama ini menganggap boleh menggunakan tarif setengah persen, itu adalah suatu kesalahan. Jadi tidak tepat. Karena kategori pekerjaan mereka dikategorikan sebagai pekerjaan bebas," ujar Inge dalam Podcast Cermati. Otoritas menegaskan bahwa status pekerjaan bebas secara otomatis mengecualikan pelakunya dari rezim PPh Final UMKM yang berbasis omzet bruto.

Menutup Celah Hukum Melalui PP 20/2026

Secara kronologis, penegasan ini tertuang dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 April 2026. Perubahan krusial terlihat pada perluasan substansi Pasal 56 ayat (4) huruf b.

Pada aturan lama (PP 55/2022), kelompok pekerja seni yang dikecualikan dari PPh Final 0,5% baru mencakup profesi konvensional seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, hingga foto model. Namun, dalam beleid baru PP 20/2026, pemerintah secara eksplisit memasukkan frasa: "pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer atau pemengaruh, selebgram, bloger, vloger, dan sejenis lainnya)".

Masuknya frasa baru ini menutup celah tafsir ganda (gray area) yang kerap dimanfaatkan para pembuat konten untuk menyamarkan penghasilannya sebagai omzet dagang UMKM. Kini, profesi digital disetarakan dengan tenaga ahli konvensional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan arsitek yang wajib menggunakan mekanisme Pajak Penghasilan umum.

Kategori Pajak Berdasarkan PP 20/2026	Subjek/Wajib Pajak yang Berhak/Berlaku	Mekanisme Penghitungan Pajak
Fasilitas PPh Final 0,5% (UMKM)	Wajib Pajak Orang Pribadi, Koperasi, dan Perseroan Perorangan (Omzet di bawah Rp4,8 Miliar/Tahun).	PPh 0,5% langsung dari total peredaran bruto/omzet bisnis.
Pembebasan Pajak (PTKP Mikro)	Pelaku UMKM Orang Pribadi dengan omzet maksimal Rp500 juta dalam satu tahun.	Nihil (Bebas pajak hingga batas omzet terpenuhi).
Pekerjaan Bebas (Kreator Digital & Artis)	Influencer, Selebgram, Vlogger, Dokter, Pengacara, Musisi, Olahragawan.	Tarif progresif umum. Bisa pakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) jika omzet < Rp4,8 Miliar.

Solusi NPPN dan Pemisahan Entitas Bisnis

Meskipun wajib menggunakan mekanisme umum dengan tarif progresif, DJP menyatakan para kreator digital tidak perlu panik kehilangan seluruh fasilitas. Selama peredaran bruto atau omzet tahunannya dari pekerjaan bebas belum menembus angka Rp4,8 miliar, mereka masih diizinkan menghitung pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Melalui NPPN, wajib pajak dibebaskan dari kewajiban pembukuan akuntansi yang rumit dan cukup melakukan pencatatan omzet sederhana.

Di sisi lain, Inge menjelaskan kebingungan publik juga kerap dipicu oleh adanya pemengaruh yang memiliki lini usaha terpisah berbentuk badan hukum, seperti perusahaan perencana acara (event organizer). Berdasarkan azas keadilan, jika aktivitas usahanya berjalan di bawah bendera PT atau CV yang terpisah dari keahlian pribadinya, maka unit bisnis tersebut sempat diizinkan menggunakan tarif komersial UMKM sebelum berlakunya limitasi baru.

Melalui PP 20/2026, sasaran penerima fasilitas perpajakan kini disempurnakan demi menjamin asas keadilan fiskal (tax equity). Pemerintah memastikan insentif 0,5% murni dinikmati oleh pelaku ekonomi lemah yang membutuhkan, bukan oleh kelompok profesi dengan kapasitas ability to pay yang tinggi. 

Jakarta - Diskusi mengenai keberpihakan negara terhadap industri kreatif kembali mencuat ke permukaan. Jagat media sosial, khususnya platform X, sempat diramaikan oleh potongan video Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di DPR RI yang berlangsung pada 8 April 2026. Dalam rekaman tersebut, sejumlah tokoh kunci perfilman tanah air, seperti Direktur Utama MD Pictures Manoj Punjabi dan CEO Visinema Pictures Angga Dwimas Sasongko, menyuarakan keluh kesah yang mendalam mengenai struktur perpajakan bioskop di Indonesia.

Isu ini sebenarnya bukan barang baru. Jauh sebelum video tersebut viral, tepatnya pada 17 Oktober 2025, jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menggelar pertemuan hangat dengan Persatuan Produsen Film Indonesia (PPFI), Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi), dan Asosiasi Pengusaha Film Indonesia (APFI). Pertemuan yang dihadiri oleh figur publik sekaligus produser film seperti Deddy Mizwar dan artis Luna Maya tersebut menjadi ruang bagi otoritas pajak untuk menampung aspirasi, dengan komitmen untuk mengkaji insentif yang dapat melindungi serta mendukung ekosistem sinema domestik.

Namun, mengapa riak ketidakpuasan tetap muncul di ruang publik? Guna memahami persoalan ini secara jernih, diperlukan lensa yang objektif untuk membedah anatomi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang membalut industri seluloid kita.

Labirin Regulasi dan Ilusi "PPN Ganda"

Keluhan utama yang disuarakan oleh para sineas nasional bermuara pada satu istilah teknis: tax inequality atau ketimpangan beban pajak. Industri film lokal merasa harus memikul beban finansial yang lebih berat untuk menayangkan karyanya di bioskop sendiri dibandingkan dengan importir film asing.

Secara legal formal, pembuatan film lokal melibatkan rantai produksi yang sangat panjang. Berdasarkan Undang-Undang PPN yang berlaku, hampir seluruh komponen hulu—mulai dari jasa sewa peralatan syuting, teknik editing, animasi, mixing suara, sewa lokasi, hingga hak pemakaian lagu—merupakan Jasa Kena Pajak (JKP). Di fase ini, produser lokal wajib membayar PPN Masukan (PM) atas setiap transaksi tersebut.

Pemerintah sebenarnya telah mencoba melakukan reformasi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025, yang menetapkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 11/12 dari perkiraan hasil rata-rata per judul film pada saat penyerahan ke bioskop. Langkah ini dimaksudkan untuk menyederhanakan pemungutan pajak di hilir.

Sayangnya, hingga saat ini peraturan Direktur Jenderal Pajak yang menjadi petunjuk teknis pelaksanaan nilai rata-rata tersebut belum kunjung terbit. Kekosongan regulasi turunan ini membuat pelaku industri film tetap merujuk pada aturan klasik yang belum dicabut, yakni Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-30/PJ.3/1987.

Di sinilah titik krusialnya. SE-30/1987 menerapkan skema Deemed Taxable Base yang mematok nilai Rp20 juta per judul film untuk 30 kopi pertama, dan Rp1 juta untuk setiap kopi berikutnya. Sifat dasar dari skema deemed purba ini adalah tidak mengenal mekanisme pengkreditan Pajak Masukan.

Akibatnya, terjadi benturan sistemik. Di fase produksi, produser diperlakukan dengan sistem multistage levy (harus membayar PPN Masukan), namun di fase penyerahan akhir ke bioskop, mereka dikunci oleh sistem deemed yang membuat seluruh PPN Masukan dari biaya produksi tidak bisa dikreditkan. PPN Masukan tersebut otomatis menjelma menjadi biaya permanen (sunk cost) yang menggerus margin laba usaha, sebelum kemudian mereka masih harus dihadapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atau Pajak Hiburan di loket bioskop daerah. Kondisi inilah yang memicu persepsi di kalangan pelaku industri seolah-olah mereka terkena hantaman "PPN Ganda".

Belajar dari Lanskap Global

Otoritas pajak di berbagai belahan dunia pada umumnya memandang industri perfilman bukan sekadar objek pemungutan penerimaan (revenue getter), melainkan sebagai sektor strategis yang membawa identitas budaya nasional (soft power). Oleh sebab itu, fungsi anggaran (budgetair) kerap diselaraskan dengan fungsi mengatur (regulerend) melalui insentif perpajakan yang agresif.

Sebagai contoh, tetangga dekat kita, Thailand, menerapkan kebijakan cash rebate berjenjang sebesar 15% hingga 30% sejak Januari 2025 untuk setiap belanja produksi lokal untuk film. Inggris Raya memperkenalkan Audio-Visual Expenditure Credit (AVEC) per April 2024, yang memberikan kredit pajak tunai sebesar 34% bagi film yang lolos uji kelayakan budaya (cultural test).

Di Asia Timur, Korea Selatan memberikan kredit pajak investasi hingga 15% bagi UKM film domestik serta insentif tambahan untuk riset teknologi konten digital. Australia memiliki skema producer offset bersifat refundable sebesar 40%, sementara Prancis mempertahankan Crédit d'impôt cinéma (CIC) sebesar 30% yang terbukti sukses menekan relokasi syuting keluar negeri dari 27% menjadi hanya 10%.

Menjaga Keseimbangan Iklim Fiskal

Melihat data-data di atas, kekhawatiran dan aspirasi para pelaku industri perfilman nasional sangatlah beralasan. Struktur perpajakan saat ini, yang belum didukung oleh peraturan turunan komprehensif, secara tidak sengaja telah menciptakan disinsentif bagi investasi produksi sinema domestik.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, situasi ini merupakan sebuah alarm untuk segera melakukan akselerasi regulasi. Ketiadaan PER yang mengatur detail mekanisme perkiraan hasil rata-rata dalam PMK-11/2025 menjadi titik rawan yang mudah dipolitisasi untuk membangun opini bahwa pemerintah abai terhadap karya anak bangsa.

Penataan ulang kebijakan fiskal di sektor ini sejatinya tidak harus dipandang sebagai potensi kehilangan pendapatan negara. Dengan merestrukturisasi DPP Nilai Lain untuk film impor agar berbasis nilai ekonomi riil, negara justru berpotensi mendulang penerimaan yang jauh lebih adil. Di saat yang sama, relaksasi pengkreditan Pajak Masukan atau pemberian insentif khusus bagi rumah produksi lokal akan menyuntikkan angin segar bagi likuiditas dan arus kas para sineas.

Langkah harmonisasi antara kenyamanan investasi asing dengan perlindungan industri domestik adalah kunci utama. Melalui pendekatan yang tenang, berbasis data, dan kolaboratif, reformasi pajak perfilman di Indonesia diharapkan mampu mengubah ruang bioskop menjadi rumah yang ramah bagi karya-karya terbaik negeri sendiri.

Seperti yang kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan. Pencabutan izin terhadap 28 subjek hukum korporasi tersebut merupakan hasil investigasi yang dilakukan Kementerian Kehutanan bersama Satgas PKH[1]. Pencabutan izin terhadap 28 perusahaan di wilayah Sumatra Utara dan Aceh membawa dampak langsung bagi penghentian aktivitas ekonomi di bawah manajemen lama. Pemerintah menegaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai konsekuensi dari pelanggaran serius terkait kerusakan hutan yang memicu bencana banjir. Meskipun operasional perusahaan-perusahaan tersebut sempat dipertanyakan, pemerintah memastikan bahwa penghentian ini merupakan langkah tegas untuk menghentikan praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar, dengan tetap berupaya agar potensi ekonomi dari lahan tersebut tidak hilang begitu saja.

Terkait nasib para pekerja, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi[2] menekankan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak mengabaikan sisi kemanusiaan. Pemerintah berencana menjaga keberlangsungan lapangan kerja bagi para buruh dan karyawan yang selama ini bergantung pada perusahaan-perusahaan tersebut dengan mengintegrasikan mereka ke dalam sistem pengelolaan yang baru di bawah naungan negara.

Mengenai pengelolaan setelah pencabutan izin, pemerintah telah menunjuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pemegang kendali utama. Teknis operasional di lapangan akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang relevan, di mana 22 perusahaan di bidang kehutanan akan dikelola oleh PT Perhutani. Sementara itu, 6 perusahaan lainnya yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan akan diserahkan pengelolaannya kepada BUMN yang bergerak di bidang pertambangan guna memastikan pemanfaatan sumber daya alam tetap berjalan secara profesional.

Setiap kebijakan yang tegas pasti memiliki sisi mata uang yang berbeda, terutama dalam jangka pendek. Penegakan hukum yang drastis seperti pencabutan izin ini ibarat melakukan "detoksifikasi" pada ekonomi: perlu dilakukan, tapi prosesnya bisa menimbulkan rasa sakit sementara bagi kas negara dan persepsi pasar. Berikut adalah analisis mengenai dampak yang mungkin timbul dalam jangka pendek akibta pencabutan ijin tersebut:

1. Penurunan Penerimaan Pajak Langsung

Dalam jangka pendek, pencabutan izin otomatis menghentikan kewajiban setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 28 perusahaan tersebut. Karena operasional berhenti atau sedang dalam masa transisi administrasi ke BPI Danantara/BUMN, aktivitas bisnis yang menghasilkan laba menjadi vakum. Akibatnya, target penerimaan pajak di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan pada tahun berjalan dipastikan akan mengalami kontraksi atau penurunan yang cukup signifikan dari entitas-entitas tersebut.

2. Terhentinya Setoran PNBP dan Pajak Tak Langsung

Selain pajak penghasilan, negara juga berisiko kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti royalti tambang, PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), dan Dana Reboisasi selama masa transisi. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi jual-beli produk perusahaan tersebut juga akan menghilang dari peredaran. Gap waktu (time lag) antara pencabutan izin hingga perusahaan tersebut kembali produktif di bawah kelolaan PT Perhutani atau  BUMN Tambang adalah masa "kering" bagi pendapatan negara.

3. Munculnya Sentimen "Risiko Regulasi" bagi Investor

Bagi dunia investasi, kepastian hukum adalah segalanya. Pencabutan izin secara massal, meskipun didasarkan pada audit pelanggaran lingkungan, dapat menciptakan persepsi adanya regulatory risk atau risiko regulasi yang tinggi di Indonesia. Investor, terutama asing, mungkin akan menjadi lebih berhati-hati (wait and see) karena khawatir bahwa konsesi yang mereka miliki saat ini bisa saja dicabut sewaktu-waktu jika terjadi perubahan kebijakan atau standar evaluasi dari pemerintah.

4. Kekhawatiran akan Dominasi Negara

Langkah pengalihan aset ke BPI Danantara dan BUMN bisa memicu sentimen negatif terkait "nasionalisasi terselubung" atau penguatan dominasi negara yang terlalu besar dalam ekonomi. Investor swasta mungkin merasa ruang gerak mereka semakin menyempit atau merasa tidak mendapat level playing field yang adil jika negara dengan mudah mengambil alih aset swasta yang dianggap bermasalah. Hal ini bisa menurunkan minat investasi pada sektor-sektor strategis yang kini kembali ke tangan pemerintah.

5. Dampak Psikologis pada Pasar Modal

Khusus untuk perusahaan yang sudah melantai di bursa (seperti Toba Pulp Lestari Tbk atau perusahaan terkait lainnya), pencabutan izin ini memberikan guncangan langsung pada harga saham dan nilai kapitalisasi pasar. Penurunan harga saham ini tidak hanya merugikan pemegang saham, tetapi juga menciptakan sentimen negatif di pasar modal bahwa sektor komoditas Indonesia sedang berada dalam pengawasan ketat yang sangat berisiko (high risk), yang bisa memicu keluarnya modal (capital outflow) dalam jangka pendek.

6. Beban Biaya Transisi dan Audit

Alih-alih menerima pajak, pemerintah justru berpotensi mengeluarkan biaya tambahan dalam jangka pendek untuk membiayai proses transisi. Biaya ini meliputi audit menyeluruh terhadap aset yang ditinggalkan, biaya pemeliharaan lahan agar tidak dijarah pasca-izin dicabut, hingga biaya restrukturisasi tenaga kerja. Dalam jangka pendek, ini merupakan beban fiskal tambahan sebelum perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar sehat dan mampu memberikan dividen kembali kepada negara melalui pengelolaan yang baru.

#ekonomi #kehutanan #pertambangan #penerimaanpajak #pencabutanijin #satgaspkh

Menjelang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan mengumumkan paket stimulus yang ditujukan untuk menggenjot sektor transportasi dan pariwisata. Program ini berbentuk obral diskon harga tiket pesawat melalui serangkaian insentif fiskal dan non-fiskal. Pemerintah memperkirakan bahwa keseluruhan fasilitas ini dapat menghasilkan penurunan harga tiket pesawat hingga 13 sampai 14 persen bagi konsumen. Diskon ini berlaku untuk pembelian dan periode penerbangan antara 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026.

Langkah ini menegaskan upaya pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau selama masa liburan puncak, sekaligus memberikan dorongan vital bagi maskapai penerbangan yang masih berjuang pulih pasca-pandemi. Stimulus sektor transportasi ini dirancang sebagai paket komprehensif yang melibatkan intervensi pada berbagai komponen biaya tiket pesawat.

Pertama, Pemerintah memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah sebesar 6 persen. Dengan tarif PPN normal 11 persen, kebijakan ini membuat penumpang hanya menanggung sisa PPN 5 persen dari total harga tiket. Kebijakan ini secara langsung mengurangi beban pajak yang ditransfer ke konsumen. Selain diskon PPN, maskapai juga mendapatkan keringanan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Untuk pesawat jenis jet mendapatkan diskon fuel surcharge sebesar 2 persen. Untuk pesawat jenis propeller (baling-baling), yang umumnya melayani rute perintis atau jarak pendek, mendapatkan diskon lebih besar, yakni 20 persen.

Selain itu, pemerintah juga memangkas biaya-biaya operasional di bandara, yang sebagian besar dibebankan kepada maskapai dan penumpang. Pemerintah memangkas biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau airport tax sebesar 50 persen. Serta, memotong biaya yang dibebankan ke maskapai berupa biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara, yang dipotong sebesar 50 persen. Untuk melengkapi kebijakan stimulus ini, pemerintah berupaya menekan biaya operasional maskapai secara langsung, harga Avtur (bahan bakar pesawat) diturunkan sebesar 10 persen di 37 bandara strategis di Indonesia. Bahan bakar merupakan komponen biaya terbesar bagi maskapai, sehingga penurunan ini diharapkan langsung terefleksi dalam struktur biaya tiket.

Kebijakan obral diskon tiket ini memiliki dua target utama. Target pertama adalah mengendalikan inflasi dan memastikan masyarakat dapat bepergian tanpa terbebani biaya transportasi yang terlalu tinggi selama periode Nataru. Kenaikan harga tiket pesawat dapat memicu kenaikan inflasi pada sektor jasa dan transportasi. Target kedua adalah akselerasi pemulihan sektor pariwisata domestik. Dengan tiket yang lebih terjangkau, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk melakukan perjalanan domestik, yang secara langsung menggerakkan roda ekonomi daerah-daerah tujuan wisata.

Meskipun paket stimulus ini terlihat menarik, tantangan implementasinya terletak pada pengawasan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh komponen diskon yang diberikan (PPN DTP, fuel surcharge, PJP2U, dan harga avtur) benar-benar diturunkan kepada konsumen dalam bentuk harga tiket yang lebih murah, sesuai dengan target 13-14 persen.

Maskapai dan pengelola bandara harus transparan dalam menghitung dan mencantumkan komponen harga tiket agar publik dapat melihat manfaat diskon tersebut secara jelas. Jika pengawasan lemah, insentif fiskal yang dikeluarkan negara berisiko hanya terserap sebagai margin keuntungan maskapai atau bandara, tanpa manfaat maksimal bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

Akses terhadap kepemilikan rumah, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), seringkali terganjal masalah administratif yang terkesan sepele namun berdampak besar. Menteri Keuangan Purbaya baru-baru ini melontarkan janji signifikan yang bertujuan mengatasi hambatan tersebut: penghapusan utang warga di bawah Rp1 juta bagi MBR yang terhalang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.

Komitmen ini muncul setelah adanya temuan bahwa ratusan ribu calon debitur KPR subsidi terganjal di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)—yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)—hanya karena memiliki catatan kredit macet dengan nominal yang sangat kecil, di bawah satu juta rupiah. Utang kecil ini, meski tak signifikan, berakibat fatal karena menyebabkan skor kredit calon debitur menjadi buruk.

Langkah yang diinisiasi oleh Purbaya ini memiliki dua tujuan utama yang saling berkaitan. Pertama, membuka akses KPR Subsidi. Tujuan utama kebijakan ini adalah menghapus hambatan administratif yang tidak proporsional. Utang macet di bawah Rp1 juta, yang seringkali berasal dari pinjaman online (pinjol) atau kredit barang konsumsi kecil, tidak merefleksikan kemampuan finansial MBR secara keseluruhan untuk membayar cicilan KPR. Dengan 'memutihkan' catatan kredit ini, MBR yang layak secara finansial akan kembali memenuhi syarat pengajuan KPR bersubsidi, sehingga dapat mengurangi angka backlog perumahan.

Tujuan kedua adalah untuk keadilan fiskal dan sosial. Penghapusan utang kecil ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial. Kepemilikan rumah adalah hak dasar, dan terhalangnya akses hanya karena utang pinjol receh dinilai tidak adil. Ini adalah langkah afirmatif untuk memastikan program subsidi perumahan benar-benar mencapai segmen masyarakat yang dituju.

Untuk merealisasikan janji ini, Kemenkeu telah menugaskan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk melakukan pendataan detail calon debitur yang terhambat. Selanjutnya, Menteri Purbaya berencana berkomunikasi langsung dengan OJK guna mencari celah hukum dan mekanisme yang memungkinkan pembersihan catatan SLIK.

Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Seperti terkait aspek regulasi SLIK dan OJK.  SLIK adalah sistem yang sangat terstruktur dan diatur ketat oleh OJK. Data kredit macet tidak mudah dihapus atau diputihkan, sebab hal itu menyangkut integritas data perbankan dan lembaga pembiayaan. Kemenkeu dan OJK perlu mencari payung hukum yang kuat, mungkin melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) khusus, yang memungkinkan penghapusan utang bersyarat demi kepentingan program strategis nasional seperti KPR subsidi. Integritas Data dan Moral Hazard: Kebijakan ini berpotensi memicu masalah moral hazard.

Selanjutnya, juga terdapat potensi konsumen yang mengetahui adanya program pemutihan utang kecil bisa saja sengaja tidak melunasi pinjaman di bawah ambang batas yang ditentukan. Ini dilakukan dengan harapan utangnya akan diputihkan. Oleh karena itu, skema pemutihan harus dibuat sangat ketat, terbatas hanya untuk MBR yang akan mengajukan KPR subsidi, dan mungkin hanya berlaku untuk kasus yang sudah diverifikasi oleh BP Tapera.

Pemerintah juga perlu memikirkan jenis kompensasi bagi pemberi kredit. Utang yang dihapus tetap merupakan kerugian bagi lembaga pembiayaan atau perbankan yang memberikan kredit tersebut. Informasi awal menyebutkan bahwa "pengembangnya mau bayar," yang mengindikasikan adanya skema kompensasi, kemungkinan dari pihak pengembang atau dana yang dikelola BP Tapera. Kemenkeu perlu mengamankan sumber dana kompensasi ini agar tidak menimbulkan masalah likuiditas atau kerugian bagi lembaga keuangan.

Menteri Purbaya menargetkan kepastian langkah ini dapat diperoleh dalam waktu dekat, setelah berkoordinasi dengan OJK dan memverifikasi data dari BP Tapera, yang diperkirakan mencakup lebih dari 100 ribu orang. Jika berhasil diimplementasikan, kebijakan ini bukan hanya membantu puluhan ribu MBR mendapatkan rumah pertama mereka. Lebih dari itu, langkah ini akan menjadi preseden penting dalam sistem keuangan Indonesia, menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan secara strategis untuk mengatasi hambatan administratif demi tercapainya tujuan pembangunan sosial yang lebih luas. OJK dan Kemenkeu kini ditantang untuk merumuskan formula hukum yang dapat memadukan integritas sistem keuangan dengan keadilan akses bagi MBR.

PPATK mengungkapkan bahwa 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos terlibat dalam transaksi judi online sepanjang 2024, dengan total transaksi mencapai Rp957 miliar melalui 7,5 juta kali transaksi. Banyak dari rekening yang digunakan untuk menerima bansos ternyata juga digunakan untuk transaksi judi online.

Rekening yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar melalui dana bansos (seperti PKH, sembako, atau BLT) disalahgunakan untuk aktivitas judi online. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan peruntukan dana bansos, baik karena kurangnya pengawasan maupun rendahnya literasi keuangan di kalangan penerima.

Pelaku judi online sering menggunakan rekening bank milik individu, termasuk penerima bansos, sebagai "rekening transit" atau "rekening penampung" untuk memproses transaksi judi. Rekening ini biasanya dimanfaatkan karena rendahnya pengawasan terhadap rekening pribadi, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Penerima bansos mungkin tergiur untuk menyewakan rekening mereka kepada pihak ketiga (dengan imbalan kecil) atau terlibat langsung dalam judi online karena akses mudah ke platform digital. Dana bansos yang masuk ke rekening tersebut kemudian digunakan untuk deposit judi online.

Terdapat sejumlah tantangan dalam tata kelola penerima bansos. Sistem verifikasi penerima bansos masih lemah, sehingga memungkinkan penyalahgunaan dana untuk aktivitas non-esensial seperti judi online. Data penerima bansos yang tidak akurat (misalnya, NIK yang tidak valid atau data ganda) juga mempersulit pelacakan.

Penyalahgunaan dana bansos untuk judi online memperparah kerugian ekonomi, dengan perputaran dana judi online mencapai Rp1.200 triliun (proyeksi PPATK hingga akhir 2025). Dana bansos yang seharusnya meningkatkan daya beli masyarakat malah mengalir ke aktivitas non-produktif, melemahkan efektivitas kebijakan fiskal. Aktivitas judi online sebagian besar berada di sektor informal, sehingga sulit dikenai pajak. Hal ini memperlebar tax gap dan menekan tax ratio.

Pemerintah perlu memperketat verifikasi penerima bansos melalui integrasi data NIK dengan sistem perbankan dan PPATK untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara real-time. Penggunaan AI untuk memantau aliran dana, seperti yang dilakukan Komdigi untuk situs judi, dapat diterapkan pada rekening bansos.

Rendahnya literasi keuangan di kalangan penerima bansos menjadi faktor utama penyalahgunaan. Program edukasi tentang pengelolaan keuangan dan bahaya judi online perlu diperluas, terutama di komunitas rentan. Selain pemblokiran rekening, penegakan hukum terhadap sindikat judi online yang memanfaatkan rekening penerima bansos harus diperketat. Penggunaan rekening virtual atau kanal pembayaran khusus untuk bansos (misalnya, hanya untuk transaksi tertentu seperti belanja kebutuhan pokok) dinilai dapat mengurangi risiko penyalahgunaan.

Bobroknya tata kelola parkir di Jakarta terungkap lewat video viral petugas derek yang diduga melakukan pungutan liar kepada sopir bajaj. Dishub Daerah Khusus Jakarta bakal memeriksa petugas tersebut dan memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam pungli itu. Video diunggah pada 27 Juni 2025 itu memperlihatkan dugaan praktik pungli oleh petugas derek Dishub di Jalan Salemba Raya, Jakpus. Dalam video, tampak sopir bajaj tengah membeli sesuatu dari pedagang kaki lima. Si perekam video lalu menyebut sopir bajaj kerap menyetor sebungkus rokok kepada petugas Dishub di Salemba Raya. Sopir bajaj terekam berjalan ke arah mobil derek yang berhenti di tepi jalan. Ia menyerahkan sebungkus rokok, kepada petugas di mobil derek. Setelah itu, petugas pun berlalu. Si perekam lantas menyudahi videonya dengan mengatakan petugas Dishub naik mobil dan pakai seragam masih saja memalak sopir bajaj.

Kadis Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo membenarkan adanya video viral tersebut. Ia sudah menerima laporan, termasuk dari media massa. ”Setelah mendapat informasi tersebut, saya langsung bertindak,  mengidentifikasi kendaraan yang digunakan, lokasinya di mana sehingga bisa dapat siapa saja yang menjadi petugas unit tersebut,” kata Syafrin, selepas BTN Jakarta International Marathon 2025 di Jakarta, Minggu(29/6). Pihaknya baru akan memeriksa petugas di dalam mobil derek itu pada Senin (30/6). Alasannya, kejadiannya baru terungkap pada akhir pecan atau hari libur. Satu tim mobil derek terdiri dari empat petugas. Syafrin menyebutkan, belum tahu siapa saja yang melakukan pungli. Namun, pihaknya akan memeriksa petugas yang terlibat. Pungli harus diberantas agar kelak tidak terulang lagi. ”Sanksinya pasti tegas. Jika terbukti pungli, akan diberhentikan dari PJLP (penyedia jasa lainnya perseorangan) atau sanksi tegas bagi ASN sesuai ketentuan,” ujar Syafrin. (Yoga)

Pemberian bantuan sosial (bansos) tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi dapat berperan sebagai instrusmen penyokong perekonomian secara berkelanjutan. Ketika kesejahteraan masyarakat menengah bawah meningkat, maka hal itu akan memberikan efek domino terhadap pertumbuahn ekonomi. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengatakan, pemberian bansos merupakan langkah pemerintah menjalankan kebijakan countercyclical saat perekonomian sedang tertekan. Bansos dapat berperan sebagai intrusmen untuk menegakkan keadilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Orang sering mengistilahkan bansos itu sebagai biaya (spending). Padahal, bansos adalah investasi supaya kita (Indonesia) mendapatkan future growth atau bahkan growth sekarang juga,” kata Arief. Dia mengatakan, bansos menjadi intrusmen negara untuk memberikan perlindungan sosial dalam jangka panjang. Dalam hal ini bansos akan berperan menekan angka kemiskinan. “Dalam jangka panjang bansos itu akan dan harus selalu ada,” imbuh Arief. (Yetede)

Masyarakat Dayak Deah di Desa Sekuan Makmur, Kabupaten Paser, Kaltim, sedang resah. Panen padi gunung, sebagai komoditas pangan dan tambahan penghasilan, anjlok. Cuaca tidak menentu jadi sumber masalahnya. Warta Linus (46) mengisahkan kenyataan pahit itu di huma milik keluarganya. Pengetahuan bertani dan berladang yang diwariskan turun-temurun tak selalu bisa diterapkan. Alam berubah lebih cepat dari yang diasangka. Selama ini, masyarakat Dayak bergantung pada cuaca untuk bertani dan berladang, terutama untuk padi gunung. Pada Juni-Juli setiap tahun, mereka membuka lahan baru untuk menanam padi. Pohon kecil ditebang. Semak dibersihkan, lalu dibiarkan mengering di bawah sinar matahari sepanjang Agustus. ”Masalahnya, Juni-Agustus sekarang justru sering hujan. Semak tak kunjung kering,” keluhnya, Minggu (15/6). Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka, proses itu menyuburkan tanah. Abu dan arang sisa pembakaran menjadi ”pu-puk” bagi lahan pertanian dan kebun.

Sebab, Pulau Kalimantan tak punya gunung api aktif. Tanahnya tak sesubur Pulau Jawa. Akibatnya, proses tanam padi gunung mesti molor sampai Desember atau Januari. Itu membuat hasil panen warga tak optimal. Padahal, 1 hektar lahan untuk menanam padi gunung semestinya bisa digunakan untuk makan satu keluarga setahun. Idealnya, 1 hektar lahan bisa menghasilkan 1.200 kg gabah kering atau 700 kg beras. Itu cukup untuk kebutuhan beras setahun dengan 4-5 anggota keluarga. Harga beras medium di Kaltim kini Rp 15.000 per kg. Artinya, keluarga Warta bisa menghemat Rp 10,5 juta untuk kebutuhan 700 kg beras selama setahun. Syaratnya, panen mesti memuaskan. Warta menyebut sejak 1998 warga mulai sering kekurangan beras karena gagal panen. Tahun ini, itu terjadi lagi. Panen padi Warta hanya 500 kg beras atau turun 200 kg. Jumlah itu masih cukup untuk empat anggota keluarga setahun. Namun, kecemasan iklim tak menentu menghantuinya. (Yoga)