Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10118 )Kopdes Merahputih mendapat dukungan Bank Mandiri
Bank Mandiri berkomitmen mendukung agenda strategis pemerintah dalam mengakselerasi transformasi ekonomi kerakyatan, termasuk penguatan koperasi desa agar dapat menciptakan nilai tambah secara optimal dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Mandiri mewujudkan dukungan tersebut pada kickof/pelatihan Capacity Buildin SDM dan Penguatan Kelembagaar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar Rabu-Kamis (25-26/6). Kegiatan yang diinisiasi Kemenko Bidang Pangan ini menjadi langkah awal penting dan menentukan dalam mendorong Kopdes sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif, adaptif dan berdaya saing tinggi. Bank Mandiri menyediakan fasilitas pelatihan di Gedung Nawasena, Mandiri University, KawasanMandiri Wijayakusuma, Jakbar, bagi 1.300 peserta yang merupakan pengurus dan perwakilan 150 KDKMP yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia.
Sebanyak 348 peserta hadir secara langsung (luring), sedang 1.000 peserta lainnya bergabung secara daring melalui platform digital. "Bank Mandiri percaya bahwa Kopdes memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Melalui sinergi ini, kami berharap dapat membantu Kemenko Pangan memperkuat fondasi kelembagaan koperasi dan mengakselerasi kapasitas SDM-nya agar lebih adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan zaman," kata Dirut Bank Mandiri, Darmawan Junaidi di sela acara di Jakarta, Rabu (25/6). Acara ini juga dihadiri Menko Pangan sekaligus Kerua Satgas KDKMP, ZulkifliHasan, menteri dan wakil menteri terkait, serta beberapa direktur BUMN. Bank Mandiri tak hanya menyediakan fasilitas dan dukungan logistik, tapi juga berkontribusi dalam pengisian materi pelatihan mengenai pemahaman keuangan serta sharing sesion agar kchadiran KDKMP memberi dampak yang lebih optimal dalam memperkuat ekonomi desa dan kemandirian bangsa. (Yoga)
Mengurangi WNI Berobat ke Luar Negeri dengan KEK Kesehatan
Presiden Prabowo, Rabu (25/6) meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital. Kawasan yang menghadirkan layanan kesehatan bertaraf internasional itu diharapkan mengurangi jumlah warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri, sekaligus mengembangkan wisata medis. KEK Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital berada di Pantai Sanur dan Pantai Segara Ayu, Denpasar, Bali. Dikawasan seluas 41,26 hektar itu ada fasilitas kesehatan bertaraf internasional, untuk kulit, gigi, mata dan bedah plastik. Sebelumnya, Presiden meresmikan Ngoerah Sun Wellness and Aesthetic Center (NSWAC) RSUP Prof dr IGNG Ngoerah, Denpasar. NSWAC merupakan unit pengembangan usaha RSUP Ngoerah yang memiliki empat layanan unggulan, yakni pemeriksaan kesehatan (MCU), poli gigi estetik, dermaesthetic (estetika kulit) dan bedah plastik.
Presiden Prabowo mengapresiasi pembangunan kawasan yang khusus dibuat untuk mengembangkan kesehatan bertaraf internasional itu. Inisiatif pembangunan kawasan ini dimulai sejak pemerintahan Presiden ke-7 RI, Jokowi. ”Saya mewarisi kebaikan dar ikepemimpinan presiden sebelum saya. Ini yang saya tangkap dan harus berani untuk meneladan,” ujar Prabowo. Ia berharap, KEK Sanur bisa mengurangi jumlah WNI yang berobat ke luar negeri. Merujuk catatan Kementerian BUMN, ada 2 juta WNI yang berobat di luar negeri per tahun. Dana yang dihabiskan untuk pengobatan tersebut mencapai Rp 150 triliun per tahun. ”Begitu banyak WNI yang mencari pengobatan di luar negeri, yang mengakibatkan pengeluaran devisa yang sangat besar. Dengan inisiatif ini, kita bisa memberi pelayanan yang tidak kalah dengan yang terbaik di dunia,” tutur Prabowo. Pemerintah juga akan memperkuat sistem asuransi kesehatan agar layanan kesehatan bertaraf internasional bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. (Yoga)
Menyulap Sampah Jadi Bernilai Tambah dengan Kolaborasi
Kesadaran dan andil semua pihak jadi kunci dalam menghadapi persoalan sampah di Indonesia. Itulah yang dilakukan Kopi Nako bersama Kompas dalam daur ulang sampah dengan mesin press di Kota Bogor, Jabar, Rabu (11/6) siang. Mesin-mesin tersebut menekan cacahan sampah plastik bekas kopi dari puluhan gerai Kopi Nako di seluruh Indonesia. Gelas plastik jenis polypropylene (PP) yang digunakan para pelanggan Kopi Nako dibersihkan, lalu dikumpulkan. Dengan mesin pencacah, gelas bekas pakai dicacah menjadi jauh lebih kecil. Cacahan diberi warna biru. Lalu, dibawa ke mesin press dan ditebar pada cetakan berukuran 1 x 1 meter. Dalam 45 menit sampai 1 jam dalam mesin pressing, kotak biru itu diubah menjadi materi berbagai karya Kopi Nako dan Daur Baur. Dengan tambahan potongan koran Kompas, cetakan plastik biru dan koran itu menjadi beberapa produk spesial, seperti Tumbler Daur Baur X Kompas 60 Tahun, Capslock Running Cap Daur Baur X Kompas 60 Tahun dan Jam Tangan C/Time Daur Baur X Kompas 60 Tahun.
Chief Marketing Officer and Creative KANMA Group Robert Wanasida menjelaskan, Kopi Nako dan Daur Baur berada di bawah manajemen Kanma Group, unit usaha kuliner dengan 60 gerai Kopi Nako di seluruh Indonesia. Produk-produk spesial hasil kolaborasi Kopi Nako dan Kompas itu akan dijual di beberapa gerai Kopi Nako dan Kompas. Pelanggan juga bisa memesannya lewat official store Kopi Nako di lokapasar Tokopedia. Kopi Nako dan Kompas punya gagasan dan keresahan bersama soal sampah, terutama sampah yang mereka hasilkan sendiri. Untuk itulah tercipta kolaborasi. Dan, momen yang tepat itu adalah saat ulang tahun ke-60 Harian Kompas pada 28 Juni 2025. ”Utamanya, kami ingin mengajak teman-teman, baik yang bergerak di industri bisnis FNB (makanan dan minuman) maupun teman-teman generasi muda, komunitas maupun kelompok lainnya supaya lebih aware terhadap lingkungan, terutama soal sampah plastik,” kata Robert, Rabu (25/6). (Yoga)
Menekan Biaya Tarif dengan Investasi Transmisi Listrik
Demi mewujudkan tarif listrik nasional yang lebih kompetitif, BPI Danantara akan berinvestasi di sektor pengembangan transmisi dan distribusi listrik. Langkah ini dinilai penting untuk menurunkan komponen biaya nonpembangkit yang selama ini membebani struktur tarif kepada konsumen. Di acara bertajuk ”Financial Times Live Energy Transition Summit Asia” di Jakarta, Rabu (25/6) Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan, investasi di sektor transmisi dan distribusi listrik diperlukan untuk menurunkan beban biaya kepada konsumen. Menurut dia, meskipun biaya pembangkitan relatif rendah, komponen distribusi dan transmisi masih menyumbang biaya tinggi dalam struktur tarif listrik nasional. Biaya transmisi mencapai sekitar 2,5 sen USD per kWh dan distribusi listrik juga 2,5 sen USD per kWh hingga total mencapai 5 sen USD per kWh.
”Biaya tersebut sangat mahal sehingga kita perlu melakukan reinvestasi agar biayamenjadi lebih kompetitif. Tugas kita (Danantara) adalah bagaimana menempatkan modal untuk membangun jaringan transmisi baru di seluruh Indonesia,” ujarnya. Ia mencontohkan Uni Emirat Arab mampu menekan biaya distribusi listrik hanya sekitar 1,5 sen USD per kWh. Meski kondisi geografis dan skala sistem kelistrikan berbeda, Pandu menilai Indonesia tetap bisa menurunkan biaya bertahap dari 5 sen USD per kWh, menjadi 3 sen USD per kWh. Pemerintah memiliki mandat untuk menyediakan listrik murah atau gratis bagi masyarakat miskin. ”Itu menjadi program efisiensi besar dari tahun ke tahun. Hal yang penting bagi Presiden Prabowo adalah memastikan ada keseimbangan sosial,” tuturnya. (Yoga)
Pemasaran Digital Rokok Menyasar Anak Muda
Mary Ann Etiebet, Presiden dan CEO Vital Strategies, lembaga internasional mitra strategis pemerintah dan masyarakat sipil bidang kesehatan, menyatakan hal itu dalam jumpa pers Konferensi Internasional Pengendalian Tembakau di Dublin, Irlandia, Selasa (24/6) sore. Selama 20 tahun terakhir, angka perokok secara global turun, tapi dunia menghadapi titik balik. Garis tren terbaru menunjukkan penurunan volume penjualan rokok mendatar, karena penjualan di kalangan anak muda, khususnya perempuan, naik signifikan. Industri tembakau merespons kemajuan program kesehatan dengan mengeluarkan dana miliaran USD untuk intervensi melalui lobi politik dan menyumbang dana kampanye untuk memengaruhi pengambil kebijakan agar regulasi pengendalian tembakau tak bertaring. Industri juga memproduksi rokok elektronik aneka warna dan aroma, produk tembakau yang dipanaskan dan kantong nikotin yang membuat anak muda kecanduan nikotin.
Negara-negara diharapkan berkomitmen untuk berkampanye terkait pengendalian rokok secara berkelanjutan dalam menghadapi industri yang rakus dan terus berkembang. Selama ini iklan dan promosi produk tembakau menyasar anak muda, termasuk perempuan dengan membentuk citra bahwa pengguna rokok keren dan gaul serta membentuk persepsi salah bahwa rokok elektronik lebih tidak berbahaya dibanding rokok konvensional. Berbagai negara di dunia membutuhkan percepatan upaya kesehatan dan kebijakan fiskal melalui pengenaan pajak kesehatan untuk mendanai kesehatan publik ditengah keterbatasan kemampuan pendanaan pemerintah. Kaum muda banyak terpapar kampanye rokok secaramasif di media sosial melalui berbagai platform digital.
Di Indonesia, kampanye digital menyuarakan bahaya rokok bagi kesehatan gencar dilakukan pemerintah berkolaborasi dengan organisasi nonpemerintah, yang dinilai cukup efektif sebagai narasi tandingan terhadap promosi produk tembakau. Pajak kesehatan efektif menekan prevalensi perokok. Tapi, kurang dimanfaatkan untuk menyelamatkan jiwa, memperkuat ekonomi dan memberi penerimaan baru bagi pemerintah. Padahal, mengacu pada data Satgas Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan, kenaikan harga produk rokok, alkohol, serta makanan dan minuman manis atau dengan kadar gula tinggi minimal 50 % menyelamatkan nyawa 50 juta orang selama lebih dari 50 tahun. Pajak ini berpotensi menghasilkan penerimaan global 7 triliun USD dalam lima tahun. (Yoga)
Kemenaker Siaga Hadapi Gelombang PHK
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa kondisi geopolitik global yang tidak menentu dapat berdampak signifikan terhadap industri berorientasi ekspor dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengantisipasi hal ini dengan memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta mempercepat pembentukan Satuan Tugas PHK.
Yassierli menjelaskan bahwa selain bantuan tunai, pekerja yang terdampak PHK juga akan mendapatkan akses pelatihan dan informasi lowongan kerja. Koordinasi telah dilakukan dengan dinas ketenagakerjaan di seluruh wilayah dan lintas kementerian. Ia menambahkan bahwa draf regulasi pembentukan Satgas PHK telah disusun dan tengah dikonsultasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).
Dirjen PHI & Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri, melaporkan bahwa sejak akhir Mei hingga awal Juni 2025, sekitar 30.000 pekerja terkena PHK, meskipun rincian sektor dan provinsinya belum dijabarkan. Data akurat akan dipusatkan dan divalidasi oleh Barenbang Naker untuk menghindari ketidaksesuaian antara laporan daerah dan klaim JKP.
Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 per orang, yang hingga 24 Juni sudah diberikan kepada 2,45 juta pekerja dari total penerima tahap I sebanyak 3,69 juta orang. BSU disalurkan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia, terutama bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank.
Kebijakan ini mencerminkan respons cepat pemerintah untuk menjaga ketahanan ketenagakerjaan nasional di tengah tantangan eksternal, sekaligus memastikan pekerja tetap memiliki perlindungan sosial dan dukungan finansial selama periode ketidakpastian ekonomi.
Akses Terputus, Warga Enggano Menjerit
Nasib masyarakat Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, berada dititik nadir. Kehidupan sosial ekonomi warga terpuruk akibat pelayaran Enggano-KotaBengkulu terganggu oleh pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, empat bulan terakhir. Warga meminta pengerukan alur segera tuntas. Pemprov Bengkulu didesak agar mencari langkah alternatif demi menyelamatkan nasib masyarakat Enggano. Alur Pelabuhan Pulau Baai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi pasir laut sejak akhir Maret 2025. Pada Senin (23/6) siang, sedimentasi pasir masih menutupi alur hingga membuatnya mirip daratan pantai. Di sekitar lokasi pengerukan tampak satu kapal penyedot pasir, sejumlah alat berat pengeruk pasir dan truk pembawa pasir hasil kerukan yang ditumpuk di samping alur 60 meter yang sedang dibuka. Alur yang tertutup menyebabkan aktivitas pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai terganggu.
Sebanyak 15 kapal terperangkap di sekitar pelabuhan, antara lain Kapal Motor MH Thamrin, Kapal Tol Laut Kendhaga Nusantara, serta kapal swasta pengangkut CPO sawit dan batubara. Situasi itu membuat konektivitas penumpang dan komoditas lumpuh. Kapal penumpang yang masih beroperasi hanya KMP Pulo Tello. Hanya saja, KMP Pulo Tello yang biasanya berlayar setiap Selasa dan Jumat menjadi hanya sekali sepekan sejak 15 April 2025 karena menyesuaikan kondisi cuaca. Selain itu, KMP Pulo Tello belum bisa mengangkut hasil bumi masyarakat dengan normal. Sebab, kapal tidak bisa bersandar di Dermaga PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Bengkulu, tetapi tertambat di tengah laut yang bisa ditempuh dalam waktu 30-60 menit dari dermaga tersebut. Untuk naik kapal, penumpang harus diangkut menggunakan kapal kecil lebih dahulu. Warga pun harus menyewa kapal nelayan secara mandri untuk mengangkut hasil bumid ari atau ke kapal. (Yoga)
Ujian Pramono di Jakarta berupa Penanganan Banjir dan Ketimpangan
Secara umum kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno dinilai baik oleh warga. Penilaian ini menjadi acuan membenahi tata kelola perencanaan, penganggaran dan eksekusi problem laten, seperti kemacetan, banjir dan ketimpangan ekonomi. Kinerja Pemprov DKI Jakarta dinilai baik oleh 71,3 % responden survei Litbang Kompas. Survei dilakukan pada 10-14 Juni 2025 dengan 400 responden warga Jakarta yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis. Tingkat kepercayaan survei ini 95 %. Terdapat 23 indikator persoalan kota yang menjadi basis penilaian kinerja, yaitu penyediaan fasilitas umum, transportasi publik, ekonomi, bencana alam dan masalah sosial, seperti kriminalitas dan sampah. Sebanyak 15 indikator mendapatkan penilaian baik dengan tingkat apresiasi di atas 55 %.
Indikator ini antara lain problem laten, yakni penanggulangan banjir, ketimpangan ekonomi dan kemacetan. ”Survei itu saya gunakan untuk referensi,”ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Senin (23/6/2025). Hasil survei juga menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Pramono 64,5 % dan citranya 81,3 %. Menurut Pramono, tingkat kepuasan dan citra itu sudah tergolong baik. ”Saya kerja saja. Saya lebih senang teknokrasi, saya bukan orang yang banyak tampil di media sosial. Saya lebih senang kerja riil,” kata politisi PDI-P ini. Mantan Sekretaris Kabinet ini memilih bekerja sebaik mungkin agar janji kampanye dan problem Jakarta dapat terselesaikan. Pramono menyebut, yang paling utama trotoar ramah kepada kelompok rentan, seperti disabilitas, yang dalam proses pengerjaan di Blok M, Jaksel. Selain itu, trotoar yang belum sempurna juga akan tersambung dengan baik ke depan. Penataan ini berbarengan dengan membenahi kabel-kabel semrawut.
Menurut Fraksi Partai Gerindra program prioritas penanggulangan banjir terealisasi Rp 2,99 triliun, namun belum cukup responsif terhadap persoalan banjir yang terus berulang setiap tahun. Pemda juga didorong memperkuat integrasi antar instansi dan memastikan kebijakan pengurangan kemacetan disusun berdasarkan kajian teknis yang matang, serta dieksekusi dengan pendekatan yang tepat sasaran dan berkelanjutan sehingga benar-benar membantu kelancaran mobilitas warga. Realisasi program penanggulangan kemiskinan sudah menunjukkan keseriusan, tapi, keberhasilan program tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran semata. ”Harus disertai evaluasi, khususnya dalam penurunan angka kemiskinan secara nyata dan berkelanjutan serta memastikan setiap program benar-benar menyentuh akar persoalan kemiskinan dan memberikan perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat yangterdampak,” kata Wakil Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Ryan Kurnia Ar Rahman. (Yoga)
Mengawasi Langkah Strategis Danantara
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kembali mengambil langkah strategis dengan memberikan pinjaman pemegang saham sebesar US$405 juta (sekitar Rp6,65 triliun) kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., yang sedang menjalani proses pemulihan. Pendanaan ini diberikan melalui anak usahanya, PT Danantara Asset Management (DAM), sebagai bagian dari komitmen total sebesar US$1 miliar, dengan fokus pada kebutuhan maintenance, repair and overhaul (MRO).
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa suntikan dana ini merupakan awal dari rangkaian aksi korporasi yang lebih luas untuk mendukung transformasi kinerja operasional dan keuangan Garuda. Direktur Utama Garuda, Wamilidan Tsani, menyambut baik dukungan ini dan optimistis akan mencetak laba bersih positif pada tahun 2026.
Namun, sejumlah pengamat seperti Toto Pranoto dari Universitas Indonesia dan Bhima Yudhistira dari Celios menilai bahwa Danantara perlu menerapkan kontrak manajemen ketat dan lebih fokus pada proyek-proyek yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi nyata, bukan hanya menyuntik BUMN bermasalah. Mereka menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana, mengingat dana tersebut berasal dari dividen BUMN yang tahun ini mencapai sekitar US$7 miliar (Rp114 triliun).
Langkah Danantara mendanai Garuda ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas dan efektivitasnya sebagai pengelola dana investasi negara. M. Rizal Taufikurahman dari INDEF menambahkan bahwa meski mendukung program prioritas pemerintah seperti hilirisasi nikel dan industri petrokimia, Danantara harus waspada terhadap proyek-proyek berisiko tinggi yang kerap dikendalikan oleh kepentingan politis alih-alih kajian ekonomi yang solid.
Dengan demikian, dukungan Danantara terhadap Garuda merupakan simbol komitmen pemulihan BUMN strategis, namun harus dikawal ketat agar tidak menjadi beban fiskal dan tetap sejalan dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Aturan Baru Jadi Tantangan Industri
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









